DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang yang diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 2 huruf e ditambahkan angka 5, Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 17 diubah, Ketentuan Pasal 20 huruf c dan huruf d diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf e.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 14 Mei 2018 Nomor B/356/KT.01/ 2018 perihal Penguatan Kapasitas Organisasi Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional, bahwa pihak Badan Narkotika Nasional perlu melakukan evaluasi Intansi Vertikal Badan Narkotika Nasional;
c.bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Februari 2019 Nomor 061/0443/VI/2019 perihal Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan perangkat daerah Badan Narkotika Kota Palembang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang; WALIKOTAPALEMBANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANDAERAH NOMOR6 TAHUN2016 TENTANGPEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKATDAERAHKOTAPALEMBANG NOMOR ~ TAHUN 2019 TENTANG PERATURANDAERAH KOTAPALEMBANG WALtKOTA PALEMBANG PROVIBSI SUllATERA SELATAlf dengan... Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 telah ditetapkan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang;

b.bahwa berdasarkan surat Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 14 Mei 2018 Nomor Bj356jKT.01j 2018 perihal Penguatan Kapasitas Organisasi Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional, bahwa pihak Badan Narkotika Nasional perlu melakukan evaluasi Intansi Vertikal Badan Narkotika Nasional;
c.bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Februari 2019 Nomor 061j0443jVlj2019 peri hal Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan perangkat daerah Badan Narkotika Kota Palembang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang; WALIKOTAPALEMBANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANDAERAH NOMOR6 TAHUN2016 TENTANGPEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKATDAERAHKOTAPALEMBANG TENTANG TAHUN 2019NOMOR PERATURANDAERAH KOTAPALEMBANG WALtKOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
1. 3.Dinas Pekerjaan... Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah Kota merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kota merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Kota merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kota, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

Pasal 2

1.Ketentuan Pasal 2 huruf e ditambahkan angka 5 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai berikut: Pasal I Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKATDAERAHKOTAPALEMBANG MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAPALEMBANG dan WALIKOTAPALEMBANG dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6); 2
3.Dinas Pekerjaan ... Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kota merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Kota merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kota, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

Pasal 2

1.Ketentuan Pasal 2 huruf e ditambahkan angka 5 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai berikut: Pasal I Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH KOTAPALEMBANG MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KOTAPALEMBANG dan WALIKOTAPALEMBANG dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6); 2
22.Dinas Perdagangan... Tipe A bidang olahraga Tipe A pemerintahan bidang
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
5.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan bencana;
7.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup serta sub urusan persampahan;
8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
9.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta bidang statistik dan bidang persandian;
12.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
14.Dinas Kepemudaan dan menyelenggarakan urusan kepemudaan dan olahraga;
15.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
16.Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
17.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan urusan pemerintahan kearsipan dan bidang perpustakaan;
18.Dinas Ketenagakerjaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
19.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
20.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
21.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; 3
22.Dinas Perdagangan... Tipe A bidang Olahraga Tipe A pemerintahan bidang
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
5.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Beneana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan beneana;
7.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup serta sub urusan persampahan;
8.Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan peneatatan sipil;
9.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bereneana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga bereneana;
10.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta bidang statistik dan bidang persandian;
12.Dinas Koperasi dan Usaha Keeil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
14.Dinas Kepemudaan dan menyelenggarakan urusan kepemudaan dan olahraga;
15.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
16.Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
17.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan urusan pemerintahan kearsipan dan bidang perpustakaan;
18.Dinas Ketenagakerjaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
19.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
20.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
21.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; 3
3.Ketentuan... Pasa13

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Seberang Uiu Satu dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Seberang Ulu Dua dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Ilir Barat Satu dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Sukarami dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Sako dengan Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Kemuning dengan Tipe A; J. Kecamatan Kalidoni dengan Tipe A;
9. k.Kecamatan Kertapati dengan Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Plaju dengan Tipe A;
10. m.Kecamatan Bukit Kecil dengan Tipe A;
11. n.Kecamatan Gandus dengan Tipe A;
12. o.Kecamatan Alang-Alang Lebar dengan Tipe A;
13. p.Kecamatan Sematang Borang dengan Tipe A;
14. q.Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Tipe A; dan
15. r.Kecamatan Jakabaring dengan Tipe A.
(3)Apabila di kemudian hari terjadi pemekaran kecamatan, maka Peraturan Daerah ini akan dilakukan penyesuaian.
(4)Kelurahan merupakan perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

2.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
22.Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
23.Dinas Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
24.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat subbidang urusan ketentraman dan ketertiban umum.

e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan, sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. 3.Badan Pengelolaan Pajak Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan pajak daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi perrunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A. 4
6. 3.Ketentuan...

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Seberang Ulu Satu dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Seberang Ulu Dua dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Ilir Barat Satu dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Sukarami dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Sako dengan Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Kemuning dengan Tipe A; J. Kecamatan Kalidoni dengan Tipe A;
9. k.Kecamatan Kertapati dengan Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Plaju dengan Tipe A;
10. m.Kecamatan Bukit Kecil dengan Tipe A;
11. n.Kecamatan Gandus dengan Tipe A;
12. o.Kecamatan Alang-Alang Lebar dengan Tipe A;
13. p.Kecamatan Sematang Borang dengan Tipe A;
14. q.Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Tipe A; dan
15. r.Kecamatan Jakabaring dengan Tipe A.
(3)Apabila di kemudian hari terjadi pemekaran kecamatan, maka Peraturan Daerah ini akan dilakukan penyesuaian.
(4)Kelurahan merupakan perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

2.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
22.Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
23.Dinas Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
24.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat subbidang urusan ketentraman dan ketertiban umum.

e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi periunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan, sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. 3.Badan Pengelolaan Pajak Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan pajak daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi perrunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A. 4
d.Peraturan... Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 8);
b.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 12);
c.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 9) kecuali Bab XII Pasal 40, 41,42 dan 43 yang mengatur Rumah Sakit Umum Daerah; Pasa120
1. 4.Ketentuan Pasal 20 huruf c dan huruf d diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf e sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, beserta perubahannya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

3.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: 5

d.Peraturan... Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana te1ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 8);
b.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 ten tang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 12);
c.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 9) kecuali Bab XII Pasal 40, 41,42 dan 43 yang mengatur Rumah Sakit Umum Daerah;

Pasal 20

4.Ketentuan Pasal 20 huruf c dan huruf d diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf e sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 ten tang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, beserta perubahannya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

3.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: 5 LEMBA DAERAHKOTAPALEMBANGTAHUN2019 NOMOR ~ NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN: 9-73/2019) / SEKRET RIS DAERAH KOTA ALEMBANG, Diundangkan di Palembang pada tanggal s- Agustus 2019 HARNOJOYO WALIKOTAjEMBANG, ~ Ditetapkan di Palembang pada tanggal S'" Agustus 2019 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang. PasalII

d.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 12); dan
e.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 6); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 6

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…