(1)Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk:
a. b. Cc. sosialisasi dan penyebarluasan informasi, penyuluhan, kegiatan keagamaan yang berisikan materi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, pagelaran, festival seni dan budaya yang mengangkat tema Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlombaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, pelatihan dan/atau bimbingan teknis, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan/atau pembentukan duta anti narkotika di tingkat sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota d. e. f 8 h.
(2)Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a.ASN, dan Pegawai Pemerintah non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah:
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala desa, b. anggota badan permusyawaratan desa,
e.perangkat/ aparatur pemerintah desa, 9 d.
(3)
(4)(S)
(1) (2)
f.pelaku usaha,
g.masyarakat, dan
h.peserta didik pada satuan pendidikan di daerah.
Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dapat diprakarsai secara mandiri oleh satuan pendidikan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah. Dalam melakukan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melibatkan Lembaga Adat, niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang, cadiak pandai, organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat. Selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi program dan kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan oleh Lembaga atau Instansi Vertikal di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kemampuan keuangan Daerah. Bagian Kedua Fasilitasi Pencegahan Oleh Pemerintah Desa