DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

- Tambahan lembaran daerah Kota Padang No 38 - Ketentuan pasal 1 angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 75 dan angka 76 dihapus - Ketentuan pasal 2 huruf a dan c dihapus - Bagian Kesatu BAB II dihapus - Bagian Ketiga BAB II dihapus - Ketentuan ayat (1) pasal 38 diubah - Ketentuan pasal 40 huruf e diubah - Ketentuan pasal 44, pasal 66, pasal 75 diubah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 __ tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Ze MANA a. b. d. 1 2. 3. 4. 1 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan tempat pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 32 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01); Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 (lembaran Daerah Kota Padang Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 83); Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87). 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALIKOTA PADANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan :

1.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12);
2.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1); diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 75 dan angka 76 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. & Daerah adalah Kota Padang. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dihapus. Walikota adalah Walikota Padang. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemeritah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 3 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi kegiatan pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan pengangkutan dari TPS/ TPST ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk dimusnahkan sehingga tidak terjadi pencemaran. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan / pengurangan. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pengumpulan sampah sebelum diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat atau jenazah. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah suatu areal tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan khusus dan tertentu untuk keperluan pemakaman jenazah anggota masyarakat umum. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin dimatikan Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan Umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Derah sebagai tempat Parkir Kendaraan. Pejabat/Petugas Parkir adalah pejabat/petugas dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Ji Walikota. 4 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ol. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah_ sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang’ disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pasar adalah pasar-pasar milik dan atau dibawah pengawasan Pemerintah Daerah. Pengelola Pasar adalah Dinas/badan yang ditunjuk untuk mengelola pasar secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dihapus. Kios adalah bangunan semi permanen yang sebagian dibuat dari kayu dan beton dengan ukuran luas maksimal 30 m2. Ruang Lepas adalah ruang yang berada dalam bangunan pasar yang luasnya besar atau sama dengan 100 m2. Meja Batu adalah Bangunan Semi permanen yang pakai atap tanpa dinding pembatas antara satu petak dengan petak lainnya dengan menyediakan/dibuatkan meja batu permanen. Pelataran adalah lokasi tertentu dalam pasar yang ditetapkan sebagai tempat berjualan bagi pedagang kaki lima yang sifatnya tidak permanen. Kakus adalah bangunan untuk umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam lokasi pasar untuk buang air besar, kecil dan atau menyediakan tempat berwuduk. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian Berkala kedua, Ketiga yang selanjutnya disebut Uji Berkala Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan memeriksa kondisi teknis kendaraan wajib uji yang dilaksanakan 1 x 6 bulan. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baikdengan maupun tanpa _perlengkapan pengakutan bagasi yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 ( delapan ) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengakutan bagasi. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor,mobil penumpang dan mobil bus. Kereta Gandengan adalah satu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dipergunakan untuk mengakut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. | Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengakut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya. 5 o2. 53. 4. 99. 56. 97. 58. 39. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor swlain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untukkeperluan khusus. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan wajib uji. Tanda Uji adalah adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa uji berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan. Tanda samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri kendaran wajib uji. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah. Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang terdiri dari Tabung Racun Api, hidran, alat pemercik (Spinkler) dan alarm kebakaran. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm manual dan alarm otomatis. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadam kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung. Spinkler otomatis adalah suatu sistem pemancar airyang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa peneyediaan peta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Peta Wilayah Kota Padang adalah gambaran permukaan wilayah administrasi Kota padang pada media kertas ataupun elektronik dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Citra penginderaan Jauh Kota Padang adalah kemampuan wilayah Kota Padang yang tidak tergeneralisasi, yang diperoleh melalui perekam jarak jauh, seperti folio Udara, Citra Satelit, Citra radar dan sebagainya. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Komersil adalah tarif retribusi terhadap penyedotan dan atau pemusnahan tinja yang tinjanya berasal dari kakus bangunan/ tempat tinggal yang digunakan untuk berusaha oleh pemilik/ penghuninya. Non Komersil adalah tarif retribusi terhadap penyedotan dan atau pemusnahan tinja yang tinjanya berasal dari kakus bangunan/ tempat tinggal yang tidak digunakan untuk berusaha oleh pemilik atau penghuninya. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak untuk membandingkan ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran; 6 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. TT. 78. 79. 80. 81. 82. 83. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah di tera; Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai untuk ukuran masa atau penimbangan; Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus’ merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromaknetik lainnya. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk’~ konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. Dihapus. Dihapus. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk Kepala Daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 7

3.Ketentuan Pasal 2 huruf a dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi : dihapus; retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan; dihapus; retribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman; retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; retribusi Pelayanan Pasar; retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. po mo oO op Bagian Kesatu BAB II dihapus. . Bagian Ketiga BAB II dihapus. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut

Pasal 38

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Kelas Toko dan Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Ketentuan Pasal 40 huruf e diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, meliputi :

a.mobil bus;
b.kendaraan umum/mobil penumpang umum;
c.mobil barang;
d.kendaraan bermotor roda tiga untuk pengangkutan orang/barang;
e.kereta gandengan; dan
f.kereta tempelan. . Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :8.

Pasal 446

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. . Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :9.

Pasal 69

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 8

10.Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

(1)Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut : Tarif dasar retribusi berdasarkan zona X indeks ketinggian
(2)Tarif dasar retribusi per tahun berdasarkan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
1. a.zona 1 sebesar Rp. 4.657.200,- (empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
2. b.zona II sebesar Rp. 4.687.600,- (Empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
3. c.zona III sebesar Rp. 4.718.000,- (Empat juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah); dan
4. d.zona IV sebesar Rp. 4.748.400,- (Empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
(3)Indeks ketinggian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
1. a.ketinggian O (nol) sampai dengan 30 (tiga puluh) meter sebesar 1;
2. b.ketinggian 30 (tiga puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) meter sebesar 1,5;
3. c.ketinggian 60 (enam puluh) meter sampai dengan 90 (sembilan puluh) meter sebesar 2; dan
4. d.ketinggian lebih ari 90 (sembilan puluh) meter sebesar 3.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pda tanggal 1 April 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang. Ditetapkan di Padang 18 Maret 2019pada WALIKOTA PADANG LDI Diundangkan di Padang pada tanggal 18 Maret 2019 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG SRUL LEM. DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/17/2019) 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu penyesuaian terhadap tarif retribusi yang telah ada. Dengan adanya penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Il. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 106 10 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 11 No Uraian Satuan 1 Blok I s/d IV Rp 1.500/m?/hari 2 Meja Batu Pasar Pembantu dan Rp1.500/m?/hari PKL 3 WC/Kakus Umum Rp. 2.000/kali/masuk ALIKGTA PADANG C LDI LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 12 No Jenis Pelayanan Tarif Satuan 1. | Biaya Jasa Pengujian Kend. Bermotor/ Upah Uji:
1. a.Minibus, mobil barang & Kend. Khusus 50,000 | 2 kali/tahun
2. b.Mobil Penumpang Umum, Kereta Gandeng 35,000 | 2 kali/tahun dan Kereta Tempelan
  1. 2.|Biaya Pemasangan Tanda Samping
3. a.Stiker ukuran Kecil (utk Kend. Roda 4) 15,000 | 2 kali/tahun
4. b.Mobil Penumpang Umum, Kereta Gandeng 20,000 | 2 kali/tahun dan Kereta Tempelan dan kendaraan roda 6 keatas
  1. 3.| Biaya Tanda Uji, Kawat dan Segel 10,000 | 2 kali/tahun
  2. 4.| Biaya Kartu Uji dan Tanda Uji 15,000 | 2 kali/tahun
  3. 5.| Pembubuhan Tanda Nomor kontrol kendaraan uji 150.000 1 kali pertama (kendaraan baru)
  4. 6.| Retribusi Penilaian Persentase Kendaraan Bermotor utk pelelangan :
5. a.Kend. Roda dua/Sepeda Motor 50,000 } 1 kali/lelang
6. b.Kend. Roda empat/Mobil 250,000 | 1 kali/lelang WALIKOTA PADANG LDI LAMPIRANIII PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA 13 TARIF (Rp) no | MAA | carvan | meweurian | PEMBATALAN i 2 3 6 7 A | Biaya Tera dan Tera Ulang : 1 | UKURAN PANJANG
7. a.Maksimal 2 m Buah 10,000 8,000
8. b.Lebih dari 2m s/d 10m Buah 20,000 15,000
9. c.Lebih dari 10 m s/d 20 m Buah 30,000 20,000
10. d.Lebih dari 20 m Buah 50,000 30,000
11. d.Ukuran Panjang sejenis -Salib Ukur Buah 100,000 50,000 -Blok Ukur Buah 15,000 10,000 -Mikrometer Buah 15,000 10,000 -~Jangka Sorong Buah 15,000 10,000 -Alat Ukur tinggi orang Buah 150,000 100,000 hituse) Meter (Ukuran Panjang dengan Alat Buah 100,000 50,000 -Roll Tester Buah 200,000 150,000 -Komparator Buah 250,000 150,000 2 | ALAT UKUR PENGUKURAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)
12. a.Mekanik Buah 500,000 300,000
13. b.Elektronik Buah 750,000 500,000 3 |TAKARAN (BASAH/KERING)
14. a.s/d 2 liter Buah 2,000 2,000
15. b.> 2 L sampai 25 L Buah 3,000 3,000
16. c.>25L Buah 4,000 4,000
17. d.Pemaras Buah 2000 2,000 4 | TANGKI UKUR
18. a.Bentruk Silinder Tegak 1) s/d 500 Kl Buah 300,000 300,000 2) > 500 ki dihitung sbb : weae DAN PERLENGKAPANNYA I | meer 2a ws ww | PENGUJIAN/P N PEMBATALAN I 2 iter - 500 kl pertama - > 500 s/d 1.000 kl, setiap 10 kl - > 1000 s/d 2000 Kl, setiap 10 kl - > 2000 s/d 10.000 kl, setiap 10 kl - > 10.000 s/d 20.000 kl, setiap 10 kl - > 20.000 kl, setiap 10 kl Bagian-bagian dari 10 ki dihitung 10 ki
19. b.Bentuk Silinder Datar 1) s/d 10 ki 2) > 10 ki dihitung sbb : - 10 ki pertama ->10s/d 50 kl, setiap kl - > 50 kl, setiap kl Bagian-bagian dari kl dihitung 1 (satu) kl
20. c.Bentuk Bola dan Speroidal 1) s/d 500 ki 2) > 500 kl dihitung sbb : - 500 ki pertama - > 500 s/d 1.000 kl, setiap 10 ki - > 1.000 kit setiap 10 kl TANGKI UKUR GERAK
21. a.Tangki Ukur Mobil dan Wagon
22. b.Tangki Ukur Tongkang, Pindah, Apung dan Kapal 1) s/d 50 ki 2) > 50 kl dihitung sbb : - 50 kl pertama - > 50 s/d 75 ki, setiap kl - > 75 sid 100 kl, setiapkl - > 100 s/d 250 Ki, setiap kl - > 250 s/d 500 Ki, setiap ki - > 500 sid 1.000 Kl, setiap kl - > 1.000 kl, setiap kl Tangld Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur ALAT UKUR DARI GELAS
23. a.labu ukur, Buret dan Pipet
24. b.Gelas Ukur BEJANA UKUR
25. a.3s/d 50 L
26. b.> 50 s/d 200 L
27. c.> 200 s/d 500 L
28. d.> 500 s/d 1.000 L
29. e.> 1.000 L, biaya pada huruf d angka7 ini ditambah tiap 1.000 L Bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L METER TAKSI SPEEDOMETER Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 300,000 3,000 2,500 2,000 1500 1000 300.000 300,000 3,000 2,500 1,000,000 1,000,000 3,000 2,500 300,000 250.000 250.000 3,000 2,500 2,000 1500 1000 500 30,000 20,000 100,000 150,000 200,000 250,000 20,000 60.000 50,000 300,000 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 300,000 300,000 3,000 2,500 1,000,000 1,000,000 3,000 2,500 300,000 250.000 250.000 3,000 2,500 2,000 1500 1000 500 30,000 20,000 100,000 150,000 200,000 250,000 20,000 60.000 50,000 Buah 5 Buah Buah Buah6 7 7 8 9 14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 METER REM TACHOMETER THERMOMETER DENSIMETER VISKOMETER ALAT UKUR LUAS ALAT UKUR SUDUT ALAT UKUR CAIRAN MINYAK A. Meter Induk / Media Uji 1) Meter Induk / Media Uji
30. a.s3/d 25 m3/h
31. b.> 25 m°/h dihitung sbb : - 25 m3/h pertama - > 25 - 100 m3/h per m3/h - > 100 - 500 m3/h per m3/h - > 500 m°/h per m3/h Bagian dari m°/h dihitung 1 m*/h 2) Meter Kerja / Media Uji
32. a.s/d 15 m3/h
33. b.> 15 m3/h dihitung sbb: - 15 m%/h pertama - > 15 -100 m3/h per m°/h - > 100 - 500 m°/h per m?/h - > 500 m°/h per m°/h 3) Pompa Ukur/Badan Ukur Untuk setiap badan Ukur ALAT UKUR GAS 1) Meter Induk
34. a.s/d 100 m3/h
35. b.> 100 m3/h dihitung sbb: - > 100 m3/h pertama - > 100 - 500 m3/h, setiap 10 m°/h - > 500 -1.000 m°/h, setiap 10 m°/h - > 1,000 - 2.000 m°/h, setiap 10 m?/h - > 2.000 m°/h, setiap 10 m3/h Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m°/h 2) Meter Kerja
36. a.s/d 50 m3/h
37. b.> SO m3/h dihitung sbb : - 50 m3/h pertama - > 50 - 500 m3/h, setiap 10 m3/h - > 500 -1.000 m3/h, setiap 10 m3/h - > 1.000 - 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h - > 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m°/h 3) Meter Gas Orifice dan sejenisnya Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 25,000 50,000 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 200,000 200,000 9,000 4,000 3,000 200,000 200,000 5,000 4,000 3,000 200,000 100.000 100.000 5,000 4,000 3000 2000 50,000 50,000 3,000 2,900 2,000 1,500 25,000 50,000 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 200,000 200,000 5,000 3,000 3,000 200,000 200,000 5,000 4,000 3,000 150,000 100.000 100.000 5,000 4,000 3,000 2,000 50,000 50,000 3,000 2,500 2,000 1,500 Buah Buah 15 19 20 21 22 24 25 26 (merupakan satu system / unit alat ukur) 4) perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri) per alat perlengkapan 5) Pompa ukur Bahan bakar Gas, Elpiji, per badan ukur METER AIR 1) Meter Induk
38. a.s/d 10 m3/h
39. b.> 10 -100 m3/h
40. c.> 100 m3/h 2) Meter Kerja
41. a.s/d 10 m3/h
42. b.> 10-100 m?/h
43. c.> 100 m3/h METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR 1) Meter Induk
44. a.s/d 15 m3/h
45. b.> 15 - 100 m3/h
46. c.> 100 m3/h 2) Meter Kerja
47. a.s/d 15 m3/h
48. b.> 15 - 100 m°/h
49. c.> 100 m3/h PEMBATAS ARUS AIR ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA) METER PROVER
50. a.s/d 2.000 L
51. b.> 2.000 s/d 10.000 L
52. c.> 10.000 L Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) Seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung 1 alat ukur METER ARUS MASSA
53. a.Meter kerja / jenis media uji 1) s/d 10 kg/min 2) > 10 kg/min dihitung sbb : - 10 kg/min pertama - > 10 -100 kg/min setiap kg/min - > 100 - 500 kg/min setiap kg/min - > 500 - 1.000 kg/min setiap kg/min - > 1.000 kg/min setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min ALAT UKUR PENGISI/ JENIS MEDIA (FILLING MECHINE)
54. a.s/d 4 alat pengisi (AP)
55. b.> 4 alat pengisi (AP), setiap alat pengisi METER LISTRIK (kKWh)/METER ENERGI LISTRIK
56. a.Kelas 0,2 atau kurang (meter induk): Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 500,000 100,000 100,000 200,000 250,000 300,000 10,000 15,000 20,000 100.000 150.000 200.000 50,000 100,000 150,000 10,000 50,000 250.000 500.000 750.000 200,000 200,000 2,000 1,500 1,000 500 100,000 10,000 500,000 100,000 100,000 200,000 250,000 300,000 10,000 15,000 20,000 100.000 150.000 200.000 50,000 100,000 150,000 10,000 50,000 250.000 500.000 750.000 200,000 200,000 2,000 1,500 1,000 500 100,000 10,000 Kewenangan R. Buah 23 Buah 16 27 28 29 30 31 - 3 (tiga) Phasa - 1 (satu) Phasa
57. b.Kelas 0,5 atau Kelas 1: - 3 (tiga) Phasa - 1 (satu) Phasa
58. c.Kelas2 : - 3 (tiga) Phasa - 1 (satu) Phasa Meter Energi Listrik lainnya, biaya pemeriksaan peng-ujian,peneraan/Tera Ulang dihitung sesuai kapasitas manurut tarif pada angka 26 huruf a, b, dan c PEMBATAS ARUS LISTRIK STOP WATCH METER PARKIR ANAK TIMBANGAN
59. a.Ketelitian sedang dan biasa (Klas M2 dan M3) -s/d lkg ->Lkgs/dS kg ->5kgs/d 50 kg
60. b.Ketelitian halus (Klas F2 dan M1) -s/dlkg Lkgs/d5 kg ->5 kg s/d 50 kg
61. c.Ketelitian khusus (Klas E2 dan F1) - s/d lkg ->1lkgs/d5 kg ->5S kg s/d 50 kg TIMBANGAN
62. a.s/d 3.000 kg
  1. 1.Ketelitian sedang dan biasa (Klas III dan IV) - s/d 25 kg -> 25 s/d 150 kg - > 150 s/d 500 kg - > 500 s/d 1.000 kg - > 1.000 s/d 3.000 kg
  2. 2.Ketelitian halus (Klas I) - S/d 1 kg -> Ls/d 25 kg - > 25 s/d 100 kg -> 100 s/d 1.000 kg - > 1.000 s/d 3.000 kg
  3. 3.Ketelitian khusus (Klas I)
63. b.> 3.000 kg - Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton - Ketelitian khusus dan halus, setiap ton
64. c.Timbangan Ban Berjalan Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 100,000 50,000 50,000 30,000 10,000 5,000 10,000 30,000 10,000 2,000 3,000 4,000 3,000 5,000 15,000 20,000 30,000 40,000 10,000 15,000 20,000 25,000 40,000 30,000 40,000 50,000 70,000 90,000 100,000 20,000 30,000 100,000 50,000 50,000 30,000 10,000 5,000 10,000 30,000 10,000 1000 2,000 3,000 2,000 3,000 10,000 15,000 25,000 35,000 5,000 10,000 15,000 20,000 30,000 20,000 25,000 30,000 35,000 45,000 50,000 10,000 20,000 1 17 32 33 35 NO - s/d 100 ton /h - > 100 s/d 500 ton /h - >500 ton/h
65. d.Timbangan dengan dua skala (multi range)atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau peneraulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing- masing serta menurut tarif pada angka 32 a, b, dan c. ALAT UKUR TEKANAN
66. a.Dead Weight Testing Machine - s/d 100 kg/cm? - > 100 s/d/1.000 kg/cm* - > 1.000 kg/cm
67. b.1. Alat UkurTekanan darah
  1. 2.Manometer Minyak - s/d 100 kg/cm? - > 100 sid 1.000 kg/cm? - > 1.000 kg/cm?
  2. 3.Pressure Calibrator
  3. 4.Pressure Recorder - sd 100 kh/cm? - > 100 sd 1.000 kg/cm? - > 1.000 kg/cm? PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer /Recorder) METER KADAR AIR
68. a.Biji-bijian tidak mengandung minyak per komoditi
69. b.Biji-bijian mengandung minyak, kelapa dan tekstil, per komoditi
70. c.Kayu dan komoditi lain /komoditi Selain UTTP angka 1 - 34 atau benda /biirang bukan UTTP atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang dihitung berdasarkan/lamanya pengujian dengan minimal 2 jam, setiap jam. Bagian dari 1 jam dihitung 1 jam. JENIS ALAT -ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada poin A minimal 4 jam, maksimal 200 jam setiap jam Biaya tambahan
  1. 1.UTTP yang memiliki konstruksi tertentu:
71. a.Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg
72. b.Timbangan cepat pengisi (curah)
73. c.Timbangan elektronik
  1. 2.UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut
  2. 3.UTTP yang ditanam
  3. 4.UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi tertentu Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah SATUAN Jam Buah Buah Buah Buah Buah Buah 400,000 500,000 700,000 20,000 30,000 40,000 50,000 30,000 50,000 75,000 100,000 50,000 75,000 100,000 30,000 30,000 40,000 50,000 10,000 TARIF BARU (Rp.) 10,000 10,000 20,000 25,000 15,000 30,000 30,000 300,000 450,000 650,000 20,000 30,000 40,000 50,000 30,000 50,000 75,000 100,000 50,000 75,000 100,000 30,000 30,000 40,000 50,000 Buah Buah 34 J B 18 19
  4. 5.UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya5 (lima) alat
  5. 6.UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus dengan jumlah sekurang-kurangnya5 (lima) alat. Buah Buah 5,000 5,000 WALI TA PADANG, LDI

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…