9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nornor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4972);
8.Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Republik J ndonesia Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian 11 rusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
I). Undang-Undang Republik Indonesi.i Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587); :). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umurn Anggot.. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, (L\0 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tarnbah.rn Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5316); - 'k Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik lndonest.i Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, i'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 H~9); Peraturan Oaerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Pasalll (2)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara proporsional y; ng perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan su rl ra hasil pemilihan umum Anggota OPR, OPO dan DPRO sebelumnya berdasarkan perhitungan suara y'!ng ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). (1)Bantuan Keuangan Kepada masing masing Partai Politik diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kota Pagar Alam hasrl Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyal J Dewan Perwakilan Oaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Tahun 2014. Pasal 4
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Kelentuan dalam Peraturan Daerah Kota 1'.tgar Alam Nomor 02 Talrun 2006 tentang Bantuari Keuangan Kepada Partai Politik (L('mbaran Daerah Kota Pagar Alam Nomoi 2 Seri E) yang telah dillbah beberapa kali terakhir dengan Peratu I an claerah Kota Pager alarn Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pagar ..\Lam Nomor 5 Seri E) dillbah sebagai berikut: - Pasall PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATUR'\N DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 2 TAHUN 2006 fENTANG BANTUAN KEUANGANKEPADAPARTAIPOLITrK.