DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman No. 05 Tahun 2017

Nomor: 05
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar menjadi berbunyi: (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan pasar. (2) Biaya penyediaan pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan pasar. (3) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. kebersihan; b. keamanan; c. administrasi Kantor, listrik, air dan telepon; dan d. pembayaran bunga pinjaman. (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pengadaan lahan/tanah dan bangunan; b. pengembalian pokok pinjaman. (5) Belanja Modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran. (6) Belanja Modal untuk pengadaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan dan peralatan tersebut. (7) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pasar merupakan salah satu potensi daerah yang dapat menggerakan roda perekonomian di daerah, terutama bagi usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah, untuk itu pemerintah perlu meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah ;
b.bahwa meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat kota pariaman telah melakukan pengembangan dan penambahan pembangunan pasar, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
8.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN dan WALIKOTA PARIAMAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. Pasal I Ketentuan ayat (7) Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 29) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan pasar.
(2)Biaya penyediaan pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan pasar.
(3)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.kebersihan;
2. b.keamanan; 3
3. c.administrasi Kantor, listrik, air dan telepon;dan
4. d.pembayaran bunga pinjaman.
(4)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pengadaan lahan/tanah dan bangunan;
2. b.pengembalian pokok pinjaman.
(5)Belanja Modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
(6)Belanja Modal untuk pengadaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan dan peralatan tersebut.
(7)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman. Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 11 Agustus 2017 WALIKOTA PARIAMAN Dto MUKHLIS, R Diundangkan di Pariaman pada tanggal 11 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN, Dto INDRA SAKTI LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT : (5/74/2017). 4 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR : TAHUN 2017 TANGGAL : 2017 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR No Jenis bangunan Tarif A Pasar Kuraitaji I Sewa kios

1.Strategis I 250.000/m2/tahun
2.Strategis II 225.000/m2/tahun
3.Strategis III 200.000/m2/tahun
4.Strategis IV 60.000/m2/tahun II Sewa los
1.Los kering 10.000/m2/bln
2.Los basah 15.000/m2/bln III Sewa pujasera (lantai II) 7.000/m2/bln IV Sewa lapak-lapak 10.000/m2/bln V Retribusi Pasar Kios/took 2.000/hari Kuliner 3.000/hari Los basah 3.000/hari Los kering 2.000/hari Lapak-lapak 2.000/hari VI Toilet 200.000/bln B Pasar pariaman I Sewa kios
1.Blok A 210.000/m2/tahun
2.Blok B 510.000/m2/tahun
3.Blok C 355.000/m2/tahun II Sewa los
1.Los kering - strategis I 40.000/m2/bln - strategis II 30.000/m2/bln - strategis III 20.000/m2/bln
2.Los basah - strategis I 40.000/m2/bln - strategis II 30.000/m2/bln - strategis III 20.000/m2/bln III Sewa lapak-lapak 25.000/m2/bln IV Retribusi Pasar Kios/toko 2.000/hari Lapak-lapak 2.000/hari Los basah 5.000/hari Los kering 3.000/hari V Toilet lantai I 350.000/bulan Toilet lantai II 125.000/bulan 5 C Pasar produksi jati pariaman I Sewa kios
1.Strategis I 145.000/m2/tahun
2.Strategis II 125.000/m2/tahun
3.Strategis III 100.000/m2/tahun
4.Strategis IV 80.000/m2/tahun II Sewa los
1.Los kering 10.000/m2/bln
2.Los basah 15.000/m2/bln III Sewa pujasera 15.000/m2/bln IV Retribusi Pasar Kios 2.000/hari Los 2.000/hari V Toilet 75.000/bulan D Pasar Cubadak Aie I Sewa kios
1.Strategis I 85.000/m2/tahun
2.Strategis II 50.000/m2/tahun II Sewa los Los lepas 5.000/m2/bln III Retribusi Pasar Kios 1.000/hari Los 1.000/hari Keterangan : No A I Angka 1. Strategis I adalah Kios dengan nilai ekonomis Tinggi, yakni: - Blok A (A9, A18); - Blok B (B1, B10); - Blok E (E9, E18); - Blok F (F1, F10); Angka 2. Strategis II adalah Kios dengan nilai ekonomis Sedang, yakni: - Blok A (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8); - Blok B (B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8); - Blok C (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7); Angka 3. Strategis III adalah Kios dengan nilai ekonomis Biasa, yakni: - Blok A (A1, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17); - Blok B (B9, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18); - Blok C (C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14); 6 - Blok E (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17); - Blok D (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14); - Blok F (F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18); Angka 4. Strategis IV adalah Kios/Toko pada Lantai II No B II Angka 1 - Strategis I adalah Los dengan nilai ekonomis Tinggi, yakni los keliling dalam - Strategis II adalah Los dengan nilai ekonomis Sedang, yakni los keliling tengah - Strategis III adalah Los dengan nilai ekonomis Biasa, yakni los keliling luar Angka 2. - Strategis I adalah Los dengan nilai ekonomis Tinggi, yakni los keliling dalam - Strategis II adalah Los dengan nilai ekonomis Sedang, yakni los keliling tengah - Strategis III adalah Los dengan nilai ekonomis Biasa, yakni los keliling luar No C I Angka 1. Strategis I adalah Kios dengan nilai Paling Tinggi, yakni: - Blok A berada di huk (A1, A11); - Blok B berada di huk (B1). Angka 2. Strategis II adalah Kios dengan nilai ekonomis Tinggi, yakni: - Blok A berada di bagian depan (A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10); - Blok A berada di bagian belakang (A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20); - Blok B berada di bagian depan (B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9,B10); 7 - Blok C berada di huk depan (C1,C11) Angka 3. Strategis III adalah Kios dengan nilai ekonomis Sedang, yakni: - Blok C berada dibagian depan (C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10) Angka 4. Strategis IV adalah Kios dengan nilai ekonomis Biasa, yakni: - Blok C berada dibagian belakang (C12,C13,C14,C15,C16,C17,C18,19,C20) No D I Angka 1. Strategis I adalah Kios dengan nilai ekonomis Tinggi, yakni A1, A2, A3, A4 Angka 2. Strategis II adalah Kios dengan nilai ekonomis Sedang, yakni A1, A2, A3, A4 WALIKOTA PARIAMAN Dto MUKHLIS, R 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR I. UMUM bahwa dengan adanya penambahan pembangunan pasar-pasar di kota pariaman, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam rangka optimalisasi terhadap pelayanan pasar. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…