DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Pasuruan

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok berisi tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
6.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pasuruan.
7.Dinas adalah Dinas Daerah Kota Pasuruan.
8.Badan adalah Badan Daerah Kota Pasuruan.
9.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10.Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Pasuruan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah, Tipe B;
2. b.Sekretariat DPRD, Tipe C;
3. c.Inspektorat, Tipe B;
4. d.Dinas;
5. e.Badan; dan
6. f.Kecamatan.
(2)Susunan …
(2)Susunan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, meliputi:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang pertanahan;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe C, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.Dinas Sosial, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. f.Dinas Tenaga Kerja, Tipe C, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
7. g.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Tipe A, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. h.Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan, Tipe A, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
9. i.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. j.Dinas Perhubungan, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. k.Dinas …
12. k.Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, serta bidang statistik dan bidang persandian;
13. l.Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
14. m.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Tipe C, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
15. n.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
16. o.Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
17. p.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
18. q.Dinas Perikanan, Tipe C, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
19. r.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan; dan
20. s.Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe B, merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
(3)Susunan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, meliputi:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Tipe A, merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
2. b.Badan …
3. b.Badan Kepegawaian Daerah, Tipe C, merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. c.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Tipe B, merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
5. d.Badan Pendapatan Daerah, Tipe C, merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
(4)Susunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
1. a.Kecamatan Gadingrejo, Tipe A;
2. b.Kecamatan Panggungrejo, Tipe A;
3. c.Kecamatan Bugul Kidul, Tipe A; dan
4. d.Kecamatan Purworejo, Tipe A.

Pasal 3

Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kelurahan ditetapkan sebagai perangkat Kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdapat UPT Dinas di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal

Pasal 8

(1)Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT dinas Daerah Kota di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
(4)Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Ketentuan mengenai nomenklatur, tugas, dan hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

Jabatan Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2017