DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Pekalongan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 2 huruf d angka 14 dan huruf 3 angka 1, penyisipan Pasal 16C.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021, Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALI KOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021, Nomor 13) diubah menjadi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 14 dan huruf e angka 1 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Pekalongan merupakan Sekretariat Daerah tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kota Pekalongan merupakan Sekretariat DPRD tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kota Pekalongan merupakan Inspektorat Daerah tipe B;
d.Dinas Daerah Kota Pekalongan, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, permukiman, dan bidang pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. 6.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. 8.Dinas Pertanian dan Pangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
13. 13.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
15. 15.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
16. 16.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
17. 17.Dinas Kelautan dan Perikanan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
18. 18.Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
e.Badan Daerah Kota Pekalongan, terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Kecil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. 2.Di antara Pasal 16B dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 16C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16C

Pejabat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 16 Mei 2024 WALI KOTA PEKALONGAN, TTD STEMPEL ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID Diundangkan di Pekalongan Pada tanggal 16 Mei 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN, TTD STEMPEL NUR PRIYANTOMO LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (1-88/2024) Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA ADAM MUHAMAD, S.H. Pembina (IV/a) NIP. 19790407 200902 1 004 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN I. UMUM Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, pemerintah daerah diamanatkan untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat diintegrasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bahwa Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor B-809/I/OT.00.00/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Hal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang diintegrasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 26

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…