DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 April 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam Perda ini mengatur tentang perubahan beberapa ketetntuan mengenai bantuan keuangan kepada partai politik.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan «cbagaimana huruf a" b, dan c perlu dibentuk Peratura II Daerah Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor f Tahun 2006 tentang Bantuan Keu.mgan Kepada Partai Politik;
c.bahwa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Di Kota Pagar Alam yang diatur dengan Pew Luran Daerah Nomor 2 Tahun 2006 yang telah diuba h dengan Peraturan Daerah Nomro 3 Tahun 2009 da 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 perlu disesuaikan: b bahwa . besarnya Ban tuan Keu i\ nga 11. sebagaimana dimaksud huruf a penghitungannya berdasarkan kepada jumlah perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaterr/Kota. a bahwa berdasarkan ketentuan I'asal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kenada Partai Politik diberikan kepada Partai Politik di 1<abupaterr/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupruerr/ Kota; Menimbang DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHP,ESA WALIKOTAPAGAR ALAM, PERATURANDAERAH KOTA PAGARAlAM NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURANDAERAH KI >TAPAGARALAM NOMOR 2 TAHUN ~W06TENTANG BANTUAN KEUANGANhf~PADAPARTAIPOLITIK Ji WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN , " • 'i' ~I . Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAl-IKOTAPAGARALAM dan L l.Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Ke pada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2006 Nomor 02 seri E) sebagaimana telah diubah heberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kcdua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partni Politik (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 201() Nomor 5 Sed E); lO.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penverahan dan laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kep.ida Partai Politik;

Mengingat

9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nornor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4972);
8.Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Republik J ndonesia Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian 11 rusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); I). Undang-Undang Republik Indonesi.i Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587); :). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umurn Anggot.. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, (L\0 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tarnbah.rn Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5316); - 'k Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik lndonest.i Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, i'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 H~9); Peraturan Oaerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Pasalll

(2)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara proporsional y; ng perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan su rl ra hasil pemilihan umum Anggota OPR, OPO dan DPRO sebelumnya berdasarkan perhitungan suara y'!ng ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
(1)Bantuan Keuangan Kepada masing masing Partai Politik diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kota Pagar Alam hasrl Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyal J Dewan Perwakilan Oaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Tahun 2014. Pasal 4

1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Kelentuan dalam Peraturan Daerah Kota 1'.tgar Alam Nomor 02 Talrun 2006 tentang Bantuari Keuangan Kepada Partai Politik (L('mbaran Daerah Kota Pagar Alam Nomoi 2 Seri E) yang telah dillbah beberapa kali terakhir dengan Peratu I an claerah Kota Pager alarn Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pagar ..\Lam Nomor 5 Seri E) dillbah sebagai berikut: - Pasall PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATUR'\N DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 2 TAHUN 2006 fENTANG BANTUAN KEUANGANKEPADAPARTAIPOLITrK.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Iv;-metapkan - i

(2)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara proporsional ~.ing perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan SI lara hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebelumnya berdasarkan perhitungan suara . ang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
(1)Bantuan Keuangan Kepada rnasinj masing Partai Politik diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kota Pagar Alam ha.ul Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Raky.u , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan .f.',lkyat Daerah Tahun 2014.

Pasal 4

1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehiru.ga berbunyi sebagai berikut: Kotentuan dalam Peraturan Daerah Kota l'agar Alam Nomor 02 Tnhun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lornbaran Daerah Kota Pagar Alam Nome. 2 Seri E) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratu ran daerah Kota Pagar ' alarn Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubaha n Kedua Atas Peraturan Duerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kola Pagar Alam Nomor 5 Seri E) diubah sebagai berikut: Pasal I PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATUHAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. MEMUTUSKAN: Menetaplsaa, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN : NOMOH 9jPAj2015 ~,. LEMBARAN DAERAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR8 SERI f- ./ ~~~~V SAFRUDIN SEKRETARISDAERAH KOTA PAGARALAM, Diundangkan di Pagar Alam pada tanggal \ ~ AprIL 2015 Ditetapkan di Pagar Alam pada Tanggal '1 A p ri (_ 2015 IWALIKOTA PAGAR ALAM~ ~IA{_ // r IDA FITRIATl BASJUNI - Agar setiap orang mengetahuiny.i, memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini de ngan penempatannya d.ilam Lembaran Daerah Kota Pagar AlanI Poraturan Daerah ini mulai berln ku sejak tanggal di undangkan. Pasal II I ~ .')

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2006

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2006

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2010