DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah; pembentukan unit pelaksana teknis; jabatan perangkat daerah; staf ahli; serta kepegawaian.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan:PERATU_RANDAERAH TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAHKOTAPALEMBANG . . MEMUTUSKAN: DenganPersetujuanBersarna DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAPALEMBANG dan WALJKOTAPALEMBANG Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan PernerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kota Palembang; Mengingat : L Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkal II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887); WALIKOTAPALEMBANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA PEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKATDAERAH KOTAPA.LEMBANG TENTANG WALIKOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURANDAERAH KOTAPALEMBANG NOMOR 0 TAHUN 2016
6.Dinas..... Dcngan Peraiuran Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berilrut:

a.Sekretariat Daerah Kota merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRDKota merupakan Sekretariat. DPRDTipe 1\;
c.lnspektorat Daerah Kota merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kola, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipc A mcnyclenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyclcnggarakan urusan pernerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A mcnyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan pcnataan ruang;
4. 4.Dinas Sosial Tipe 1\ menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
5. 5.Dinas Perumahan Rakyal dan Kawasan Pcrmukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerinlahan bidang pcrumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pernerintahan bidang pertanahan;

Pasal 2

BABII PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Dalam Pcraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adaJah Kota Palembang.
2.Pernerintah KOlaadalah Perncrintah Kota Palembang.
3.Walikota adaJah Walikota Palembang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
5.Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelcnggaraan urusan pcrnerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kola.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekrctariat Daerah Kola Palcmbang.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sckretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah Kota Palernbang,
8.lnspcktorat adalah Inspektorat KOlaPalernbang.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Palcmbang.
10.Bactan Daerah adalah Badan Daerah Kota Palembang. 1I. Unit PcJaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana tcknis Dinas yang meJaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan tcknis operasional danj atau kegiatan teknis penunjang tertenru.

Pasal 1

BABI KE1'8NTUAN UMUM 2

e.Badan..... ~' ~~ Tipe A bidang
1. 6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tipe A menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan bencana;
2. 7.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A mcnyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup scrta sub urusan persampahan;
3. 8.Dinas Kcpcndudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan kependudukan dan pencalatan sipil;
4. 9.Dinas Pengendalian Pcnduduk dan Keluarga Berencana Tipe A meoyelenggarakan urusan pernerintahan bidang peogendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. 10.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemcrintahan bidang perhubungan; 11.Dinas Komunikasi dan Infonnatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta bidang statistik dan bidang persandian; 12.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pcmerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah; 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pcrnerintahan bidang penanaman modal; 14.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepcmudaan dan olahraga;
6. 15.Dinas Pembcrdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan pcrcmpuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat; 16.Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
7. 17.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
8. 18.Dinas Kelenagakerjaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemcrintahan bidang tenaga keIja;
9. 19.Dinas Pertanian dan Kelahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pcrtanian dan ketahanan pangan;
10. 20.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
11. 21.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pcmerintahan bidang pariwisata;
12. 22.Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang perdagangan;
13. 23.Dinas Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pcrindustrian; dan ..
14. 24.Satuan Polisi Pamong Praja mcrupakan Saruan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat subbidang urusan ketentrarnan dan ketertiban umum. :; Dalam menetapkan besaran don susunan organisasi Pcrangkat Daerah, Walikota harus mernpcrhatikan asas:
a.intensitas urusan pernerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.lata kerja yangjelas. dan
g.fleksibilitas. PasaJ 5 Ketentuan lebih lanjut mcngcnai kcdudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kcrja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikoto. Pasai4

(1)Selain pcrangkat dacrah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditcrapkan sebagai Pcrangkar Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrdiri dari:
1. a.Kecamatan llir Timur I dcngan Tipe A;
2. b.Kecamatan llir Tirnur n dcngan Tipe A;
3. c.Kccamatan Sebcrang Ulu I dengan Tipc A;
4. d.Kecamatan Seberang Ulu 11dengan Tipe A;
5. e.Kecarnatan llir Barat I dengan Tipe A;
6. f.Kecarnatan llir Barat Il dengan Tipe A; J:(. Kecarnatan Sukarami dengan Tipe A;
7. h.Kecamatan Sako dengan Tipe A;
8. l.Kecarnatan Kemuning dengan Tipe A; J. Kecamatan Ka1idonidcngan Tipe A;
9. k.KecamatanKertapati dengan Tipe A; I. Kecarnatan Plaju dcngan Tipe A; Ill. Kccarnatan Oukit Keci1dengan Tipc A;
10. n.Kecamatan Uandus dengan Tipe A;
11. o.Kecarnatan Alang-Alang Lebar dengan Tipe A; dan
12. p.Kecamatan Sematang Borang dengan Tipe A.
(3)Apabila dikcrnudian hari terjadi pemekaran kccamatan, maka Peraturan Daerah ini akan dilakukan penyesuaian.
(4)Kelurahan merupakan perangkat kccamatan unluk mernbantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Pasal 3

e.Badan Daerah terdiri dari: I. Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi pcnunjang perencanaan, serta penclitian dan pengcmbangan;
1. 2.Badon Pcngclolaan Keuangan dan Asct Duerah 'ripe A rnelaksanakan fungsi penunjang keuangan, sub pengelolaan kcuangan dan aset daerah;
2. 3.Aadan Pengelolaan Pajak Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kcuangan sub pengelolaan pajak daerah; dan
3. 4.Badan Kepcgawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tipe A mclaksanakan fungsi penunjang kepcgawaian, pendidikan dan pelauhan: 4

(5)Lurah ..... C\J1 ~ ~
(1)Sekretaris Daerah kota merupakan jabatan csclon lIa atau [abatan pirnpinan tinggi pratarna.
(2)Sekrctaris DPRD kota, inspektur Dacrah kota, asistcn sekrctaris Daerah kota, kepala dinas Daerah kota, kepala badan Daerah kota, dan staf ahli walikota merupakan jabatan eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi pratarna. (31 Sckrctaris Inspektorat Daerah kota, inspcktur pembanru, sekretaris Dinas Daerah kota, sekretaris bad an Daerah kota, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural cselon llla atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIlb atau jabatan administrator.

Pasal 9

BABIV JABATAN PERANGKAT DAERAH (11 Selain unit pelaksaoa teknis Dinas Daerah KOla sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 6, tcrdapat unit pelaksana tcknis Dinas Daerah Kota di bidang kesehatan bcrupa rumah sakit Dacrah KOla dan pusal kesehatan masyarakat scbagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekCIja secara profesional.

(2)Rumah sakit Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam pcnyclenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis scrta rnenerapkan polo pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksaria teknis Dinas Daerah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana tcknis Dinas Daerah kota di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kota Palembang.
(2)Satuan Pendidikan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bcrbcntuk satuan pcndidikan formal dan non formal.

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit pclaksana teknis.
(2)Unit pelaksana teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pcrangkat daerah induknya.

Pasal 6

~. ~{ Pasa! 12 Pejabat Aparatur SipiJ Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraruran perundang- undangan. BABVI KEPEGAWAJAN Walikotadalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga)orang star ahli. Pasalll BABV STAF AHLI

(1)Selain jabatan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 pada Perangkat Daerah terdapat jabatan fungsional.
(2)Jumlah dan jcnis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagairnana dimaksud pada ayat (I) ditentukan berdasarkan anal isis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyeJenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dacrab. Pasa! 10
(5)Lurah, kepala subbagian pada sekrctariat Daerah, sekretariat DPRD, inspcktorat, dinas dan badan Daerah kota, kcpaJa seksi pada dinas dan badan Dacrah kota, kcpala unit pclaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kota kclas A, sekrctaris kecamatan tipe B, serta kepaia seksi pada kecamatan merupakan jabatan esclon Nu atau jabatan pengawas.
(6)Kepala unit pelaksana tcknis pada dinas dan badan Daerah kota kclas D, kepaia subbagian pada unit pclaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecarnatan, sekretaris kelurahan mcrupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
(7)Kepaia unit pelaksana teknis Daerah kota yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar scsuai dengen kctenruan peraturan perundang- undangan.
(8)Kepala unit pelaksana teknis Daerah kola yang berbcntuk rurnah sakit Daerah kota dijabat oJch dokter atau dokter gigi yang ditctapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dengan diberikan tugas tambahan.
(9)Kepala unit pelaksana teknis yang berbcntuk pusat kcschatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tcnaga kesehatan yang diberikan tugas tarnbahan. 6 PasaI18 ..... ~ ~t Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mcngcnai pembentukan, susunan organlsasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang scbagaimana diatur dalam Peraturan Oaerah Kola Palernbang Nomor 10 Tahun 2008 tcntang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, bcserta perubahannya, dinyatakan masih tetap bcrlaku sepunj ang belurn ditentukan lain dalwn peraturan perundang undangan.

BAB ILL

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA T~KNIS 5 BAR Vll ,....

Pasal 17

(I) Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan jabatan fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan.

(2)Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit daerah sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling larnbat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
(3)Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap rnelaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapJ<annya Peraturan Walikota tentang UPT Rumah Sakit Daerah berdasarkan Pcraturan Presiden tentang Kelembagaan Ruman Sakit Daerah.

Pasal 16

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai pcrangkat daerah dihapus, pelaksanaan rugas dan Iungsi kepcngur usan Korps Pegawai Republik Indonesia dikcmbalikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota.

Pasal 15

(I) Pcrangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pcmerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja scbelurn Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mcngenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

(2)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pcmerintahan di bidang kesaruan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan rnengenai pelaksanaan urusan pernerintahan umum diundangkan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, unit pclaksana teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Walikota tenrang pernbentukan unit pclaksana teknis yang bam.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…