DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

a. hak dan kewajiban pengelola rumah kos, b. tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengelola rumah kos, c. peran serta masyarakat, pengawasan dan pembinaan, dan d. sanksi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Kos, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20), d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475), 4. 1 10. 11. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 6. 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 5601), 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164), Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1999): Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M- DAG/PER/IX/2007 tentang Penyelengaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 116/M-DAG/PER/12/2015, 2

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
16.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Rukun Tetangga Serta Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 Nomor 55),
17.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2007 Nomor 4),r.
18.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 8), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALIKOTA PADANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kota Padang. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Walikota adalah Walikota Padang. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang tertentu di bidang perizinan kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Rukun tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh urah. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah. 3. 4 5. 6. 7. 3 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah Daftar catatan resmi yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan serta disahkan oleh Walikota. Rumah kos adalah rumah atau bangunan yang digunakan sebagian atau seluruhnya untuk tempat tinggal yang disewakan. Penyewa rumah kos adalah seseorang atau sekelompok orang yang menempati rumah kos atau bangunan rumah. Pengelola rumah kos adalah perorangan atau badan yang memiliki rumah atau bangunan yang digunakan sebagian atau seluruhnya untuk tempat tinggal yang disewakan. Pengelolaan rumah kos adalah setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan rumah kos yang aman dan nyaman. Masyarakat adalah Setiap orang yang berada di sekitar lingkungan rumah kos yang secara langsung ataupun tidak langsung mempunyai kepentingan perihal pengelolaan rumah kos. Asosiasi Pengelola Rumah Kos adalah "forum komunikasi Pengelola Rumah Kos Daerah sekaligus mitra Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pengelolaan rumah kos yang profesional. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, peseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau daerah dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga,bentuk usaha tetap, atau bentuk badan lainnya. 8. o.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan rumah kos diselenggarakan berdasarkan asas: bo MP NN UP kepastian hukum, agama, ketertiban, kesusilaan, komersil: pemberdayaan, akuntabilitas: dan adat dan istiadat.

Pasal 3

Pengelolaan rumah kos dilaksanakan dengan tujuan:

a.mewujudkan rumah kos sebagai tempat tinggal yang nyaman dan aman untuk ditempati, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha rumah kos, mewujudkan tertib administrasi kependudukan, menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat dari tindakan penyalahgunaan rumah kos, b. d. menunjang pembangunan yang berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, dan memaksimalkan pendapatan asli daerah. 4 e. f

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas : hak dan kewajiban pengelola rumah kos, tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengelola rumah kos, peran serta masyarakat, pengawasan dan pembinaan, dan sanksipp

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Pengelola rumah kos berkewajiban :

a.menjaga dan bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan,
b.memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyewa untuk menyesuaikan diri dengan tata kehidupan masyarakat setempat,
c.melaporkan secara tertulis kepada Lurah melalui ketua RT/RW setempat, jumlah penyewa termasuk identitas penyewa,
d.membuat dan memasang atau menempelkan tata tertib, jadwal penerimaan tamu, . melarang penyewa rumah kos menerima tamu di luar ruang tamu, melakukan pengawasan terhadap penyewa rumah kos untuk menghindari terjadinya perbuatan negatif:
g.melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ditemukan perbuatan negatif oleh pengelola rumah kos, | |
h.melaporkan kepada Lurah melalui RT/RW setempat apabila terjadi perubahan data penyewa selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, dan |
i.menunjuk satu orang penanggungjawab dalam pengelolaan rumah kos. 0 EIn

Pasal 6

Penyewa berhak :

a.diperlakukan dengan baik oleh pengelola, dan
b.mendapatkan rasa aman dari pengelola, penanggungjawab dan lingkungan.

Pasal 7

Penyewa berkewajiban:

a.memberikan data diri kepada pengelola rumah kos,
b.penyewa yang sudah menikah diwajibkan memperlihatkan surat akta nikah dan atau bagi keluarga dibuktikan dengan kartu keluarga,
c.menjaga keamanan, ketertiban serta menghormati adat istiadat yang ada dalam masyarakat lingkungannya: dan
d.mematuhi segala peraturan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Setiap rumah kos wajib memasang papan informasi yang mudah dilihat.
(2)Dalam papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi paling kurang mengenai :
1. a.identitas pengelola rumah kos:
2. b.jangka waktu TDU:
3. c.jangka waktu Izin Usaha rumah kos:
4. d.jenis peruntukan, dan 5s
5. e.jumlah kamar kos.
(3)Kententuan lebih lanjut mengenai papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Orang atau badan yang mengelola rumah kos dapat membentuk asosiasi pengelola rumah kos.
(2)Asosiasi pengelola rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

IZIN USAHA DAN TANDA DAFTAR USAHA

Pasal 10

(1)Setiap usaha pengelolaan rumah kos wajib memiliki Izin Usaha Rumah Kos dari Walikota.
(2)Selain Izin Usaha Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Kos yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar wajib mendapatkan TDU dari Walikota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Usaha dan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Izin Usaha dan/atau TDU Rumah Kos tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Walikota.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…