DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai pengganti Perda Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 dalam rangka optimalisasi pelayanan publik dan penyesuaian terhadap perkembangan hukum. Memuat antara lain: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Pasuruan perlu dilakukan penataan terhadap susunan Perangkat Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang … SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); Dengan … Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan WALI KOTA PASURUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
(2)Perangkat …
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas;
5. e.Badan; dan
6. f.Kecamatan.

BAB III

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
(3)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf c merupakan Inspektorat Tipe B.
(4)Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan, merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang pertanahan;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, merupakan Dinas Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.Dinas Sosial, merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. f.Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro, merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang koperasi, serta bidang usaha kecil dan menengah;
7. g.Dinas ...
8. g.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, merupakan Dinas Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. h.Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan, merupakan Dinas Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. i.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. j.Dinas Perhubungan, merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. k.Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, serta bidang statistik dan bidang persandian;
13. l.Dinas Perindustrian dan Perdagangan, merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
14. m.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
15. n.Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
16. o.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
17. p.Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, merupakan Dinas Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, serta bidang pangan; dan
18. q.Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan Perangkat Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
(5)Badan ...
(5)Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, merupakan Badan Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah;
2. b.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, merupakan Badan Tipe C, yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
3. c.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, merupakan Badan Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan bidang pengeloaan keuangan dan aset;
4. d.Badan Pendapatan Daerah, merupakan Badan Tipe C, yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan bidang pendapatan;
5. e.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan Badan dengan paling banyak 3 (tiga) bidang, yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
6. f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan Badan Klasifikasi B yang melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
(6)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf f, terdiri atas:
1. a.Kecamatan Gadingrejo, Tipe A;
2. b.Kecamatan Panggungrejo, Tipe A;
3. c.Kecamatan Bugul Kidul, Tipe A; dan
4. d.Kecamatan Purworejo, Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT.
(2)Pembentukan ...
(2)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT pada Dinas sebagai berikut:
1. a.bidang pendidikan, berupa satuan pendidikan formal dan non formal; dan
2. b.bidang kesehatan, berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 7

(1)Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) orang staf ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli dilakukan oleh Wali Kota.

Pasal 8

(1)UPT yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya UPT baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Pejabat …
(2)Pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 02); dan
b.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

a.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 02); dan
b.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 7 Tahun 2016