DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021

Nomor: 13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 angka 11, penambahan angka 19, perubahan pada Pasal 2 huruf c, huruf d angka 3, huruf d angka 4, huruf d angka 18, huruf e angka 1, huruf e angka 2, huruf e angka 3, penyisipan Pasal 16B, perubahan Pasal 17.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta berperan dalam pembangunan daerah, maka pengaturan Perangkat Daerah perlu dilakukan beberapa perubahan;
c.bahwa berdasarkan hasil pemetaan serta penataan nomenklatur Perangkat Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. 5. 6. 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 19, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
8.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.
9.Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Kota Pekalongan.
10.Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Kota Pekalongan.
11.Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan.
12.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Tipe A adalah tipe perangkat daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar.
16.Tipe B adalah tipe perangkat daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang sedang.
17.Tipe C adalah tipe perangkat daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang kecil.
18.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Kota Pekalongan.
19.Intensitas Kecil adalah tipe perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan beban kerja yang kecil.
2.Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah, huruf d angka 3 diubah, huruf d angka 4 diubah, huruf d angka 18 diubah, huruf e angka 1 diubah, huruf e angka 2 diubah, huruf e angka 3 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Pekalongan merupakan Sekretariat Daerah tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kota Pekalongan merupakan Sekretariat DPRD tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kota Pekalongan merupakan Inspektorat Daerah tipe B;
d.Dinas Daerah Kota Pekalongan, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, permukiman dan bidang pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. 6.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. 8.Dinas Pertanian dan Pangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
13. 13.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
15. 15.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
16. 16.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
17. 17.Dinas Kelautan dan Perikanan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
18. 18.Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
e.Badan Daerah Kota Pekalongan terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Kecil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. 3.Diantara Pasal 16A dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 16B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16B

(1)Semua ketentuan mengenai:
1. a.Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dibaca dan dimaknai sebagai Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. b.Badan Keuangan Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dibaca dan dimaknai sebagai Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah; dan
3. c.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dibaca dan dimaknai sebagai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
(2)Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2022.
(3)Pejabat pada Inspektorat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sampai dengan dilaksanakannya tugas dan fungsi oleh pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Pada saat pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dan Pasal 16B mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana.
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi Perangkat Daerah mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
(3)Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 17 November 2021 Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 17 November 2021 SEKRETARIS DAERAH, SRI RUMININGSIH LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (13-281/2021) WALIKOTA PEKALONGAN, Cap. Ttd. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN I. UMUM Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, menunjukkan bahwa hasil pemetaan tingkat intensitas dan beban kerja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan mendapatkan skor 627 (kategori Sedang) (Lampiran Permendagri Nomor 107 Tahun 2016 huruf C nomor 13.31), dan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk penyusunan dan penetapan kelembagaan perangkat daerah, perencanaan dan penganggaran. Hasil pemetaan tersebut mempunyai pengaruh terhadap tipologi dan kelembagaan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan yang semula tipe C berubah menjadi tipe B. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (7) huruf b, Pasal 37 ayat (7) huruf b dan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk mencapai pemenuhan layanan perlindungan masyarakat bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta merumuskan kelembagaan Perangkat Daerah yang menangani sub urusan kebakaran. Penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah yang menangani sub urusan kebakaran dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diundangkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 menunjukkan bahwa hasil pemetaan Kota Pekalongan untuk tingkat intensitas dan beban kerja fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan adalah 759 (kategori SEDANG) (Lampiran Permendagri Nomor 107 Tahun 2016 huruf D nomor 13.31), dan hasil pemetaan tingkat intensitas dan beban kerja fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan adalah 594 (kategori KECIL) (Lampiran Permendagri Nomor 107 Tahun 2016 huruf I nomor 13.31). Hasil pemetaan tersebut mempunyai pengaruh terhadap tipologi dan kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan yang semula tipe B berubah menjadi tipe A. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 menunjukkan bahwa hasil pemetaan Kota Pekalongan untuk tingkat intensitas dan beban kerja fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah 436 (kategori KECIL) (Lampiran Permendagri Nomor 10 Tahun 2017 nomor 13.31), dan hasil pemetaan tingkat intensitas dan beban kerja fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pertanahan adalah 473 (kategori KECIL) (Lampiran Permendagri Nomor 10 Tahun 2017 nomor 13.31), serta berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 800/KPTS/M/2016 menunjukkan bahwa hasil pemetaan Kota Pekalongan untuk tingkat intensitas dan beban kerja fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah 517 (kategori KECIL) (Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 800/KPTS/M/2016). Hasil pemetaan tersebut mempunyai pengaruh terhadap tipologi dan kelembagaan Dinas Pekerjaan Umm dan Penataan Ruang Kota Pekalongan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan yang semula urusan pemerintahan bidang pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan beralih ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan yang semula tipe B berubah menjadi tipe C dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan yang semula tipe C berubah menjadi tipe B. Selain itu perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, juga mempertimbangkan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah menjadi Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, dan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Oleh karena itu, penyesuaian Perangkat Daerah tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, fungsi pengawas, dan fungsi penunjang, sehingga Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan perlu disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…