DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang. l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah : Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679), » Peraturan Pemerintah omor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG “Menetapkan dan WALIKOTA PADANG MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG 4, Aa

BAB I

| KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Padang. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang. Walikota adalah Walikota Padang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Phdang. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Padang. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis badan untuk 'melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

' Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut : a. b. Cc. d Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A, Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A3 Dinas, terdiri dari:

l.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan,
1. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan,
2. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
3. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan: S5. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe '€C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman : dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran):
4. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe: A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (sub polisi pamong praja):
5. 7.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial,
6. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian, w « A 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. A Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan' perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana: Dinas Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, | Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang adrninistrasi kependudukan dan pencatatan sipil: Dinas Perhubungan Tipe A menyeleriggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan: : Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian: | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi,:usaha kecil, dan menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal: Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan: olahraga: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan: Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang kehutanan: « Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. Badan, terdiri dari :
7. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan: | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan (sub pengelolaan keuangan dan aset daerah): Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan (sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah), dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidanig kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Kecamatan, terdiri dari :f.
8. 1.Kecamatan Padang Utara dengan Tipe A, terdiri dari :
a.Kelurahan Air Tawar Timur:
b.Kelurahan Air Tawar Barat,
c.Kelurahan Ulak Karang Utara: Aa d e. f. g (. l Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kelurahan Lolong Belanti, Kelurahan Alai Parak Kopi, dan Kelurahan Gunung Pangilun. . Kecamatan Padang Selatan dengan Tipe A, terdiri dari : 2 Kelurahan Belakang Pondok, Kelurahan Alang Laweh, | Kelurahan Ranah Parak Rumbio: : Kelurahan Pasa Gadang, a. Kelurahan Batang Arau, Kelurahan Seberang Palinggam, Kelurahan Seberang Padang: Kelurahan Mata Air: Kelurahan Rawang, Kelurahan Teluk Bayur, Kelurahan Air Manis, dan Kelurahan Bukit Gado-Gado. f. Kecamatan Padang Timur dengan Tipe A, terdiri dari : tm Mp AN up Kelurahan Sawahan: Kelurahan Jati Baru: Kelurahan Jati: Kelurahan Sawahan Timur, Kelurahan Simpang Haru, Kelurahan Kubu Marapalamj, Kelurahan Andalas, | Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kelurahan Parak Gadang Timur, dan Kelurahan Ganting Parak Gadang. Kecamatan Padang Barat dengan Tipe A, terdiri dari : pete. j. Kelurahan Flamboyan Baru, Kelurahan Rimbo Kaluang: Kelurahan Ujung Gurun, Kelurahan Purus: Kelurahan Padang Pasir: Kelurahan Olo: Kelurahan Kampung Jawa: Kelurahan Belakang Tangsi: Kelurahan Kampung Pondok, dan Kelurahan Berok Nipah. Kecamatan Koto Tangah dengan Tipe A, terdiri dari : a. b. Kelurahan Balai Gadang: Kelurahan Lubuk Minturun: j. k j. a. €. f. 8g Kelurahan Aie Pacah: Kelurahan Dadok Tunggul Hitam: Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto: Kelurahan Koto Pulai: Kelurahan Batipuh Panjang: Kelurahan Padang Sarai: Kelurahan Lubuk Buaya: Kelurahan Bungo Pasang:J
k.Kelurahan Parupuk Tabing: Il. Kelurahan Pasie Nan Tigo: dan
m.Kelurahan Batang Kabung Ganting. Ia MO DO . na. Kecamatan Nanggalo dengan Tipe A, terdiri dari :
a.Kelurahan Surau Gadang:
b.Kelurahan Kampung Olo: Cc. Kelurahan Kurao Pagang:
d.Kelurahan Gurun Laweh:
e.Kelurahan Tabiang Banda Gadang: dan
f.Kelurahan Kampung Lapai. Kecamatan Kuranji dengan Tipe A, terdiri dari: Kelurahan Pasar Ambacang: Kelurahan Anduring: Kelurahan Lubuk Lintah: Kelurahan Ampang: Kelurahan Kalumbuk: Kelurahan Korong Gadang: Kelurahan Kuranji: a. f. 8 Kelurahan Gunung Sarik: dan Kelurahan Sungai Sapih. kt». Kecamatan Pauh dengan Tipe A, terdiri dari : Kelurahan Limau Manis: Kelurahan Koto Lua: | Kelurahan Limau Manis Selatan: Kelurahan Cupak Tangah: Kelurahan Piai Tangah: Kelurahan Pisang: Kelurahan Binuang Kampung Dalam: Kelurahan Kapalo Koto: dan Kelurahan Lambung Bukit. Ha MO AO pp us e . Kecamatan Lubuk Kilangan dengan Tipe A, terdiri dari :
a.Kelurahan Indarung:
b.Kelurahan Padang Besi: C. Kelurahan Batu Gadang: Aa Kelurahan Banda Buek: Kelurahan Koto Lalang: Kelurahan Baringin: dan Kelurahan Tarantang. f.
1. 10.Kecamatan Lubuk Begalung dengan Tipe A, terdiri dari : Kelurahan Cengkeh Nan XX: | Kelurahan Kampung Baru Nan XX, Kelurahan Tanah Sirah, Piai Nan XX: Kelurahan Tanjung Saba, Pitameh Nan XX: Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX: Kelurahan Tanjung Aua Nan XX, | Kelurahan Gurun Laweh Nan XX: : Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kelurahan Banuaran Nan XX: Kelurahan Parak Laweh, Pulau Aia Nan XX: Kelurahan Batung Taba Nan XX: Kelurahan Kampung Jua Nan XX: | . Kelurahan Pegambiran, Ampalu Nan XX: Kelurahan Pampangan Nan XX, dan Kelurahan Gaung, Teluk Nibung, Sungai Beremas (Gates) Nan XX. K a. Cc. f. 8. k. m.
2. 11.Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan Tipe A, terdiri dari : Kelurahan Bungus Timur: Kelurahan Bungus Barat: Kelurahan Bungus Selatan: Kelurahan Teluk Kabung Utara: Kelurahan Teluk Kabung Tengah: dan H0 AO cp Kelurahan Teluk Kabung Selatan.

Pasal 3

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 4

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD atau UPTB.
(2)UPTD dan UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. |

Pasal 5

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat satuan pendidikan daerah di urusan bidang pendidikan. A
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 6

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional di urusan bidang kesehatan.
(2)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. 1 BABIV : STAF AHLI:

Pasal 7

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli.3

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

|

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD, UPTB, Rumah Sakit Daerah, dan Puskesmas yang sudah dibentuk tetap: melaksanakan tugasnya sampai « dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPTD dan UPTB yang baru dan UPT sebagaimana dimaksud melekat pada masing-masing Dinas atau Badan yang menangani urusan UPT tersebut.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan: peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan umum, perangkat daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. :
(3)Anggaran penyelenggaraan urusan pernerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dagrah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Aa

Pasal 11

: Perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana yang terbentuk dengan susunan ofganisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru! yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. y

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

| KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Padang. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang. Walikota adalah Walikota Padang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Phdang. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Padang. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis badan untuk 'melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

l.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan,
1. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan,
2. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
3. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan: S5. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe '€C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman : dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran):
4. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe: A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (sub polisi pamong praja):
5. 7.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial,
6. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian, w « A 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. A Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan' perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana: Dinas Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, | Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang adrninistrasi kependudukan dan pencatatan sipil: Dinas Perhubungan Tipe A menyeleriggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan: : Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian: | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi,:usaha kecil, dan menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal: Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan: olahraga: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan: Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang kehutanan: « Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. Badan, terdiri dari :
7. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan: | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan (sub pengelolaan keuangan dan aset daerah): Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan (sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah), dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidanig kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Kecamatan, terdiri dari :f.
8. 1.Kecamatan Padang Utara dengan Tipe A, terdiri dari :
a.Kelurahan Air Tawar Timur:
b.Kelurahan Air Tawar Barat,
c.Kelurahan Ulak Karang Utara: Aa d e. f. g (. l Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kelurahan Lolong Belanti, Kelurahan Alai Parak Kopi, dan Kelurahan Gunung Pangilun. . Kecamatan Padang Selatan dengan Tipe A, terdiri dari : 2 Kelurahan Belakang Pondok, Kelurahan Alang Laweh, | Kelurahan Ranah Parak Rumbio: : Kelurahan Pasa Gadang, a. Kelurahan Batang Arau, Kelurahan Seberang Palinggam, Kelurahan Seberang Padang: Kelurahan Mata Air: Kelurahan Rawang, Kelurahan Teluk Bayur, Kelurahan Air Manis, dan Kelurahan Bukit Gado-Gado. f. Kecamatan Padang Timur dengan Tipe A, terdiri dari : tm Mp AN up Kelurahan Sawahan: Kelurahan Jati Baru: Kelurahan Jati: Kelurahan Sawahan Timur, Kelurahan Simpang Haru, Kelurahan Kubu Marapalamj, Kelurahan Andalas, | Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kelurahan Parak Gadang Timur, dan Kelurahan Ganting Parak Gadang. Kecamatan Padang Barat dengan Tipe A, terdiri dari : pete. j. Kelurahan Flamboyan Baru, Kelurahan Rimbo Kaluang: Kelurahan Ujung Gurun, Kelurahan Purus: Kelurahan Padang Pasir: Kelurahan Olo: Kelurahan Kampung Jawa: Kelurahan Belakang Tangsi: Kelurahan Kampung Pondok, dan Kelurahan Berok Nipah. Kecamatan Koto Tangah dengan Tipe A, terdiri dari : a. b. Kelurahan Balai Gadang: Kelurahan Lubuk Minturun: j. k j. a. €. f. 8g Kelurahan Aie Pacah: Kelurahan Dadok Tunggul Hitam: Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto: Kelurahan Koto Pulai: Kelurahan Batipuh Panjang: Kelurahan Padang Sarai: Kelurahan Lubuk Buaya: Kelurahan Bungo Pasang:J
k.Kelurahan Parupuk Tabing: Il. Kelurahan Pasie Nan Tigo: dan
m.Kelurahan Batang Kabung Ganting. Ia MO DO . na. Kecamatan Nanggalo dengan Tipe A, terdiri dari :
a.Kelurahan Surau Gadang:
b.Kelurahan Kampung Olo: Cc. Kelurahan Kurao Pagang:
d.Kelurahan Gurun Laweh:
e.Kelurahan Tabiang Banda Gadang: dan
f.Kelurahan Kampung Lapai. Kecamatan Kuranji dengan Tipe A, terdiri dari: Kelurahan Pasar Ambacang: Kelurahan Anduring: Kelurahan Lubuk Lintah: Kelurahan Ampang: Kelurahan Kalumbuk: Kelurahan Korong Gadang: Kelurahan Kuranji: a. f. 8 Kelurahan Gunung Sarik: dan Kelurahan Sungai Sapih. kt». Kecamatan Pauh dengan Tipe A, terdiri dari : Kelurahan Limau Manis: Kelurahan Koto Lua: | Kelurahan Limau Manis Selatan: Kelurahan Cupak Tangah: Kelurahan Piai Tangah: Kelurahan Pisang: Kelurahan Binuang Kampung Dalam: Kelurahan Kapalo Koto: dan Kelurahan Lambung Bukit. Ha MO AO pp us e . Kecamatan Lubuk Kilangan dengan Tipe A, terdiri dari :
a.Kelurahan Indarung:
b.Kelurahan Padang Besi: C. Kelurahan Batu Gadang: Aa Kelurahan Banda Buek: Kelurahan Koto Lalang: Kelurahan Baringin: dan Kelurahan Tarantang. f.
1. 10.Kecamatan Lubuk Begalung dengan Tipe A, terdiri dari : Kelurahan Cengkeh Nan XX: | Kelurahan Kampung Baru Nan XX, Kelurahan Tanah Sirah, Piai Nan XX: Kelurahan Tanjung Saba, Pitameh Nan XX: Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX: Kelurahan Tanjung Aua Nan XX, | Kelurahan Gurun Laweh Nan XX: : Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kelurahan Banuaran Nan XX: Kelurahan Parak Laweh, Pulau Aia Nan XX: Kelurahan Batung Taba Nan XX: Kelurahan Kampung Jua Nan XX: | . Kelurahan Pegambiran, Ampalu Nan XX: Kelurahan Pampangan Nan XX, dan Kelurahan Gaung, Teluk Nibung, Sungai Beremas (Gates) Nan XX. K a. Cc. f. 8. k. m.
2. 11.Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan Tipe A, terdiri dari : Kelurahan Bungus Timur: Kelurahan Bungus Barat: Kelurahan Bungus Selatan: Kelurahan Teluk Kabung Utara: Kelurahan Teluk Kabung Tengah: dan H0 AO cp Kelurahan Teluk Kabung Selatan.

Pasal 3

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 4

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD atau UPTB.
(2)UPTD dan UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. |

Pasal 5

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat satuan pendidikan daerah di urusan bidang pendidikan. A
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 6

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional di urusan bidang kesehatan.
(2)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. 1 BABIV : STAF AHLI:

Pasal 7

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli.3

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

|

Pasal 9

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan: peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan umum, perangkat daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. :
(3)Anggaran penyelenggaraan urusan pernerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dagrah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Aa