DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Indonesia, Kota Pangkal Pinang

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Asas, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan kearsipan daerah, penetapan kebijakan kearsipan daerah, pembinaan kearsipan daerah, pengelolaan arsip daerah, kepemilikan arsip, organisasi kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, autentifikasi arsip, perlindungan dan penyeleamatan arsip, pengawasan dan evaluasi, kerjasama antar daerah, pembiayaan, larangan, sanksi administrasi, kelembagaan penyelenggaraan kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan, penyelenggaraan sistem dan jaringan kearsipan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan arsip daerah sebagai rekaman informasi dan bahan bukti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kota Pangkalpinang semakin memiliki nilai dan arti penting dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara, dengan dijadikannya arsip daerah sebagai alat bukti akuntabilitas kinerja, bahan perumusan kebijakan dan/atau pengambilan keputusan maupun sebagai bahan bukti pemeriksaan / penyelesaian suatu permasalahan;
c.bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip daerah yang autentik, utuh dan terpercaya yang dapat menjamin perlindungan kepentingan 2 pemerintah maupun hak-hak keperdataan masyarakat maka penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kota Pangkalpinang harus dikelola secara komprehensif, dinamis, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.bahwa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, yang mengacu pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kearsipan sudah tidak sesuai lagi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 3 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674); 4. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
1. 10.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen 4 Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3912); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikro Film atau Media Lainnya dengan Legalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS; 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis; 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis; 21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran 5 Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01); 22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG dan WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOTA PANGKALPINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3.Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5.Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Pangkalpinang.
6.Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
7.Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. 6
8.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9.Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan / atau terus - menerus.
10.Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
11.Arsip duplikasi adalah arsip yang bentuk maupun isinya sama dengan arsip aslinya.
12.Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
13.Arsip konvensional adalah arsip yang informasinya terekam dalam media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan.
14.Arsip Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan nasional berbentuk lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
15.Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan / atau lembaga kearsipan.
16.Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
17.Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.
18.Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
19.Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan / atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
20.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang.
21.Bahan non arsip adalah naskah yang tidak mengandung informasi sebagaimana arsip pada umumnya, duplikat berlebihan, formulir yang tidak digunakan, amplop, map dan sejenis dengan hal tersebut.
22.Daerah adalah Kota Pangkalpinang. 7
23.Daftar Pencarian Arsip, yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.
24.Daftar Pertelaan Arsip adalah daftar yang berisi rincian informasi berkas yang tersusun secara kronologis dan digunakan untuk kepentingan penyusutan arsip.
25.Jadwal retensi arsip, yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
26.Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat JIKD adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip yang dikelola oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Pangkalpinang.
27.Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.
28.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
29.Klasifikasi arsip adalah penggolongan arsip berdasarkan masalah yang terkandung di dalamnya dan sebagai tanda pengenal dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai pedoman untuk pengaturan, penataan dan penemuan kembali arsip.
30.Lembaga kearsipan daerah adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan di daerah yakni Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Pangkalpinang.
31.Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.
32.Pemeliharaan arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya.
33.Penataan arsip adalah tindakan dan prosedur penataan arsip ke dalam susunan klasifikasi arsip dan perencanaan tata letak dengan memperhatikan fungsi, bentuk dan sifat arsip guna mempermudah penemuan kembali arsip.
34.Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
35.Penciptaan arsip adalah proses kegiatan pengimlaan atau pengejaan, tulisan tangan, pemrosesan data/ atau kata sehingga terciptanya suatu naskah atau dokumen (tata naskah). 8
36.Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
37.Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.
38.Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
39.Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
40.Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
41.Pengelola arsip adalah pegawai yang diberikan tugas dan tanggungjawab oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan arsip yang meliputi pengurusan surat masuk dan surat keluar serta melaksanakan pendataan dan penataan arsip.
42.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan / atau berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
43.Preservasi arsip adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta penjagaan arsip terhadap berbagai unsur perusak arsip.
44.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Walikota Pangkalpinang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan serta Kelurahan maupun Sekolah - sekolah.
45.Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah sistem informasi arsip yang dikelola oleh Kantor Perpustakaan dan ArsipKota Pangkalpinangyang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan daerah.
46.Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional. 9
47.Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan.
48.Sistem Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.
49.Sumber daya kearsipan adalah dukungan terhadap sistem kearsipan nasional berupa sumber daya manusia, prasarana dan sarana, organisasi kearsipan dan pendanaan.
50.Unit kearsipan adalah unit kerja yang memiliki fungsi, tugas dan tanggungjawab mengkoordinasikan, mengawasi, mengarahkan, mengendalikan dan menangani pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
51.Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berasaskan :

a.Aksesibilitas;
b.Akuntabilitas;
c.Asal Usul (Principle of Provenance);
d.Aturan Asli (Principle of Original Order);
e.Keamanan dan Keselamatan;
f.Keantisipatifan;
g.Keautentikan dan Keterpercayaan;
h.Kemanfaatan;
i.Kepartisipatifan;
j.Kepastian Hukum;
k.Kepentingan Umum;
l.Keprofesionalan; 10
m.Keresponsifan,dan;
n.Keutuhan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kota Pangkalpinang, adalah :

a.Terciptanya arsip dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh instansi swasta, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan, serta lembaga kearsipan daerah sebagai penyelenggara kearsipan daerah.
b.Terciptanya penyelenggaraan kearsipan daerah sebagai suatu sistem yang komprehensif, dinamis dan terpadu.
c.Terjaminnya ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.
d.Terjaminnya keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
e.Terjaminnya perlindungan kepentingan daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
f.Terselamatkannya aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa.
g.Terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h.Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Pasal 4

Sasaran dalam penyelenggaraan kearsipan ini, adalah :

a.Pengembangan dan pemanfaatan koleksi arsip daerah;
b.Peningkatan sumber daya manusia kearsipan;
c.Peningkatan kapasitas kelembagaan kearsipan;
d.Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan; 11
e.Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan.

Pasal 5

(1)Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kota Pangkalpinang meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan daerah yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan serta lembaga kearsipan yang berdomisili di wilayah Kota Pangkalpinang.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku terhadap setiap orang dan / atau badan hukum, baik berkewarganegaraan Indonesia ataupun asing yang melakukan kegiatan kearsipan dan / atau usaha pemanfaatan kearsipan dan / atau jasa kearsipan yang berada dalam wilayah kewenangan Kota Pangkalpinang.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan kearsipan daerah menjadi tanggung jawab Walikota Pangkalpinang dan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Pangkalpinang secara komprehensif, dinamis dan terpadu.
(2)Penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.penetapan kebijakan kearsipan daerah;
2. b.pembinaan kearsipan;
3. c.pengelolaan arsip daerah.
(3)Penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung sumber daya kearsipan yang meliputi :
1. a.sumber daya manusia;
2. b.prasarana dan sarana;
3. c.organisasi kearsipan, serta
4. d.pendanaan.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan kearsipan wajib dilaksanakan oleh pencipta arsip di lingkungan Kota Pangkalpinang, yang terdiri atas :
1. a.satuan kerja perangkat daerah;
2. b.badan usaha milik daerah;
3. c.unit penyelenggara pemerintahan lainnya;
4. d.lembaga pendidikan;
5. e.perusahaan;
6. f.organisasi politik;
7. g.organisasi kemasyarakatan; dan
8. h.perseorangan.
(2)Penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab masing-masing pencipta arsip sertaKantor Perpustakaan dan Arsip Kota Pangkalpinang.
(3)Penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sinergi dengan sistem kearsipan nasional serta sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 9

(1)Penetapan kebijakan kearsipan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf a,adalah penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan 13 kearsipan di lingkungan Kota Pangkalpinang berdasarkan kebijakan kearsipan nasional.
(2)Penetapan kebijakan kearsipan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tanggung jawab Walikota Pangkalpinang.
(3)Penetapan kebijakan kearsipan daerah sebagaimana dimaksud dalamayat (1), meliputi :
1. a.penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis.
2. b.penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis.
3. c.penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan daerah (SKD danSIKD).
4. d.penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan.
5. e.penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan.
6. f.penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan prasarana dan sarana kearsipan.
(4)Kebijakan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi acuan bagi pencipta arsip sertaKantor Perpustakaan dan ArsipKota Pangkalpinangdalam penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan kebijakan kearsipan nasional.
(1)Pembinaan kearsipan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Pangkalpinangsebagai lembaga kearsipan daerah terhadap pencipta arsip di lingkungan Kota Pangkalpinang, yang meliputi :
1. a.Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. b.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
3. c.kecamatan dan kelurahan; serta
4. d.sekolah – sekolah se Kota Pangkalpinang.
(2)Pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
1. a.koordinasi penyelenggaraan kearsipan;
2. b.penyusunan pedoman kearsipan; 14
3. c.pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan;
4. d.sosialisasi kearsipan;
5. e.pendidikan dan pelatihan kearsipan;
6. f.perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 11

(1)Pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan keselamatan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya dengan didasarkan pada sifat keterbukaan dan / atau ketertutupan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku.
(2)Pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis.
(3)Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip dan dilaksanakan oleh unit-unit kearsipan.
(4)Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan daerah yakni Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Pangkalpinang.
(5)Pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis di lingkungan pencipta arsip maupun di lembaga kearsipan daerah dilaksanakan oleh arsiparis dan / atau pengelola arsip yang memiliki pengetahuan / kompetensi dibidang kearsipan.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1997

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1997

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009