DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Nomor: 21
Tahun: 1988
Ditetapkan: 5 Desember 1988
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubungan dengan itu, batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan perlu diubah dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan;
c.bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Pekalongan dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Batang telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tersebut;
d.bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan setelah memperhatikan pertimbangan dan pendapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, perubahan batas wilayah tersebut mengakibatkan perubahan batas-batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
6.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

BAB II

PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari :

1.Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, meliputi :

a.Sebagian wilayah Kecamatan Tirto, yang terdiri dari : 1) Desa Bandengan; 2) Desa Tirto; 3) Desa Pasirsari; 4) Desa Pabean; 5) Desa Tegalrejo; 6) Desa Bumirejo.
b.Sebagian wilayah Kecamatan Buaran, yang terdiri dari : 1) Desa Yosorejo; 2) Desa Kuripan Lor; 3) Desa Kuripan Kidul; 4) Desa Jenggot; 5) Kelurahan Kradenan; 6) Desa Pringlangu; 7) Desa Buaran; 8) Kelurahan Banyuurip Alit; 9) Desa Banyuurip Ageng; 10) Desa Kertoharjo.
1. 2.Kabupaten Daerah Tingkat II Batang, meliputi :
a.Sebagian wilayah Kecamatan Batang, yang terdiri dari : 1) Desa Dekoro; 2) Desa Degayu; 3) Desa Karangmalang; 4) Desa Gamer; 5) Desa Baros.
b.Sebagian wilayah Kecamatan Warungasem, yang terdiri dari: 1) Desa Sokorejo; 2) Desa Soko; 3) Desa Duwet.

Pasal 3

(1)Wilayah Kecamatan Tirto dan Kecamatan Buaran di Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan adalah wilayah Kecamatan Tirto dan Kecamatan Buaran setelah dikurangi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf a dan b.
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tirto Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan yang semula berkedudukan di Desa Tirto dipindahkan kedudukannya ke Desa Pacar.
(3)Pusat Pemerintahan Kecamatan Buaran Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan yang semula berkedudukan di Desa Buaran dipindahkan kedudukannya ke Desa Wonoyoso.

Pasal 4

(1)Wilayah Kecamatan Batang dan Kecamatan Warungasem di Kabupaten Daerah Tingkat II Batang adalah wilayah Kecamatan Batang dan Kecamatan Warungasem setelah dikurangi desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf a dan b.
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Batang Kabupaten Daerah Tingkat II Batang berkedudukan di Kelurahan Watesalit.
(3)Pusat Pemerintahan Kecamatan Warungasem Kabupaten Daerah Tingkat II Batang berkedudukan di Desa Warungasem.

Pasal 5

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas-batas sebagai berikut :

a.Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
b.Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang dan, Kecamatan Warungasem Kabupaten Daerah Tingkat II Batang.
c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Warungasem Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dan Kecamatan Buaran Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.
d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tirto Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

Pasal 6

Dengan berubahnya batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan akibat perluasan, untuk terwujudnya tertib administrasi pemerintahan dan pembinaan wilayah, maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ditata kembali menjadi 4 (empat) wilayah Kecamatan, yaitu :

a.Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari : 1) Kelurahan Krapyak Kidul; 2) Kelurahan Krapyak Lor; 3) Kelurahan Kandang Panjang; 4) Kelurahan Panjang Wetan; 5) Kelurahan Kraton Lor; 6) Kelurahan Dukuh; 7) Desa Degayu; 8) Desa Pabean; 9) Desa Bandengan; dengan pusat pemerintahan Kecamatan berkedudukan di kelurahan Panjang Wetan.
b.Kecamatan Pekalongan Timur, terdiri dari : 1) Kelurahan Poncol; 2) Kelurahan Noyontaan; 3) Kelurahan Sugihwaras; 4) Kelurahan Sampangan; 5) Kelurahan Kauman; 6) Kelurahan Keputran; 7) Kelurahan Landungsari; 8) Kelurahan Klego; 9) Desa Gamer; 10) Desa Dekoro; 11) Desa Karangmalang; 12) Desa Baros; 13) Desa Sokorejo; dengan pusat pemerintahan Kecamatan berkedudukan di Kelurahan Poncol.
c.Kecamatan Pekalongan Selatan, terdiri dari : 1) Kelurahan Kradenan; 2) Kelurahan Banyuurip Alit; 3) Desa Buaran; 4) Desa Jenggot; 5) Desa Kertoharjo; 6) Desa Kuripan Kidul; 7) Desa Kuripan Lor; 8) Desa Yosorejo; 9) Desa Duwet; 10) Desa Soko; 11) Desa Banyuurip Ageng; dengan pusat pemerintahan Kecamatan berkedudukan di Desa Kuripan Kidul.
d.Kecamatan Pekalongan Barat, terdiri dari : 1) Kelurahan Kraton Kidul; 2) Kelurahan Kergon; 3) Kelurahan Sapuro; 4) Kelurahan Kebulen; 5) Kelurahan Kramatsari; 6) Kelurahan Bendan; 7) Kelurahan Podosugih; 8) Kelurahan Medono; 9) Desa Tirto; 10) Desa Tegalrejo; 11) Desa Bumirejo; 12) Desa Pringlangu; 13) Desa Pasirsari; dengan pusat pemerintahan Kecamatan berkedudukan di Kelurahan Kramatsari.

Pasal 7

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan setelah dikurangi dengan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, dengan batas wilayah sebagai berikut :

a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Laut Jawa.
b.Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang.
c.Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
d.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara.

Pasal 8

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang setelah dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, dengan batas wilayah sebagai berikut :

a.Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
b.Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.
c.Sebelah Barat berbatasan dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.
d.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk kegiatan dan penyelesaian akibat perubahan batas wilayah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (38)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (38)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2014