(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Tipe A;
b.Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Tipe A;
c.Kecamatan Seberang Ulu Satu dengan Tipe A;
d.Kecamatan Seberang Ulu Dua dengan Tipe A;
e.Kecamatan Ilir Barat Satu dengan Tipe A;
f.Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Tipe A;
g.Kecamatan Sukarami dengan Tipe A;
h.Kecamatan Sako dengan Tipe A;
1.Kecamatan Kemuning dengan Tipe A;
J. Kecamatan Kalidoni dengan Tipe A;
k.Kecamatan Kertapati dengan Tipe A;
1.Kecamatan Plaju dengan Tipe A;
m.Kecamatan Bukit Kecil dengan Tipe A;
n.Kecamatan Gandus dengan Tipe A;
o.Kecamatan Alang-Alang Lebar dengan Tipe A;
p.Kecamatan Sematang Borang dengan Tipe A;
q.Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Tipe A; dan
r.Kecamatan Jakabaring dengan Tipe A.
(3)Apabila di kemudian hari terjadi pemekaran kecamatan, maka Peraturan Daerah ini akan dilakukan penyesuaian.
(4)Kelurahan merupakan perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
22.Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
23.Dinas Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
24.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat subbidang urusan ketentraman dan ketertiban umum.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi periunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan, sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3.Badan Pengelolaan Pajak Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan pajak daerah;
4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi perrunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A.
4
d.Peraturan...
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 8);
b.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 12);
c.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 9) kecuali Bab XII Pasal 40, 41,42 dan 43 yang mengatur Rumah Sakit Umum Daerah;
Pasa120
4.Ketentuan Pasal 20 huruf c dan huruf d diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf e sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, beserta perubahannya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.