DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pemberian bantuan keuangan, berikut dasar perhitungan dan besar bantuan keuangan. Selain itu Peraturan Daerah ini juga mengatur menenai pengajuan dan penyaluran bantuan keuangan, penggunaan, laporan pertanggungjawaban atas bantuan keuangan tersebut.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6396);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM Dan WALIKOTA PAGAR ALAM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Pagar Alam.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3.Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam.
5.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kota Pagar Alam yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Kota setiap tahunnya.
(2)Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
(3)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah.
(4)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBD diberikan kepada Partai Politik di Kota Pagar Alam yang mendapatkan kursi di DPRD.

BAB III

DASAR PERHITUNGAN DAN BESAR BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1)Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
(2)Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
(3)Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Pagar Alam yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
(4)Apabila alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.
(5)Menteri mendelegasikan kewenangan memberikan persetujuan kepada Gubernur untuk kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat daerah kota.

BAB IV

PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

(1)Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota untuk menyalurkan dana Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.
(2)Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Kota Pagar Alam.
(3)Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
1. a.Penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh KPU;
2. b.susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;
3. c.rekening kas umum Partai Politik;
4. d.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
5. e.surat pernyataan pertanggungjawaban ketua Partai Politik secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik;
6. f.rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
7. g.laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
(4)Walikota melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), walikota membentuk tim verifikasi.
(6)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 5

Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik Kota Pagar Alam dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Pagar Alam atas persetujuan Walikota, dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi administrasi.

BAB V

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

(1)Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
(2)Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional secretariat Partai Politik.

Pasal 7

(1)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkaitan dengan:
1. a.peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. b.peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
3. c.peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
(2)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 8

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkaitan dengan:

a.administrasi umum;
b.berlangganan daya dan jasa;
c.pemeliharaan data dan arsip; dan
d.pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1)Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD.
(2)Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 10

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Kota setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 11

(1)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Walikota melalui Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam oleh Partai Politik Kota Pagar Alam.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa BPK.
(3)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…