Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 40, Pasal 47, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 61, Pasal 71, Pasal 77, Pasal 78.
Memuat teks peraturan…
b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, termasuk urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; c. bahwa dengan adanya perubahan pembagian urusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan perlu disesuaikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 6), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Walikota adalah Walikota Pekalongan. 5. Instansi Lingkungan Hidup adalah Instansi yang bertanggungjawab di bidang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Pekalongan. 6. Instansi Perizinan adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. 7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 12. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 13. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan Ekosistem akuatik lain serta kompleks- kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya mencakup keanekaragaman di dalam spesies, diantara spesies dan ekosistem. 14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 15. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 16. Pengendalian lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi lingkungan hidup. 17. Pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup, melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. 18. Penanggulangan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan, meluas dan meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya. 19. Pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan daya dukungnya. 20. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. 21. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukan kedalamnya. 22. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. 23. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 24. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. 25. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. 26. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. 27. Air adalah semua Air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil. 28. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan Tanah. 29. Pesisir adalah lingkungan perairan pantai, lingkungan pantai itu sendiri dan lingkungan daratan pantai. 30. Laut adalah Ruang Wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya di tentukan berdasarkan kepada aspek fungsional. 31. Emisi adalah zat,energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. 32. Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak maupun sumber tidak bergerak spesifik. 33. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 34. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. 35. Limbah padat adalah limbah dalam wujud padat yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang di buang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. 36. Limbah Domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan/aktivitas permukiman, rumah sakit dan sarana pelayanan medis, serta restoran. 37. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 38. Limbah Bahan Berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3, adalah suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau Beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. 39. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan penimbunan limbah B3. 40. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. 41. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 42. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. 43. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata ruang. 44. Kawasan adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya. 45. Benda cagar budaya adalah: a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian- bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. 46. Usaha dan/atau kegiatan adalah Usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan Hidup. 47. Pemrakrasa atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 48. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dan Audit Lingkungan. 49. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 50. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 51. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. 52. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjunya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal. 53. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL. 54. Komisi penilai adalah komisi ditingkat daerah yang bertugas menilai dokomen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 55. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. 56. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku. 57. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum. 58. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup. 59. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditumbuhkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 60. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. 61. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. 62. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab di Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Walikota. 63. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS LH adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM yang tugas dan fungsinya melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Undang- Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 64. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Daerah. 2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Untuk melaksanakan tugas pengendalian lingkungan hidup, Pemerintah Daerah membentuk Instansi yang bertanggung jawab yang berfungsi sebagai: a. penyusun peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup; b. pelaksana koordinasi dan integrasi perencanaan di bidang pengendalian dampak lingkungan; c. penyusun perencanaan dan pelaksanaan program pengendalian lingkungan hidup; d. pelaksanaan fungsi koordinator pelaksana sidang komisi persetujuan AMDAL dan/atau Pemeriksaan Dokumen UKL- UPL; e. pelaksanaan koordinasi pemberian perizinan dan/atau rekomendasi bagi kegiatan yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup dan sumberdaya alam serta memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan; f. pengawas dan pengendali perizinan pembuangan limbah cair/emisi, eksploitasi sumberdaya alam serta rekomendasi izin yang telah dikeluarkan; g. pelaksana pengawasan pelaksanaan dokumen kajian kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan, yang berupa AMDAL, UKL/UPL, SPPL, dan Kajian Dampak Lingkungan; h. pelaksana pengawasan, pemantauan dan pembinaan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah; i. pelaksana pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan hidup; j. pelaksana koordinasi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup; k. pelaksana perencanaan, penelitian, dan pengembangan kapasitas di bidang lingkungan hidup; l. pelaksana pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup; m. pelaksana pengelolaan laboratorium lingkungan; n. pelaksana upaya pencegahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan; o. pelaksana penangan masalah atau sengketa lingkungan; p. pelaksana pengupayaan dan pengembangan kerjasama pengendalian dampak lingkungan; q. perencana dan penyusun serta pengembang sistem informasi lingkungan; r. pengelola urusan kesekretariatan instansi; dan s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Pemerintah Daerah melalui instansi Lingkungan Hidup, berkewajiban: a. menyusun RPPLH sesuai dengan kewenangannya, yang memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, yang kemudian dijadikan dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah; b. membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program; c. memberikan informasi seluas-luasnya tentang kebijakan pengendalian lingkungan hidup kepada instansi lain pada Pemerintah Daerah dan masyarakat; c. mengelola informasi tentang kebijakan pengendalian lingkungan hidup, sesuai perkembangan teknologi sehingga mudah diakses oleh masyarakat; e. menyusun status lingkungan hidup Daerah sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun sekali; f. menyelenggarakan pelayanan laboratorium lingkungan; g. menerima, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebijakan dan/atau rencana kebijakan pengendalian lingkungan hidup; h. menerima dan menindaklanjuti pengaduan atau laporan tentang masalah lingkungan hidup sesuai prosedur yang berlaku; i. melaksanakan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan; j. melaksanakan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilakukan secara terpadu yang meliputi: a. pencemaran air permukaan dan air tanah; b. pencemaran udara; c. pencemaran tanah; d. pencemaran limbah padat dan limbah domestik; dan e. pencemaran B3 dan limbah B3. (2) Penyusunan kebijakan, pengawasan, koordinasi, dan integrasi dilaksanakan oleh instansi lingkungan hidup; (3) Instansi lingkungan hidup wajib menyerahkan laporan penyusunan kebijakan, hasil pengawasan, koordinasi, dan integrasi secara berkala kepada Walikota. 4. Judul paragraf 1 BAB VI, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf 1 Pencemaran Air Permukaan dan Air Tanah 5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (1) huruf c dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Kegiatan pencegahan pencemaran air permukaan dan air tanah meliputi: a. penentuan zona-zona konservasi dan daerah tangkapan air pada kawasan penyangga daerah bawahannya; b. penetapan kawasan resapan air; c. penetapan kawasan larangan pengambilan air tanah; d. pengaturan pengelolaan kualitas tanah; e. penetapan kelas air pada sumber air; f. inventarisasi sumber pencemaran; g. penentuan daya tampung beban pencemaran; h. penetapan mekanisme perizinan pembuangan air limbah suatu usaha dan/atau kegiatan, dan persyaratan izin pembuangan air limbah ke dalam sumber air; dan i. penetapan mekanisme pengawasan, pentaatan, instrumen pengendalian pencemaran, serta pemanfaatan dan pemulihan kualitas air. (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali yang diatur pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (1) huruf a, huruf c, ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib: a. melakukan pengujian terhadap kualitas dan mengukur debit air limbah dan melaporkan kepada instansi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) bulan sekali; b. memenuhi baku mutu sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan c. memiliki izin pembuangan air limbah. (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan memanfaatkan limbah cair sesuai baku mutu air limbah wajib memiliki izin pemanfaatan aplikasi limbah. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Walikota lewat instansi lingkungan hidup. 7. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Setiap orang yang memanfaatkan media pesisir, dan laut untuk usaha dan/atau kegiatannya wajib mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. (2) Setiap orang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan tempat sampah atau pembuangan sementara untuk limbah padat, cair, dan B3 dengan sistem terpisah berdasarkan jenis dan karakteristik limbah. (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang : a. membuang oli dan bahan bakar; b. membuang limbah dalam bentuk padat, cair, dan gas; c. menggunakan bahan peledak, racun, atau sejenisnya; d. membuang limbah yang mengandung B3; dan e. melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi mencemari lingkungan. 8. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Kegiatan pencegahan pencemaran udara meliputi: a. penentuan zona-zona industri dan pemasangan menara pemancar gelombang electromagnetik; b. inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran udara (sumber bergerak dan tidak bergerak); dan c. penetapan mekanisme pengawasan penaatan pembuangan emisi gas buang, getaran, dan kebisingan suatu usaha dan/atau kegiatan. (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali yang diatur pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Ketentuan Pasal 25 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang atau bengkel yang ditunjuk dan bagi kendaraan yang dinyatakan layak akan diberikan Surat dan Stiker Bukti Lulus Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. (3) dihapus. (4) dihapus. (5) dihapus. 10. Ketentuan Pasal 26, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan area pejalan kaki dengan memperhatikan aspek : a. keamanan; b. kenyamanan; c. ketertiban lalulintas; dan d. keteduhan. (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan area tertentu sebagai area bebas kendaraan bermotor. (3) Pemerintah Daerah pada saat tertentu dapat menetapkan area tertentu bebas kendaraan bermotor. (3a) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan ramah emisi. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 11. Ketentuan Pasal 28 dihapus. 12. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang
Peraturan Daerah (Perda)