DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini terdiri dari: Bab I tentang Ketentuan Umum; Bab II tentang Tanggungjawab dan Wewenang; Bab III tentang Hak dan Kewajiban; Bab IV tentang Penetapan Wilayah Pembatasan Sosial; Bab V tentang Protokol Kesehatan; Bab VI tentang Pemberian Bantuan Dampak Pandemi; Bab VII tentang Penetapan Isolasi dan Kekarantinaan; Bab VIII tentang Pemulihan Dampak Ekonomi dan Perlindungan Sosial; Bab IX tentang Monitoring dan Evaluasi; Bab X tentang Peran Serta Masyarakat; Bab XI tentang Satuan Tugas; Bab XII tentang Pembiayaan; Bab XIII tentang Kewajiban dan Sanksi Administratif; Bab XIV tentang Ketentuan Penyidikan; Bab XV tentang Ketentuan Pidana; Bab XVI tentang Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan upaya penanggulangan khusus yang berbeda dengan penanggulangan bencana lainnya; bahw'a ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penangan€rn Corona Vins Disease 19 (COVID-l9) di Kota Pekanbaru belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh untuk memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan penegakan hukum penanggulangan Pandemi Corona Vints Diseo.se 19 (COVID- 19); bahr.a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran dan Dampak Corona Viru.s Disea.se 2Ol9; qr Mengingat 1. Pasal 18 ayat {6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indone sia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daera.l. Otonom Kots Kecil Dalam Lingkungan Daerah Ptopinei Sumatera Tengah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 195'6 Nomor 8); 3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2O, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana (Icmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66 , Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan $6siel (Lemtraran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah {l..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan kmbaran Negar:a Republik Indonesia Nomor 6236);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO8 tentang Penyelenggaraanr Penanggulangan Berrcana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 2
9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 43, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); lO.Peraturaa Pemerintah Nomor 2l Tahun 2O2O tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka percepa.tan Penanganan Corona Virus Di.sea.se 20lg (COVID- 19) (Icmbaran Negara Republik Indonesia Tahwn 2O2O Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a871; l l. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corono Vin"ts Disease 2Ol9 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 178); l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganorl Corro.no Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Repubtik lndonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Pengendalian Transformasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corcna Viru,s Disease 2019 (COVID- 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 361);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID' 19) (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2O2O Nomor 326l; 3 Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII,AN RAI{YAT DAERAH KOTA PEKANBARU dan WALIKOTA PEKANBARU Menetapkan MEMUTUSKAN: PERAruRAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN MASYARAKA'T DARI PENYEBARAN DAN DAMPAK CORONA ylRus DisEAsE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kota Pekanbaru. Pemerintah Daerah adaiah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Walikota adalatr Walikota Pekanbaru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Iembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutreya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong praja Kota Pekanbaru. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dinas Tenegn Keqia adalah Dinas Tenaga Kerja l(ota Pekanbaru. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adaLah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. 1 2 3 4 5 6 8 9 4 10. 11.

12.Dinas Penanaman Modd dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan PeLayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat /tSN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
14.Badan Penanggulangan Elencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggul,angan Bencana Daerah Kota Pekanbaru'
15.Gugus TtrgSs Percepatan Pencegahan dan Penanganan C.ntona Virus Diseose 2OI9 (COVID-19) adalah Gugus Ttrgas Percepa.tan Pencegahan darr Penanganan Corona Virus Diseose 2OI9 (COVID-l9) Kota Pekanbaru'
16.Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Keluratran dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekafi pengetahuan serta keterampil,an untuk melaksanal€n kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat ' kegiatan sosial keoasYarakatan.
17.Wabah adalah penularan penyakit dengan jumlah lebih banyak dari biasanya dalam suatu area tertentu'
18.Pandemi adalah wabah penyakit yang tedadi secara luas diseluruh dunia.
19.Cotona Vir1ls Ditsease 2019 (COVID-l9) yang selanjutnya disingkat COVID-I9 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *uere respiratory sgndrome uir.ts ootora 2 (SARS-Cov 2) yang tetrah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dali WorU Heatth Oryaniation (WHO) dan ditetapkan sebaSai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan hesiden Nomor 12 Tahun 2O2O tentang 5
20.hotokol kesehatan adalah aturzm dan ketentuan yang harus diikuti oleh semua pihak agar dapat berahilitas secara aman pada saat pandemi.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adatrah rencana keuanga.n tahunan pemerintah daerah dan Dewan perwakilan Raliyat Daerah dan ditetapkan dengan peratu€n Daerah.
22.Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseor€rng, keluarga., kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
23.Penerima bantuan sosial adalah se$eorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
24.Pembatasan sosial berskala besar yang selanjutnya disinglat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wiiayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
25.Pembatasan sosial berskah mikro yang selanjutnya disingkat PSBM adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit danl atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
26.Karantina mandiri adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-l9 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-l9 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfrrmasi COVID- 19 atau memiliki riwayat bepergan ke wilayah yang sudah tedadi transmisi lokal.
27.Isolasi mandiri adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudeh dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID- 19 dengan masyarakat luas. 6
28.Pemulihan adalah serangkaian ke€iatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana.
29.Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistemetis dan terus menerus terhadap data informasi tentang kejadian peyakit atau masatah Kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan penularan penyakit atau masertph kesehatan memperoleh dan memberikan informasi mengarahkan tindakan pengenda tian dan penanggul:gqrl secara efektif dan efesien. Peril,aku hidup bersih dan sehat di masa pa.ndemi COVID_ 19 yang selanjutnya disingkat pHBS pencegahan COVID- 19 adalah sekumpulan perilaku yang dipratikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COUD-f 9. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan useha yang berbadan hukum rrtaupun tidak berbadan hukum. AIat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, msldiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan Fda manusia, dan/atau membntuk strukur dan memperbaiki fungsi tubuh. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, pening!<atan kesehatan dan kontrasepsi, untuk rna nusia. Suspek adalah Beorang yatrg memiliki salah satu dari lriteria berikut:

a.orang dengan infeksi saluran pernapasan akut dan pa.da 14 hari tera.khir sebelum timbul gejala memiliki riwayat dan untuk guna 30. 31. 32. 33. 34. 35- 36. 37. 38. 39. pedalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang mel,aporkan [aasmisi lokal;
b.orang dengan salah satu gqiala/tanda infeksi saluran pernapasan akut dan peda 14 h.eri teralchn *ebelurn timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirnrasi/ptobabte COVID_ 19; ata.u
c.orang dengan infeksi saluran pernapasan akut berat/ pnewnonia berat yang membutuhkan perawatan dirumah sakit dan tidak ada penyebab lain berd.asarkan ga:rrbaran klinis yang menyakitkan. Probable adolsh seseorrlrg de-ngen irlfeki sa{uren pernapasan akut berat/ Aante Respiratory Disfress Sgndmme / meninggat dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboraturium Reverse Transcriptase Polgwtera.se Chain Readion- Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfrrmasi COVID- 19. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalar spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Masker adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara alrtif terhadap suatu penyakit, sehingga apa.bila suatu saat terpajan dengan penyakit teisebut tidak akan s{flt atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. B

Pasal 2

Perlindungan masyarakat dari penyebaran dan dampak COVID. 19 dilaksanakan dengan asas:

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d.keeeimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e.ketertiban dan kepa.stian hukum;
f.cepat dan tepat;
g.koordinasi dan keterpaduan; dan
h.tran spa.rangi dan akuntebilitas.

Pasal 3

Fungsi dari pertindungan masyarakat dari penyebaran dan dampak COVID- 19 dilaksanakan untuk:

a.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
b.melindungi masyarakat terdampak dalam memenuhi kebutuhan hidup selama melakukan karantina kesehatan;
c.membantu masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan sosial;
d.memberikan bantuan agar masyarakat kembali produktif dan dapat melanjutl€n aktivitasnya;
e.melakukan pemulihan ekonomi di tengah pandemic coVlD-19;
f.mendorong semangat gotong royonS' kesetiekawanan dan kedermawanan; dan
g.pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat dalam rang!<a perlindungan masyarakat dari pandemi COVID-19.

Pasal 4

Perlindungan masyarakat dari penyebaran dan dampak COVID-l9 di daerah dan dilaksanakan dengan tujuan rnemberikan legalita's serta aturan bagi Pernerintah Daeral dan Masyarakat untuk melaksanakan kebijakan penanggulan covlD-19. I

Pasal 5

Ruang Lingkup peraturan Daemh ini meliputi:

a.tanggung jawab dan wewenang;
b.hakdankewajiban;
c.penetapan wilayah pembatasan sosial;
d.protokol kesehatan di masa pandemi;
e.pemberian bantuan dampak pa.ndemi;
f.penetapa.n isolasi dan kekarantinaan;
g.pemulihan dampak ekonomi dan perlindungan sosial;
h.monitoring dan evaluasi; i, peran serta ma,syarakah
j.satuan tutas;
k.pembiayaan; I. kewqjiban dan sanksi administrasi;
m.ketentuan penyidikan; dan
n.ketentuan pidana.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Bagtan Kesatu TanggungJawab

Pasal 6

Pemerintah Daerah bartanggung jawab ddam hal:

a.melakukan suveilans dan penilaian risiko penul'aran COVID- 19 dari tingkat Rukun Warga sampai dengan tingkat Kota;
b.menyediakan dukungan tenegc kesehatan dan tenaga penunjang;
c.meningkatkan penanggulangan COVID- 19 melalui sosialisasi, pemantaua, pembinaan, dan pendampingan bagi tempa.t kerja/kegiatan dan masyaral<at;
d.menyediakan alat perlindungan diri bagi pencegahan COVID-l9 untuk tenaga kesehatan dam tenage penunjang;
e.menyediakan sarana' Prasarana' obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakqi bagi penanganan kasus COVID- t9; l0
f.membantu pemerintah pusat da.Iam pendistribusian vaksin kepada masyarakat;
g.menyediakan saran tempat Isolasi terkendali, pemberian pelayanan kesehatan dan kebutuhan pa,,gan dan bantuan dalam bentuk lain bagi pasien terkonfirmasi COVTD_19;
h.meningkatkan tata kelola pemeriksaan COWD_I9;
i.menyediakan dukungan psikososial bag petugas penanggulanga.n COVID- 19, pasien dan rnasyarakat;
j.melaksaaakan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang tefllampak COVID-19; dan
k.mel,akukan pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan COVID- 1 9.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah memiliki kewensngarr untuk:
1. a.mengelokasikan anggaran;
2. b.menetapkan Satuan Tugas COVID-19;
3. c.melakukan sosialisasi dampak bahaya penyebaran COVIDI9;
4. d.metrakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID- 19;
5. e.meneraPkan PSBB dan,/atau PSBM;
6. f.melakukan surveilans epidemologi; dan
7. g.melakukan penanganan pasien COVID- 19'
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan strategi antara lain sebagai berikutl
1. a.pemetaan Penyebaran COVID-I9;
2. b.penemuan kasus secara cepat atau dini;
3. c.identifikasi terhadap orang-orang yang melaksanakan kontak dengan Pasien COMD-19;
4. d.diseminasi informasi tentang COVID-r9 kepada masyarakat;
5. e.koordinasi secara intens antar perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah; 11
6. f.evaluasi dan pelaporan di setiap tahapa.n;
  1. 8.penegakan peraturan oleh Satpot pp dan/atau tim gabungan;
7. h.pemantauan efektivitqs kegiatan; pelaksanaan program dan
8. l.menyatukan persepsi dan komitmen alokasi pendataan;
9. j.melibatlan TNI-POLRI dan Instansi Vertikal lainnya di daerah;
10. k.mengikutsertakan peftm serta. masyarakat, toko masyarakat, lembaga. pendidikan, dunia usaha swasta, dan BUMN;
11. l.melakukan kerjasama dengan istansi pemerintah maupun non pemerintah;
12. m.koordinasi Forum lfuordinasi Pimpinan Daerah;
13. n.memanfaatkan telcrologi informatika dan memiliki satu data informasi sebagai basic data layanan informasi;
14. o.melakukan pembinaan dan pengawasan;
15. p.dapat memberikan insentif bagi tenoga kesehatan yang mel,aksanakan tugas dalam penanggulangan COVID- 19;
16. q.dapat menentukan tempat isolasi mandiri;
17. r.dapat merekrut tenaga kesehatan untuk penanggulangan COVID- I 9 ;
18. s.memberikan perlindungan kepada petugas kesehatan masyarakau
19. t.dapat memberikan perlindungan jaminal sosial kepada petugas kesehatan yang melaksanakan penanggulangan COVID- I 9;
20. u.mengkoordinasikan pemberian bantuan; dan/atau
21. v.pemberdayan kesejahteraan keluarga '
(3)Pemerintah Daerah melaksanakan kewen2San sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan pemerintah dan/atau setuan tuga.s dan penanganan COVID-lg tingkat pusat. 12

BAB III

HAK DAN KEWA'IBAN

Pasal 8

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk:

a.memperoleh pelayanan kesehatan dari pemerintah daerah;
b.mendapa.tkan el,ayanan penanggulangan COVID- 19;
c.memperoleh data dan informasi publik seputar COVID-l9;
d.pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID- 19 dan/atau terduga. COVID-19; dan
e.melaksanakan perilaku hidup besih dan sehat.

Pasal 9

(1)Setiap orang memiliki kewajiban untuk:
1. a.mernatuhi/menjalankan protokol kesehsten dslBtn penanggulangan COVID-19 sebagaiamaan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; b, mematuhi ketentuan PSBB dan/atau PPKM;
2. c.melaksanakan pemeriksaan Rapid test atau rcR dan/atau swab antipn untuk diidentifikasi karena adanya kontak erat deargan pasien COVID-l9;
3. d.mematuhi tata cara penguburan jenazah pasien COWD- 19; dan
4. e.meliaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat'
(2)Dalam pencegahan penyebaran COVID-I9, setiap orang wajib mengikuti pemeriksaan untuk memperlambat penyebararl COVID- 19 dari pasien di lingkungan terdekat'
(3)Dalam penanganan COVID-l9 setiap orang wajib:
1. a.mengikuti pemeriksaan sampel untuk COVID- 19 dalan penyelidikan epidemiologi {ontad tracing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas; b, melakulran isolasi mandiri ditempat tinggal dan /atau sheiter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; 13
2. c.melaporkan k"p"d" tenagp kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keh
3. d.mematuhi pedoman ;ffi;"'m"":ToJ-i:. *'

Pasal 10

Setiap Rumah Srkit yang diperuntukkan layaaan pa.sien COVID-I9 wajib memberikan pelayanan pada pa.sien COVID- t9.

Pasal 11

setiap petugas kesehatan yang bekerja dj Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, w4iib memberikan pelayanan pada pasien COVID- 19 sesuai tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…