DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda terdiri dari : Perubahan pada Pasal 1, Pasal 5, Pasal 9, Bab VA tentang Pelaksanaan Vaksinasi, Pasal 20, Pasal 25 sampai dengan Pasal 30.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi COVID-19. 1l
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dikecualikan begi sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 berdasarkan surat keterangan dokter umum/dokter ahli.

Pasal 17B

(1)Setiap perangkat RT, RW, LPM, Organisasi/Yayasan lainnya yang dibentuk/di bina/dibiayai oleh Pemerintah Kota Pekanbaru wajib mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
(2)Setiap perangkat RT, RW, LPM, Organisasi/Yayasan lainnya yang dibentuk/di bina/dibiayai oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan salksi diberhentikan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(l) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas publik bagi pasien terkonlirmasi COVID-19 dengan gejala berat di rumah sakit atau fasilitas lain yang ditetapkan pemerintah daerah untuk mendapatkan perawatan dan pemulihan yarrg menjamin tidak ada kontak antara pasien dengan orang lain kecuali petugas medis.

(2)Pemerintah daerah menetapkan pedoman isolasi mandiri terhadap pasien tanpa gejala yang terkonfirmasi COVID-19 untuk menjalani isolasi mandiri di rumah.
(3)Isolasi mandiri diberlakukan bagi pasien tanpa gejala dan gejala ringan serta Orang Ta-npa Gejala ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan. 12
(4)Pasien isolasi mandiri dilarang melakukan kontak dengan masyarakat, dan mematuhi prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi untuk isolasi di rumah.
(5)Semua kontak erat penderita COVID-19 wajib melaksanakan Rapid test/PCR/swab antigen atau istilah lainnya yang dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Kota Pekanbaru serta dikarantina sampai hasil test keluar.

6.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Pembiayaan fasilitas penunjang dalam rangka pelaksanaan penanganan kasus COVID-19 dan protokol kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (21 Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pembiayaan dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pelaksanakan tatanan normal baru produktif dan aman yang meliputi biaya pembinaan, pengawasan, serta penegakan hukum pada pelaksanaan protokol kesehatan penanganan COVID- 19 yang dimiliki atau dikuasai atau ijinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah.
(3)Selain di tempat umum dan tempat ke{a milik pemerintah daerah pembiayaan pelaksanaan protokol kesehatan dibebankan kepada masing-masing penanggung j awab / pengelola tempat dimaksud. IJ

7.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Setiap orang tidak melaksanakan kewajiban protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 100.00O.- (seratus ribu rupiah).
(2)Apabila sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi maka dikenakan sanksi kerja sosial berupa pembersihan sarana fasilitas umum selama 1 (satu) hari kefa.
(3)Pegawasan pelaksanaan sanksi kerja sosial dilakukan oleh petugas Satpol PP dan dibantu oleh petugas terkait lainnya.

8.Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan I (satu) Pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 264.

(1)Setiap orang terkonfirmasi COVID-19 yang tidak menjalani isolasi mandiri dan tidak melaksanakan kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 20 ayat (a) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
(2)Apabila sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi maka isolasi dipindahkan ke fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah.

9.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Setiap Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat fasilitas umum yang tidak melaksanakan protokol kesehatan sebagairnana dimaksud l4 dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

a.teguran tertulis dan sanksi denda administratif paling banyak Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah);
b.apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, maka dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 3 (tiga) hari; dan
c.apabila setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak dipatuhi maka dikenakan sanksi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional.
1. 10.Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 27A, Pasal 278 dan Pasal 27C , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27B

Bagi setiap orang yang melanggar protokol kesehatan di lakukan pemeriksaan oleh PPNS yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan. 15

Pasal 27A

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-l9 yang tidak mengikuti vaksin COVID-l9 setelah menerima panggilan/pemberitahuan dari Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (21 dapat di kenakan sanksi berupa :

a.penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
b.penundaan atau penghentian layanan publik, dan/ a.tau
c.sanksi denda.

Pasal 27C

(1)Pengenaan denda administratif 5slagaimana dimaksud dalam Pas,l 26 ayat (1), Pasal 26A ayat
(1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27A, dituangkan dalam bukti penerimaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Ia.mpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkal dari Peraturan Daerah ini.
(2)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disetorkan oleh PPNS yang bertugas dalam operasi yustisi kepada bendahara penerimaan yang selanjutnya disetorkan ke rekening kas daerah paling lama I X 24 jarn.

11.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 26A, Pasal 27 dan Pasal 27A, dilaksanakan oleh Satpol PP dalam pelaksanaan operasi yustisi dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, pihak Kepolisian dan TNI kecuali untuk sanksi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional dilakukan oleh DPMPISP.
(2)PPNS mengisi dan menerbitkan surat penetapan sanksi administratif setelah menyelesaikan pembuatan berita acara pemeriksaan pelanggar untuk dijadikan dasar dalam menentukan sanksi administratif yang akan diberikan kepada pelanggar.
(3)Apabila pelanggar tidak mematuhi sanksi administratif yang telah ditetapkan oleh PPNS dalam surat penetapan sanksi administratif maka tindakan pelanggar telah memenutri syarat untuk disidangkan oleh Hakim dalam operasi yustisi. 16

12.Ketentuan Pasal 29 ayat (21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Dafam melakukan penyidikan, PPNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melal<ukan tindakan pertama dan memeriksa tempat kejadian perkara termasuk membubarkan kegiatan guna mencegah penyebaran COVID-19;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri pelanggar;
4. d.melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar;
5. e.melakukan penyitaan benda dan surat;
6. f.menghadapkan pelanggar beserta barang bukti kepada hakim dalam sidang yustisi; dan
7. g.melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)PPNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. t7

13.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (a) dan ayat (5), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp. 50O.O00,- (lima ratus ribu rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhi, sebagaimana dalam Pasal 26 dan Pasal 264' yang tidak dipatuhi.
(3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

14.Ketentuan Pasal 31 ayat (21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…