BABI KE1'8NTUAN UMUM 2
e.Badan.....
~' ~~ Tipe A bidang
6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tipe A menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan bencana;
7.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A mcnyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup scrta sub urusan persampahan;
8.Dinas Kcpcndudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan kependudukan dan pencalatan sipil;
9.Dinas Pengendalian Pcnduduk dan Keluarga Berencana Tipe A meoyelenggarakan urusan pernerintahan bidang peogendalian penduduk dan keluarga berencana;
10.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemcrintahan bidang perhubungan;
11.Dinas Komunikasi dan Infonnatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta bidang statistik dan bidang persandian; 12.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pcmerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah; 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pcrnerintahan bidang penanaman modal; 14.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepcmudaan dan olahraga;
15.Dinas Pembcrdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan pcrcmpuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
16.Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
17.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
18.Dinas Kelenagakerjaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemcrintahan bidang tenaga keIja;
19.Dinas Pertanian dan Kelahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pcrtanian dan ketahanan pangan;
20.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
21.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pcmerintahan bidang pariwisata;
22.Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang perdagangan;
23.Dinas Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pcrindustrian; dan ..
24.Satuan Polisi Pamong Praja mcrupakan Saruan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat subbidang urusan ketentrarnan dan ketertiban umum.
:; Dalam menetapkan besaran don susunan organisasi Pcrangkat Daerah, Walikota harus mernpcrhatikan asas:
a.intensitas urusan pernerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.lata kerja yangjelas. dan
g.fleksibilitas.
PasaJ 5 Ketentuan lebih lanjut mcngcnai kcdudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kcrja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikoto. Pasai4
(1)Selain pcrangkat dacrah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditcrapkan sebagai Pcrangkar Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrdiri dari:
a.Kecamatan llir Timur I dcngan Tipe A;
b.Kecamatan llir Tirnur n dcngan Tipe A;
c.Kccamatan Sebcrang Ulu I dengan Tipc A;
d.Kecamatan Seberang Ulu 11dengan Tipe A;
e.Kecarnatan llir Barat I dengan Tipe A;
f.Kecarnatan llir Barat Il dengan Tipe A;
J:(. Kecarnatan Sukarami dengan Tipe A;
h.Kecamatan Sako dengan Tipe A;
l.Kecarnatan Kemuning dengan Tipe A;
J. Kecamatan Ka1idonidcngan Tipe A;
k.KecamatanKertapati dengan Tipe A;
I. Kecarnatan Plaju dcngan Tipe A; Ill. Kccarnatan Oukit Keci1dengan Tipc A;
n.Kecamatan Uandus dengan Tipe A;
o.Kecarnatan Alang-Alang Lebar dengan Tipe A; dan
p.Kecamatan Sematang Borang dengan Tipe A.
(3)Apabila dikcrnudian hari terjadi pemekaran kccamatan, maka Peraturan Daerah ini akan dilakukan penyesuaian.
(4)Kelurahan merupakan perangkat kccamatan unluk mernbantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.