DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini adalah Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari perorangan dan/atau pengembang kepada Pemerintah Daerah. Diatur mengenai ketentuan umum, perumahan dan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas, penyerahan prasarana sarana dan utilitas, persyaratan penyerahan, pembentukan tim verifikasi, tata cara penyerahan, pemanfaatan dan pengelolaan, peran serta masyarakat, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa scbagai tindak lanjut ketentuan PasaJ 18 huruf b Undahg-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pasal 26 Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, ketentuan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah selesai dibangun dari perorangan dan/ a tau pengembang kepada Pemerintah Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; . 2 .
2.Undnng-Undnng Rcpublik lndoncsin Nomor ti 1'11hun WO I tcntnng Pembcntuknn Koln Pngnr Alnm (1..cmhnrnn Nc,:nrn Rcpublik Indonesia Tohun 2001 Nomor 88, Tomhul11111 Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4115);
3.Undang-Undnng Nomor 1 Tnhun 2011 tcntung Pcrumnhnn dan Kawasnn Permukimnn (Lcmbnrun Ncgnrn Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambnhon Lcmbomn Ncgnm Republik Indonesia Nomor 5188) scbngoimono tcloh diubah beberapa kali ternkhir dengan Undnng-Undnng Nomor 4 Talmn 2023 tcntnng Pcngembangan dnn Pcnguntnn Scktor Keuangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2023 Nomor 4, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentnng Pemerinta.han Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbarnn Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pcngernbangan dan Pcnguatan Scktor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telal1 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Talmn 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan . 3. Pemerintah Nomor 12 Talmn 2021 Tentang Pcrubaha n Atn s Pcraturan Pcmerintah Nomor 14 Tahun 2016 tcntun g Penyelenggaraan Perumahan dan Kawa san Pcrmukiman (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penycrahan Prasarana, Sarana, dan Utililas Perumahan dan Pcnnukiman di Daerah; Dengan Persetujuan Bcrsama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KOTA PAOAR ALAM dan WALi KOTA PAOAR ALAM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKlMAN.

BAB I

KETENTUAN SUMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelalaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Iingkungan Perumahan dan Permukiman.

Pasal 3

Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang telah selesai dibangun aleh Perorangan dan/ a tau Pengembang harus diserahkan kepada Pemerintah Kata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 11111 rd 11 Pc11ycruh1111 dun pcn~clol1111n Pr111111rn n11, 811ron11, dun Ulililw l'crurnuhun dun Pcrmukimun bcrdu uorkun prin uip: 11 • kclcrhukuun, yullu m1rny11rukal mcnectuhui Prn mmmu, 8urnna, dun Utilil.11 11 yung tcluh dh1cruhkun dun utuu kcrnuduhun bugi Muoyurnkul untuk mcnguk!lc!I informosi lcrkait dcngan pcnycruhun Pru11uru11u, Surunu, dun Utililw1;

b.ukunluhilit.u11, yoilu pro!icli pcnycrahun Pra sarnna, Sarana, dun Utilit.n!I yung clupul clipcrtanggungjawabkan scsuai dcngun kclcnluun pcraluran pcrundang-undangan;
c.kcpastiun hukum, yuilu rncnjamin kcpas tian kclcrscdiaan Prosarano, Sarona, dan Ulililas di lingkungan Pcrumahan dan Pcrmukiman scsuai dcngan slandar, rcncana tapak (site plan) yang disctujui olch Pcmcrinlah Kota scrla kondisi dan kcbutuhan Masyarakal;
d.kcbcrpihakan, yaitu Pcmcrintah Kola mcnjamin kclerscdiaan Prasarana, Sarona, dan Ulililas bag,i kcpcntingan Masyarakat di lingkungan Pcrumahan dan Pcrmukiman; dan
c.kebcrlanjutan, yailu Pcmcrinlah Kola menjam in keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dcngan fungsi clan peruntukannya.
a.Perumahan Lidak bersusun; dan
b.rumah susun.

BAB II

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PasaJ 5 Perumahan dan Permukiman terdiri alas:

Pasal 6

(1)Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
(2)Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ber!antai satu atau dua. . 7.

Pasal 7

(1)Rumah susun sebagaimana dimaksud daJam Pasal 5 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat daJam suatu lingkungan.
(2)Bangunan gcdung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturka11 secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakru1 satuan-satuan yang masing-masing dapal dimilikj dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama dan lanah-bcrsama.

Pasal 8

(1)Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
(2)Pengaturan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 9

Prasarana Perumahan dan Permukiman antara lain berupa:

a.jaringan jalan;
b.jaringan saluran pembuangan air limbah;
c.jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
d.tempat pembuangan sampah.

Pasal 10

Sarana Perumahan dan Permukiman antar lain berupa:

a.saran a pemiagaan/ perbelanjaan;
b.sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
c.sarana pendidikan;
d.sarana kesehatan;
e.sarana peribadatan;
f.sarana rekreasi dan olahraga;
g.sarana pemakaman/tempat pemakaman umum;
h.sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;dan
1. 1.sarana parkir. • 8-

Pasal 11

Uilitas Perumahan dan Permukiman antara lain berupa:

a.jaringan air bcrsih;
b.jaringan listrik;
c.jaringan telcpon;
d.jaringan gas;
c.jaringan transportasi dan haltc;
f.sarana pemadam kebakaran; dan
g.sarana penerangan jalan umum. BABlV PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTlLITAS Umum Pasal I 2

(1)Perorangan dan/atau Pengembang wajib menycrahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukjman kepada Pcmerintah Kola.
(2)Jenis dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan scbagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Tapak (siteplan) yang telah disetujui oleh PD yang membidangi perumahan dan permukjman.
(3)Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Perorangan dan/atau Pengembang harus terlelak pada lokasi perumahan sesuai persetujuan Rencana Tapak (site plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Penyerahan Tempat Pemakaman Umum yang penyediaannya dilakukan dengan bekerja sama, harus didahului dengan Nota Kesepahaman (MoU).
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)diatur dengan Peraturan Wali Kola. . 9. Baginn Kcdun Jangka Woktu chm 'fahop Pcnycrohon Pa al 13 11) Pcnyerahan Prasarana, Sarana, dan Ulilitas Pcrumahan don Permukiman dilakukan:
1. a.paling lambat I (satu) lahun sclclah masa pcmcliharoan; dnn
2. b.scsuai dcngan rcncana tapak (site plan) yang Lelah disclujui olch PD ynng mcmbidangi pcrumahan don pcrmukiman. 12) Pcnycrahan Prasarana, Sarona, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman scsuai rcncana tapak (site plan) sebagaimana dimaksud pada ayal ( 1) huruf b dilakukan:
3. a.sccara bcrtahap, apabila rcncana pcmbangunan dilakukan bcrlahup; atau
4. b.sckaligus, apabila rcncana pcmbangunan dilakukan lidak bertahap.

Pasal 14

(1)Penyerahan Prasarana dan Ulilitas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 pnda Perumahan tidak bersusun berupa tanah dan Bangunan.
(2)Penyerahan Sarana pada Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimAksud dalam Pasal 10 berupa tanah siap bangun dan/atau bangunan.

Pasal 15

Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahterimakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.untuk Prasarana berupa tanah dan/atau bangunan harus sudah selesai dibangun dan dipelihara;
b.untuk Sarana, harus dalam bentuk tanah siap bangun dan/ a tau bangunan;
c.untuk Utilitas, harus sudah selesai dibangun dan dipelihara; . 10 ·
d.kualitas scsuai dengan slandar, pcrsyaratan tcknis dan administrasi; dan
e.besaran sesuai rencnna tapak (site plan) yang 1claJ1 disctujui oleh PD yang membidangi Perumahan dan Permulciman. BABV PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN SUMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pasal 3

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PasaJ 5 Perumahan dan Permukiman terdiri alas:

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN SUMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pasal 3

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PasaJ 5 Perumahan dan Permukiman terdiri alas:

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009