DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Pekalongan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a perlu menetap can Peraturan Daerah rentang Pertanggungjawaban Pelaksa.naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun aran 201 2014- tentangr.dang . omor 23 Tahndan .sanakan ceten uan Pasal J_O ~;at (1)mbang · a. D~ 3E -\! •. 9 ..\.::. :\H OT..\ ?E'. :\L ':'.:\:-:-,:: -~·GG. R.~ zo: 7 PEL.\1 S .\ '..\:?:::RT GG.. G • ....A PE. :L . ·:\ H Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 1'ahun 1950 t -ntang Pembentukan Daerah-daerah I ota Besar dalam Lingl ungan Propinsi Djaw a Timur, Djawa T ngah, Djawa Barat dan Daerah Istimev a Jogjal arta, sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan I..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Pasal 1 Dalam P raturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daernh adalah Kota Pekalongan.
2.Pem rintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebugaimana dirnaksud dalarn Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan ) ang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lernbaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah ikhtisar sumber. alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pernerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATUR~N DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017. M .netapl an r 4'W N PERWAI ILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN DAN WALJKOTA PEKALONGAN kekayaan beraih pemerintah yang meru pakan s Ii ih ajiban pemerintah. 11Mf>.P.'81•adalah uana masuk ke ka daerah. keluar dari ka daerah. LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awaJ, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

9.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuuas pada tanggal tertentu.
10.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin daJam pendapatan-LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
11.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporar. yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
12.La.poran Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
13.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rinci atau anaJisis atas rulai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
14.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana rnanfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh. baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan Jase. bagi masyarakat umum dan surnber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
15.KewaJiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesa.iannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi lMGl*"Ultah. d, LPE;

e.Neraca;
c.W;

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:
1. a.LRA;
2. b.LPSAL;
  1. 20.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangku tan.
  2. 21.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
  3. 22.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
  4. 23.Pernbiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya.
  5. 24.Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
  6. 25.Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (Rp. 86.788.900.000,00) (Rp. 8.252.340.587,0Ql Rp. 78.536.559.413,00 Rp. l .016.990.454.000,00 Rp. 924.172.718.082,00 (Rp. 92.817.735.918,00) realisasi surplus/ defisit sejumlah 711.ND.;IJP1J.'t.l.3,00 denpn rincian sebagai beriku t : b kurang anggaran dengan realisasi belanja sejurnlah Rp 92 817.735.918,00 dengan rincian sebagai berikut: I AnllPIJ'8.ll belanja Rp. 915.920.377.495,00 (Rp. 14.281.176.505,00) 2 Realiaaai pendapatan liaih Rp. 930.201.554.000,00 Pasn.14 Urman LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : a limh kurang anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 14.281.176.505.00 dengan rincian sebagai berikut: 1 Angp.ran pcndapatan eetelah perubahan d Lebih Pernbiayaan Anggaran (SiLPA) P mbi } n c tro Rp. 96.715.284.571,00 Rp. 9.894.575.338,00 Rp. 86.820. 709.233,00 Rp. 78.568.368.646,00 Rp. 915.920.377.495,00 Rp. 924.172.718.082,00 (Rp. 8.252.340.587,00)
3. a.Pendapatan
4. b.Belanja urplu /(Defi it)
5. c.Pernbiay n Penerimaan

BAB II

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH p nambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangku tan.

Pasal 3

LR ebagairnana dirnak ud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2017 sebagaib rikut : I merik: H\ n oleh BPK Perwo.kilan .Jawa Tengah dengan Opmi W1 r \, i r T. npn t nge uahan]. ( ) bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri clengan luJ rt n l c: uangr n badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

b.Bcban RQ. 811.787 613.169155 c urplus dari kegiatan operasional Rp. 133.737.343.305.09
d.Defisit dan kegiatan non operasional {RQ. 9.222.362.177162}
e.urplus / defi it sebelum pos iuar biasa Rp. 124.514.981.127.47
f.Surplu / defisit pos luar biasa (Rp. 1.403 263 564,00)
g.urplu Japoran operasional Rp. 123.111.717.563,47 Pasal 6 LO sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 a ·at (1) huruf c dengan tahun ang berakhir sampai dengan 31 Desernber 2017 sebagai berikut :
a.Pendapatan Rp. 945.524.956.474,64 Jumlah d Lebih Pernbiaj aan Anggaran ( iLPA) e aldo anggaran lebih akhir b Rp. 96.5 8.89' (>()(),00 (RQ. 96.588.898.009,00J Rp. 0.00 R:12. 78.568.368 646,00 Rp. 78.568.36 .646,00 an, ar m lebih , wal Pa al 5 irn na dim I sud dalarn Pasal 2 ayat (1) h truf b dengan tahun n l De mber 2017 sebaaai benkut ·
1. 1.th _R.._p.__ """"6;,-',.8 ......2~0.7 09. 2331.)0 Rp. 31.80ll.2J3,00 1 pembi ~ an nett Rp 8<, 788 1)00 000.00 pt mbt n , in netto . 1·1111111 ,11 ,()) deugan rm I in sebagr i berikut p. l,,p. l) tN I ~' ( I JJHll)() ui .. I .·1h Rp Pp ,\ll' znmn it u '\n t .,h.-.1:i pt llRt lu \I in pt rubi , , 111 , t 1111\ll th i n ',H'\ 1 in 't t $( b ~) ,i h ril ut n r11\\,\ H\ 1 'ml, \\ , in I p I {I ' t t )l)l) l l>O,( l) J I I .t d n» \1\ ru 1'1 \t\ ~,\.,,\I bi 111111 \ ' l I II \,\.\ti l I ml» \ I\

Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

a.Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 210.291.592.558,00
b.Arus kas dari aktivitas investasi (Rp. 220.023.459.087,00)
c.Arus kas dari aktivitas pendanaan (Rp. 9.767.935.376,00)
d.Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 5.670.688,00
e.Saldo awal kas (1 Januari 2017) Rp. 98.048.639.867,00
f.Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 61.245.856,00
g.Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 102.314.150,00
h.Saldo akhir kas per 31 Desember 2017 Rp. 78. 718.068.656,00 Pasal 9 LAKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut: Rp. 2.311.166.3 l 0.884,34 Rp. 13.218.307.119,01 Rp. 2.297.948.003.765,33
a.J umlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut : Rp. 7.63.7.224.(J22,~1 Rp 2.297.948.003.765,32

b.Surplus/ defisit LO
c.Dampak komulatif perubahan kebijakan
d.Ekuitas akhir (per 31 Desember 2017) Rp. 2.167 .199.061 .579,C>~) Rp. 123.111 717 :,(>'~14'/ LPE b gaimana dirnal sud dalam Pasal 2 ay l (1) hmufct cl ngnn 11 h un y,11w r khir sarnpai dengan 31 Desembe- 2017 sobag. i b r ikut .
a.Ekuitas awal
m.La.mpiran XIII n Lampiran XIV Lunpiran t danr ber ulir: : Datt, r peny ert an mod l in • i d rah ; : Daftar re. Ii a i penambahan d n penguran 1 tetap daerah; : Dartar rekapitulasi as t t t p· : Daftar rekapitulasi kon truk · d 1 m n 1J n; : Daftar rekapitula 1 a t hum a: 1.1111rwrdana cadangan d r h: 1.1111ruu- a.watiban Jangk pendek; Dlllltar lml'lll1NnJanak& panJ n ·
k.Lampiran I
l.Lampiran XII ny ihan piutang udakDaftar rekapitulasi tcrtagih; : Daftar rekapitula 1 dan be lir dan pen) ihanj. Lampiran X h· ' : Daftar rekapitulasi piutang d
b.Lampiran II
c.Lampiran lll
d.La.mpiran IV
e.La.mpiran V pemerintnhon da rah dan fung i d l m kemn pengelolaan keuangan n ara; LPSAL penod 31 D mber 2017; LO periode 31 De mber 017; LPE per 31 Des rnber 2017: Neraca per 31 Desemb r 2017; · L K periode 31 De ember 2017 . Catatan atas Laporan Keuan an,
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.La.mpiran VIII
1. 1.La.mpiran IX u rusan p nn rintahan d dan kvgiau n: R kr pitula i r alls a anggaran lanja da rah u ntuk keg .lara n dan k t rpaduan uru Lampiran 1.4 .. nggar nR<'I<, pituln i H':11i , Larnpiran 1.3 h n d r h. uunpir n I .2 J tt·rrnntum dalnm Larnpiran P f'fHllr m Daer hit 1,
a.Lampimn I : l ipor 11 R , Ii : Pin kn an LRA m nurut <In rah <Inn organ: , i; l~inr:i,u1 f_,J~ 111~11u1 ut urusr n J ·n pcndupnt1m, lH lnni I ampirnn I. 1 b g im Pertanggungjawnh, n pelaks RnA n APB[

Pasal 14

Walikota menetapkan Peraturan Walikota ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran

2017.sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan

Pasal 13

Laporan Hasil Pemeriksaan a.tas Pertanggungjawaban Pelaksanaan AP .JlJ VotJ:1 Pekalongan Tahun 2017 yang telah diaudit oleh Sadan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa tengah terdiri dari:

a.Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah .iaerah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan;
b.La.poran Hasil Pemeriksaan atas sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
c.La.poran Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pa ial 2 a a 1) terdiri dari ikhtisar laporan kinerja Badan Usaha Milik Daerah/P r ahaan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah in.

t.Lo.mpiran XX w--~~~::=:::-__~ sampai akhir tahun dan cllrmggni ri dalarn tahun anggaran b nkutnyri; Ikhtisn- Iaporan keur 11g; n l:ind Daerah/P rusahaan Daernh, SE~TARIS DAERAH, ~,7 I r-:~{:~-~ v ----:,:-4~ ~~ ~~ININGSIH Ir I O ;:,, LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 10 NOR~G PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINS! JAWA TENGAH: ( 10 / 2018) Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 21 Agustus 2018 WALIKOTA PEKALONGAN, Cap Ttd M. SAELANY MACHFUDZ Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 21 Agustus 2018 .·\g, r setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Pt raturan Dacrah im mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a perlu menetap can Peraturan Daerah rentang Pertanggungjawaban Pelaksa.naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun aran 201 2014- tentangr.dang . omor 23 Tahndan .sanakan ceten uan Pasal J_O ~;at (1)mbang · a. D~ 3E -\! •. 9 ..\.::. :\H OT..\ ?E'. :\L ':'.:\:-:-,:: -~·GG. R.~ zo: 7 PEL.\1 S .\ '..\:?:::RT GG.. G • ....A PE. :L . ·:\ H Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 1'ahun 1950 t -ntang Pembentukan Daerah-daerah I ota Besar dalam Lingl ungan Propinsi Djaw a Timur, Djawa T ngah, Djawa Barat dan Daerah Istimev a Jogjal arta, sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan I..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Pasal 1 Dalam P raturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daernh adalah Kota Pekalongan.
2.Pem rintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebugaimana dirnaksud dalarn Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan ) ang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lernbaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah ikhtisar sumber. alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pernerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Menetapkan

9.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuuas pada tanggal tertentu.
10.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin daJam pendapatan-LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
11.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporar. yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
12.La.poran Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
13.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rinci atau anaJisis atas rulai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
14.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana rnanfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh. baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan Jase. bagi masyarakat umum dan surnber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
15.KewaJiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesa.iannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi lMGl*"Ultah. d, LPE;

e.Neraca;
c.W;

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:
1. a.LRA;
2. b.LPSAL;
  1. 20.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangku tan.
  2. 21.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
  3. 22.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
  4. 23.Pernbiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya.
  5. 24.Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
  6. 25.Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (Rp. 86.788.900.000,00) (Rp. 8.252.340.587,0Ql Rp. 78.536.559.413,00 Rp. l .016.990.454.000,00 Rp. 924.172.718.082,00 (Rp. 92.817.735.918,00) realisasi surplus/ defisit sejumlah 711.ND.;IJP1J.'t.l.3,00 denpn rincian sebagai beriku t : b kurang anggaran dengan realisasi belanja sejurnlah Rp 92 817.735.918,00 dengan rincian sebagai berikut: I AnllPIJ'8.ll belanja Rp. 915.920.377.495,00 (Rp. 14.281.176.505,00) 2 Realiaaai pendapatan liaih Rp. 930.201.554.000,00 Pasn.14 Urman LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : a limh kurang anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 14.281.176.505.00 dengan rincian sebagai berikut: 1 Angp.ran pcndapatan eetelah perubahan d Lebih Pernbiayaan Anggaran (SiLPA) P mbi } n c tro Rp. 96.715.284.571,00 Rp. 9.894.575.338,00 Rp. 86.820. 709.233,00 Rp. 78.568.368.646,00 Rp. 915.920.377.495,00 Rp. 924.172.718.082,00 (Rp. 8.252.340.587,00)
3. a.Pendapatan
4. b.Belanja urplu /(Defi it)
5. c.Pernbiay n Penerimaan

BAB II

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH p nambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangku tan.

Pasal 3

b.Bcban RQ. 811.787 613.169155 c urplus dari kegiatan operasional Rp. 133.737.343.305.09
d.Defisit dan kegiatan non operasional {RQ. 9.222.362.177162}
e.urplus / defi it sebelum pos iuar biasa Rp. 124.514.981.127.47
f.Surplu / defisit pos luar biasa (Rp. 1.403 263 564,00)
g.urplu Japoran operasional Rp. 123.111.717.563,47 Pasal 6 LO sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 a ·at (1) huruf c dengan tahun ang berakhir sampai dengan 31 Desernber 2017 sebagai berikut :
a.Pendapatan Rp. 945.524.956.474,64 Jumlah d Lebih Pernbiaj aan Anggaran ( iLPA) e aldo anggaran lebih akhir b Rp. 96.5 8.89' (>()(),00 (RQ. 96.588.898.009,00J Rp. 0.00 R:12. 78.568.368 646,00 Rp. 78.568.36 .646,00 an, ar m lebih , wal Pa al 5 irn na dim I sud dalarn Pasal 2 ayat (1) h truf b dengan tahun n l De mber 2017 sebaaai benkut ·
1. 1.th _R.._p.__ """"6;,-',.8 ......2~0.7 09. 2331.)0 Rp. 31.80ll.2J3,00 1 pembi ~ an nett Rp 8<, 788 1)00 000.00 pt mbt n , in netto . 1·1111111 ,11 ,()) deugan rm I in sebagr i berikut p. l,,p. l) tN I ~' ( I JJHll)() ui .. I .·1h Rp Pp ,\ll' znmn it u '\n t .,h.-.1:i pt llRt lu \I in pt rubi , , 111 , t 1111\ll th i n ',H'\ 1 in 't t $( b ~) ,i h ril ut n r11\\,\ H\ 1 'ml, \\ , in I p I {I ' t t )l)l) l l>O,( l) J I I .t d n» \1\ ru 1'1 \t\ ~,\.,,\I bi 111111 \ ' l I II \,\.\ti l I ml» \ I\

Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

a.Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 210.291.592.558,00
b.Arus kas dari aktivitas investasi (Rp. 220.023.459.087,00)
c.Arus kas dari aktivitas pendanaan (Rp. 9.767.935.376,00)
d.Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 5.670.688,00
e.Saldo awal kas (1 Januari 2017) Rp. 98.048.639.867,00
f.Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 61.245.856,00
g.Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 102.314.150,00
h.Saldo akhir kas per 31 Desember 2017 Rp. 78. 718.068.656,00 Pasal 9 LAKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut: Rp. 2.311.166.3 l 0.884,34 Rp. 13.218.307.119,01 Rp. 2.297.948.003.765,33
a.J umlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut : Rp. 7.63.7.224.(J22,~1 Rp 2.297.948.003.765,32

b.Surplus/ defisit LO
c.Dampak komulatif perubahan kebijakan
d.Ekuitas akhir (per 31 Desember 2017) Rp. 2.167 .199.061 .579,C>~) Rp. 123.111 717 :,(>'~14'/ LPE b gaimana dirnal sud dalam Pasal 2 ay l (1) hmufct cl ngnn 11 h un y,11w r khir sarnpai dengan 31 Desembe- 2017 sobag. i b r ikut .
a.Ekuitas awal
m.La.mpiran XIII n Lampiran XIV Lunpiran t danr ber ulir: : Datt, r peny ert an mod l in • i d rah ; : Daftar re. Ii a i penambahan d n penguran 1 tetap daerah; : Dartar rekapitulasi as t t t p· : Daftar rekapitulasi kon truk · d 1 m n 1J n; : Daftar rekapitula 1 a t hum a: 1.1111rwrdana cadangan d r h: 1.1111ruu- a.watiban Jangk pendek; Dlllltar lml'lll1NnJanak& panJ n ·
k.Lampiran I
l.Lampiran XII ny ihan piutang udakDaftar rekapitulasi tcrtagih; : Daftar rekapitula 1 dan be lir dan pen) ihanj. Lampiran X h· ' : Daftar rekapitulasi piutang d
b.Lampiran II
c.Lampiran lll
d.La.mpiran IV
e.La.mpiran V pemerintnhon da rah dan fung i d l m kemn pengelolaan keuangan n ara; LPSAL penod 31 D mber 2017; LO periode 31 De mber 017; LPE per 31 Des rnber 2017: Neraca per 31 Desemb r 2017; · L K periode 31 De ember 2017 . Catatan atas Laporan Keuan an,
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.La.mpiran VIII
1. 1.La.mpiran IX u rusan p nn rintahan d dan kvgiau n: R kr pitula i r alls a anggaran lanja da rah u ntuk keg .lara n dan k t rpaduan uru Lampiran 1.4 .. nggar nR<'I<, pituln i H':11i , Larnpiran 1.3 h n d r h. uunpir n I .2 J tt·rrnntum dalnm Larnpiran P f'fHllr m Daer hit 1,
a.Lampimn I : l ipor 11 R , Ii : Pin kn an LRA m nurut <In rah <Inn organ: , i; l~inr:i,u1 f_,J~ 111~11u1 ut urusr n J ·n pcndupnt1m, lH lnni I ampirnn I. 1 b g im Pertanggungjawnh, n pelaks RnA n APB[

Pasal 14

Walikota menetapkan Peraturan Walikota ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran

2017.sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan

Pasal 13

Laporan Hasil Pemeriksaan a.tas Pertanggungjawaban Pelaksanaan AP .JlJ VotJ:1 Pekalongan Tahun 2017 yang telah diaudit oleh Sadan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa tengah terdiri dari:

a.Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah .iaerah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan;
b.La.poran Hasil Pemeriksaan atas sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
c.La.poran Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

t.Lo.mpiran XX w--~~~::=:::-__~ sampai akhir tahun dan cllrmggni ri dalarn tahun anggaran b nkutnyri; Ikhtisn- Iaporan keur 11g; n l:ind Daerah/P rusahaan Daernh, SE~TARIS DAERAH, ~,7 I r-:~{:~-~ v ----:,:-4~ ~~ ~~ININGSIH Ir I O ;:,, LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 10 NOR~G PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINS! JAWA TENGAH: ( 10 / 2018) Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 21 Agustus 2018 WALIKOTA PEKALONGAN, Cap Ttd M. SAELANY MACHFUDZ Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 21 Agustus 2018 .·\g, r setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Pt raturan Dacrah im mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010