DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 5 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, b. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan c. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika, sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia serta mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, . bahwa di Kota Pariaman masih terdapatb. penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terukur, efektif dan efisien, . bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, pengaturan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah diatur dengan Peraturan Daerah, . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanad. dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara1 Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang2. Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187), . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang3. Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062): . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang4. Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), . Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 20196. tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN dan WALIKOTA PARIAMAN 2 Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2 3. 4 Daerah adalah Kota Pariaman. Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kota Pariaman. Walikota adalah Walikota Pariaman. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Pariaman. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau 5. 6. 7. 8. serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan 9. 3 - 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tersembunyi. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha milik Kota Pariaman. Narkoba adalah narkotika, prekursor narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 1

Pasal 2

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilaksanakan berdasarkan asas :

a.keadilan,
b.pengayoman,
c.kemanusiaan, 4 TR » 0 ketertiban: edukatif, perlindungan, keamanan, dan . kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah : a.

(1)
(2)
(3)memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif b. lainnya.

Pasal 4

Walikota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah. Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pelaksanaan fasilitasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat 5 Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

(4)Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.

Pasal 5

Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di desa dilaksanakan oleh kepala desa.

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Walikota menyusun Rencana Aksi Daerah, dan Camat menyusun Rencana Aksi Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun.
(2)Penyusunan Rencana Aksi Daerah oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap tahun dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
(4)Penyusunan Rencana Aksi Kecamatan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(5)Rencana Aksi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota setiap tahun.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Walikota membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan 6 Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
(2)Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Walikota sebagai ketua,
2. b.sekretaris Daerah sebagai wakil ketua 1,
3. c.kepala Badan Narkotika Nasional Kota yang mempunyai lingkup tugas di Daerah sebagai wakil ketua 2,
4. d.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai sekretaris/ketua pelaksana harian,
5. e.unsur Perangkat Daerah di Daerah sesuai dengan kebutuhan sebagai anggota,
6. f.unsur Kepolisian di Daerah sebagai anggota, dan
7. g.unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah sebagai anggota.
(3)Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah, dan menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran b. gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
(4)Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

(1)Dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan, Walikota membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan. 7
(2)Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Camat sebagai ketua
2. b.Sekretaris Camat sebagai wakil ketua/pelaksana harian,
3. c.Kepala unit pelaksana teknis Daerah dinas sebagai anggota,
4. d.unsur kepolisian di kecamatan sebagai anggota, dan unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan sebagaie. anggota.
(3)Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.menyusun Rencana Aksi Kecamatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan, mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan, dan menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran b. gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan.
(4)Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dilaksanakan dalam bentuk: a. b c d.

e.partisipasi masyarakat. fasilitasi pencegahan, . antisipasi dini dan deteksi dini, . penyediaan data dan informasi, penanganan, dan 8

BAB II

FASILITASI PENCEGAHAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk: a. b. Cc. sosialisasi dan penyebarluasan informasi, penyuluhan, kegiatan keagamaan yang berisikan materi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, pagelaran, festival seni dan budaya yang mengangkat tema Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlombaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, pelatihan dan/atau bimbingan teknis, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan/atau pembentukan duta anti narkotika di tingkat sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota d. e. f 8 h.
(2)Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.ASN, dan Pegawai Pemerintah non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah: anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala desa, b. anggota badan permusyawaratan desa,
2. e.perangkat/ aparatur pemerintah desa, 9 d.
(3)
(4)(S)
(1)
(2)
1. f.pelaku usaha,
2. g.masyarakat, dan
3. h.peserta didik pada satuan pendidikan di daerah. Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dapat diprakarsai secara mandiri oleh satuan pendidikan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah. Dalam melakukan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melibatkan Lembaga Adat, niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang, cadiak pandai, organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat. Selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi program dan kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan oleh Lembaga atau Instansi Vertikal di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

FASILITASI PENCEGAHAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

FASILITASI PENCEGAHAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019