(1)Pada saat pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dan Pasal 16B mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana.
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi Perangkat Daerah mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
(3)Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 17 November 2021 Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 17 November 2021 SEKRETARIS DAERAH, SRI RUMININGSIH LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (13-281/2021) WALIKOTA PEKALONGAN, Cap. Ttd. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN I. UMUM Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, menunjukkan bahwa hasil pemetaan tingkat intensitas dan beban kerja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan mendapatkan skor 627 (kategori Sedang) (Lampiran Permendagri Nomor 107 Tahun 2016 huruf C nomor 13.31), dan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk penyusunan dan penetapan kelembagaan perangkat daerah, perencanaan dan penganggaran. Hasil pemetaan tersebut mempunyai pengaruh terhadap tipologi dan kelembagaan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan yang semula tipe C berubah menjadi tipe B. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (7) huruf b, Pasal 37 ayat (7) huruf b dan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk mencapai pemenuhan layanan perlindungan masyarakat bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta merumuskan kelembagaan Perangkat Daerah yang menangani sub urusan kebakaran. Penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah yang menangani sub urusan kebakaran dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diundangkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 menunjukkan bahwa hasil pemetaan Kota Pekalongan untuk tingkat intensitas dan beban kerja fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan adalah 759 (kategori SEDANG) (Lampiran Permendagri Nomor 107 Tahun 2016 huruf D nomor 13.31), dan hasil pemetaan tingkat intensitas dan beban kerja fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan adalah 594 (kategori KECIL) (Lampiran Permendagri Nomor 107 Tahun 2016 huruf I nomor 13.31). Hasil pemetaan tersebut mempunyai pengaruh terhadap tipologi dan kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan yang semula tipe B berubah menjadi tipe A. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 menunjukkan bahwa hasil pemetaan Kota Pekalongan untuk tingkat intensitas dan beban kerja fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah 436 (kategori KECIL) (Lampiran Permendagri Nomor 10 Tahun 2017 nomor 13.31), dan hasil pemetaan tingkat intensitas dan beban kerja fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pertanahan adalah 473 (kategori KECIL) (Lampiran Permendagri Nomor 10 Tahun 2017 nomor 13.31), serta berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 800/KPTS/M/2016 menunjukkan bahwa hasil pemetaan Kota Pekalongan untuk tingkat intensitas dan beban kerja fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah 517 (kategori KECIL) (Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 800/KPTS/M/2016). Hasil pemetaan tersebut mempunyai pengaruh terhadap tipologi dan kelembagaan Dinas Pekerjaan Umm dan Penataan Ruang Kota Pekalongan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan yang semula urusan pemerintahan bidang pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan beralih ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan yang semula tipe B berubah menjadi tipe C dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan yang semula tipe C berubah menjadi tipe B. Selain itu perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, juga mempertimbangkan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah menjadi Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, dan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Oleh karena itu, penyesuaian Perangkat Daerah tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, fungsi pengawas, dan fungsi penunjang, sehingga Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan perlu disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.