DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Indonesia, Kota Pare-Pare

Ringkasan

Pasal I Pasal II

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak hotel. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang 29 Tahun 1959 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4.Undang-Undang 6 Tahun 1983 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Lembaran ......... SALINAN - 2 – (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
5.Undang-Undang 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6.Undang-Undang 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7.Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9.Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10.Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan .............. - 3 –
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan L:embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan L:embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 63);
18.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 79);
19.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE Dan WALIKOTA PAREPARE

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL Pasal I ............ - 4 – Pasal I ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5 dan angka 6 dalam Peraturan Daerah Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 79), diubah berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini,yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kota Parepare
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Parepare.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perawakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Organisasi Perangkat Daerah Kota Parepare selanjutnya disebut Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak daerah.
6.Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak daerah.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan,organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak,adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10.Hotel adalah penyedia jasa penginapan/peristrahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel,losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,pesanggrahan,rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar yang lebih 10 (sepuluh).
11.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak. 12.Wajib .......... - 5 –
12.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan,meliputi pembayar pajak pemotong pajak,mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
13.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,dalam masa pajak, dalam tahun pajak,atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek atau subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib serta pengawasan penyetorannya.
16.Surat pemberitahuan pajak daerah,yang selanjutnya disingkat (SPTPD), adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,objek pajak ,dan/atau bukan objek pajak ,dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17.Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak ,besarnya sanksi administrative,dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18.Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan,yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19.Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20.Surat ketetapan Pajak Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak atau pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atauseharusnya tidak terutang.
21.Surat tagihan Pajak daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
22.Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,kesalahan hitung,dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah,surat ketetapan pajak daerah kurang bayar,surat keterangan kurang bayar tambahan,surat ketetapan........... - 6 – ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan Pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
23.Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan,surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar,atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
24.Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
25.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,penghasilan dan biaya,serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun pajak tersebut. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahhuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare. Ditetapkan di Parepare Pada tanggal 21 Juni 2018 Pjs.WALIKOTA PAREPARE, ttd LUTFIE NATSIR Diundangkan di Parepare Pada tanggal 21 Juni 2018 Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, ttd IWAN ASAAD LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 3 NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.3.049.18

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak hotel. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang 29 Tahun 1959 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4.Undang-Undang 6 Tahun 1983 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Lembaran ......... SALINAN - 2 – (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
5.Undang-Undang 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6.Undang-Undang 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7.Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9.Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10.Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan .............. - 3 –
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan L:embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan L:embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 63);
18.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 79);
19.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE Dan WALIKOTA PAREPARE

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini,yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kota Parepare
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Parepare.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perawakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Organisasi Perangkat Daerah Kota Parepare selanjutnya disebut Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak daerah.
6.Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak daerah.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan,organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak,adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10.Hotel adalah penyedia jasa penginapan/peristrahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel,losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,pesanggrahan,rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar yang lebih 10 (sepuluh).
11.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak. 12.Wajib .......... - 5 –
12.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan,meliputi pembayar pajak pemotong pajak,mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
13.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,dalam masa pajak, dalam tahun pajak,atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek atau subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib serta pengawasan penyetorannya.
16.Surat pemberitahuan pajak daerah,yang selanjutnya disingkat (SPTPD), adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,objek pajak ,dan/atau bukan objek pajak ,dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17.Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak ,besarnya sanksi administrative,dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18.Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan,yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19.Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20.Surat ketetapan Pajak Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak atau pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atauseharusnya tidak terutang.
21.Surat tagihan Pajak daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
22.Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,kesalahan hitung,dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah,surat ketetapan pajak daerah kurang bayar,surat keterangan kurang bayar tambahan,surat ketetapan........... - 6 – ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan Pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
23.Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan,surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar,atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
24.Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
25.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,penghasilan dan biaya,serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun pajak tersebut. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahhuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare. Ditetapkan di Parepare Pada tanggal 21 Juni 2018 Pjs.WALIKOTA PAREPARE, ttd LUTFIE NATSIR Diundangkan di Parepare Pada tanggal 21 Juni 2018 Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, ttd IWAN ASAAD LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 3 NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.3.049.18

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016