DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 05 Tahun 2018

Nomor: 05
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Palopo

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal 1 pasal 2

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah; Mengingat 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4186) ;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noimor 5049) 1
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Reipublik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 59);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2 0 1 8 ; 2 dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO dan WALIKOTA PALOPO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapka1: PERATURAN DAERAB KOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ANGGA.RAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Belanja semula berjumlah Rp. 995.435.318.200 bertambah sejumlah Rp 24.945.617.265 sehingga menjadi Rp. 1.020.380.935.465 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan * * Semula Bertambah / (Berkurang) Rp. Rp. 978,376,693,200 22,731,040,385 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. l,001,107,733,585
2.Belanja * Semula Rp. 995,435,318,200 * Bertambah / (Berkurang) Rp. 24,945,617,265 Jumlah Belanja setelah Perubahan Re. l,020,380,935,465 Surplus / (Defisit) setelah Perubahan Rp. (19,273,201,880)
3.Pembiayaan

a.Penerimaan 1) Semula Rp. 20,000,000,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 2,836,223,880 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 22,836,223,880
b.Pengeluaran 1) Semula Rp. 2,941,375,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 621,64 7 ,000 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Re. 3!563,022!000 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 19,273,201,880 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah 1) Semula Rp. 145,210,889,800 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 10,900,813,560 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 156,111,703,360
2. b.Dana Perimbangan sejumlah 1) Semula Rp. 755,130,687,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 586,522,775 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 755,717,209,775 3
3. c.Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah 1) Semula Rp. 78,035,116,400 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 11,243,704,050 Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Rp. Perubahan 89,278,820,450 29,466,250,000Rp.
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hasil Pajak Daerah sejumlah 1) Semula Rp. 25,945,550,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 3,520,700,000 Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan
2. b.Hasil Retribusi Daerah sejumlah 1) Semula Rp. 7,571,875,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 844 ,311,000 --=��_.;..�..;._� Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 8,416,186,000
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah 1) Semula Rp. 7,500,000,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (364,829,824) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Rp. dipisahkan setelah Perubahan 7,135,170,176
4. d.Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah 1) Semula Rp. 104,193,464,800 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 6,900,632,384 Jumlah Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah setelah Rp. Perubahan 111,094,097,184 20,749,762,775
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak sejumlah 1) Semula Rp. 20,161,672,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 588,090,775 Jumlah Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak setelah Perubahar Rp.
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah 1) Semula Rp. 516,167,587,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. ---�� Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah 1) Semula Rp. 218,801,428,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (1,568,000) --=��:-.;..�..;._--..:.. Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 516,167,587,000 Rp. 218,799,860,000 19,783,200,000Rp.
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 19,783,200,000 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan 4
2. b.Dana Bagi basil Pajak sejumlah 1) Semula Rp. 40,060,000,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 8,329,559,250 .......;.-------..:.------- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 48,389 ,559,250 e, Dana Penyesuaian dan otenemi Khusus sejumlah 1) Semula Rp. 30,676,600,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (20,426,600,000) Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus setelah Rp. Perubahan 10,250,000,000
3. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah 1) Semula Rp. 7 ,298,516,400 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 3,557,544,800 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Rp. 10,856,061,200 Pemerintah Daerah setelah Perubahan

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l terdiri d ari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah 1) Semula Rp. 458,151,129,700 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (31,785,259,178) Jumlah Belanja Tidak Langung setelah Perubahan Rp. 426,365,870,522
2. b.Belanja Langsung sejumlah 1) Semula Rp. 537,284,188,500 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 56,730,876,443 Jymf� a�l�!! J.@1g§1Jng §�t.�1M P�rnPM� RP.� S94,01�,0P4,943
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah 1) Semula Rp. 394,750,064,150 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. {10,722,070,861} Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 384,027 ,993,289
2. b.Belanja Bunga sejumlah 1) Semula Rp. 3,357 ,876,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (662,131,450} '=7umlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 2,�9�,744,!5�0
3. c.Belanja Hibah sejumlah 1) Semula Rp. 56,702,758,550 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. l22,33 l ,056,867) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 34,371,701,683
4. d.Belanja Bantuan Sosial sejumlah 1) Semula Rp. l,000,000,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 3,030,000,000 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 4,030,000,000
5. e.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 1) Semula Rp. 840,431,000 2) Bertambah / (Berkurang) _R..:..p_.------- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 5 840,431,000
6. f.Belanja Tidak Terduga sejumlah 1) Semula Rp. 1,500,000,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (1,100,000,000) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 400,000,000
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah 1) Semula Rp. 55,265,332,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 2,220,227 ,258 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 57,485,559,258
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah 1) Semula Rp. 252,666,191,180 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 30,529,515,192 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 283,195,706,372
3. e.Belanja Modal sejumlah 1) Semula Rp. 229,352,665,320 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 23,981,133,993 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 253,333,799,313 22 ,836,223,880Rp.

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l terdiri d ari :
1. a.Penerimaan sejumlah 1) Semula Rp. 20,000,000,000 2) Bertambah / (Berkurang) _R"""p_.__2.....,8.;;...3;;..;6;.:..,2..;..2.....;;3;.:..,8.;;...8;;..;0_ Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
2. b.Pengeluaran sejumlah 1) Semula Rp. 2,941,375,000 2) Bertambah / (Berkurang) _R-=,p_. 6_2_1__,6_4_7__,o_o_o_ Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 3,563,022,000
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah 1) Semula Rp. 20,000,000,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 2,836,223,880 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Rp. 22,836,223,880 An�aran sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan 2,941,375,000
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri darijenis pembiayaan:
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 621,64 7 ,000 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 621,647,000 setelah Perubahan
2. b.Pembayaran Pokok Utang sejumlah 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. -=----------------- Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Rp. Tempo setelah Perubahan 2,941,375,000 6

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal l, tercanturn dalarn Larnpiran yang rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan Dan Jenis Terhadap Jenis Belanja Dan Jenis Pengeluaran; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

7.Larnpiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di : Palopo pada tanggal : 22 Oktober 2018 WALIKOTA PALOPO, . JUDAS AMIR Diundangkan : Palopo Pada Tanggal : 22 Oktober 2018 Pj.SE LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 05 TAHUN 2018 NO.REG.: B.HK.HAM.5.129.18 7

l.Lampiran I
1. 2.Lampiran ll
2. 3.Lampiran III
3. 4.Lampiran IV :
4. 5.Lampiran Iva :
5. 6.Lampiran V :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal L, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan Dan Jenis Terhadap Jenis Belanja Dan Jenis Pengeluaran; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

7.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah; Mengingat 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4186) ;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noimor 5049) 1
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Reipublik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 59);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2 0 1 8 ; 2 dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO dan WALIKOTA PALOPO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapka1: PERATURAN DAERAB KOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ANGGA.RAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

1.Pendapatan * * Semula Bertambah / (Berkurang) Rp. Rp. 978,376,693,200 22,731,040,385 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. l,001,107,733,585
2.Belanja * Semula Rp. 995,435,318,200 * Bertambah / (Berkurang) Rp. 24,945,617,265 Jumlah Belanja setelah Perubahan Re. l,020,380,935,465 Surplus / (Defisit) setelah Perubahan Rp. (19,273,201,880)
3.Pembiayaan

a.Penerimaan 1) Semula Rp. 20,000,000,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 2,836,223,880 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 22,836,223,880
b.Pengeluaran 1) Semula Rp. 2,941,375,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 621,64 7 ,000 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Re. 3!563,022!000 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 19,273,201,880 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah 1) Semula Rp. 145,210,889,800 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 10,900,813,560 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 156,111,703,360
2. b.Dana Perimbangan sejumlah 1) Semula Rp. 755,130,687,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 586,522,775 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 755,717,209,775 3
3. c.Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah 1) Semula Rp. 78,035,116,400 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 11,243,704,050 Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Rp. Perubahan 89,278,820,450 29,466,250,000Rp.
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hasil Pajak Daerah sejumlah 1) Semula Rp. 25,945,550,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 3,520,700,000 Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan
2. b.Hasil Retribusi Daerah sejumlah 1) Semula Rp. 7,571,875,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 844 ,311,000 --=��_.;..�..;._� Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 8,416,186,000
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah 1) Semula Rp. 7,500,000,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (364,829,824) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Rp. dipisahkan setelah Perubahan 7,135,170,176
4. d.Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah 1) Semula Rp. 104,193,464,800 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 6,900,632,384 Jumlah Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah setelah Rp. Perubahan 111,094,097,184 20,749,762,775
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak sejumlah 1) Semula Rp. 20,161,672,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 588,090,775 Jumlah Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak setelah Perubahar Rp.
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah 1) Semula Rp. 516,167,587,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. ---�� Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah 1) Semula Rp. 218,801,428,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (1,568,000) --=��:-.;..�..;._--..:.. Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 516,167,587,000 Rp. 218,799,860,000 19,783,200,000Rp.
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 19,783,200,000 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan 4
2. b.Dana Bagi basil Pajak sejumlah 1) Semula Rp. 40,060,000,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 8,329,559,250 .......;.-------..:.------- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 48,389 ,559,250 e, Dana Penyesuaian dan otenemi Khusus sejumlah 1) Semula Rp. 30,676,600,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (20,426,600,000) Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus setelah Rp. Perubahan 10,250,000,000
3. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah 1) Semula Rp. 7 ,298,516,400 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 3,557,544,800 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Rp. 10,856,061,200 Pemerintah Daerah setelah Perubahan

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l terdiri d ari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah 1) Semula Rp. 458,151,129,700 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (31,785,259,178) Jumlah Belanja Tidak Langung setelah Perubahan Rp. 426,365,870,522
2. b.Belanja Langsung sejumlah 1) Semula Rp. 537,284,188,500 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 56,730,876,443 Jymf� a�l�!! J.@1g§1Jng §�t.�1M P�rnPM� RP.� S94,01�,0P4,943
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah 1) Semula Rp. 394,750,064,150 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. {10,722,070,861} Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 384,027 ,993,289
2. b.Belanja Bunga sejumlah 1) Semula Rp. 3,357 ,876,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (662,131,450} '=7umlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 2,�9�,744,!5�0
3. c.Belanja Hibah sejumlah 1) Semula Rp. 56,702,758,550 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. l22,33 l ,056,867) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 34,371,701,683
4. d.Belanja Bantuan Sosial sejumlah 1) Semula Rp. l,000,000,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 3,030,000,000 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 4,030,000,000
5. e.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 1) Semula Rp. 840,431,000 2) Bertambah / (Berkurang) _R..:..p_.------- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 5 840,431,000
6. f.Belanja Tidak Terduga sejumlah 1) Semula Rp. 1,500,000,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (1,100,000,000) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 400,000,000
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah 1) Semula Rp. 55,265,332,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 2,220,227 ,258 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 57,485,559,258
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah 1) Semula Rp. 252,666,191,180 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 30,529,515,192 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 283,195,706,372
3. e.Belanja Modal sejumlah 1) Semula Rp. 229,352,665,320 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 23,981,133,993 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 253,333,799,313 22 ,836,223,880Rp.

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l terdiri d ari :
1. a.Penerimaan sejumlah 1) Semula Rp. 20,000,000,000 2) Bertambah / (Berkurang) _R"""p_.__2.....,8.;;...3;;..;6;.:..,2..;..2.....;;3;.:..,8.;;...8;;..;0_ Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
2. b.Pengeluaran sejumlah 1) Semula Rp. 2,941,375,000 2) Bertambah / (Berkurang) _R-=,p_. 6_2_1__,6_4_7__,o_o_o_ Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 3,563,022,000
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah 1) Semula Rp. 20,000,000,000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 2,836,223,880 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Rp. 22,836,223,880 An�aran sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan 2,941,375,000
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri darijenis pembiayaan:
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 621,64 7 ,000 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 621,647,000 setelah Perubahan
2. b.Pembayaran Pokok Utang sejumlah 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. -=----------------- Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Rp. Tempo setelah Perubahan 2,941,375,000 6

Pasal 5

7.Larnpiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

l.Lampiran I
1. 2.Lampiran ll
2. 3.Lampiran III
3. 4.Lampiran IV :
4. 5.Lampiran Iva :
5. 6.Lampiran V :

Pasal 5

7.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 05 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999