(1)Pengenaan denda administratif 5slagaimana dimaksud dalam Pas,l 26 ayat (1), Pasal 26A ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27A, dituangkan dalam bukti penerimaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Ia.mpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkal dari Peraturan Daerah ini.
(2)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disetorkan oleh PPNS yang bertugas dalam operasi yustisi kepada bendahara penerimaan yang selanjutnya disetorkan ke rekening kas daerah paling lama I X 24 jarn.
11.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: