DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Pontianak

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Pasal 3 huruf e angka 1 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); SALINAN 2 jdih.pontianak.go.id
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 huruf e angka 1 diubah, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Pontianak merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kota Pontianak merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B; 3 jdih.pontianak.go.id
c.Inspektorat Daerah Kota Pontianak merupakan Inspektorat, Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. 3.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
4. 4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. 5.Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, bidang Perdagangan, bidang Perindustrian;
6. 6.Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
7. 7.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga serta bidang pariwisata;
8. 8.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. 10.Dinas Sosial, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
11. 11.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. 12.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan;
13. 13.Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, serta bidang Kelautan dan Perikanan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
15. 15.Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan
17. 17.Dinas Tenaga Kerja, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; 4 jdih.pontianak.go.id
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
5. 5.Badan Pendapatan Daerah, Tipe C, melaksanakan urusan dibidang Pendapatan Daerah.
f.Kecamatan.
1. 2.Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 9 Maret 2023 WALI KOTA PONTIANAK, ttd EDI RUSDI KAMTONO Diundangkan di Pontianak pada tanggal 9 Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MULYADI LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (1/2023) 5 jdih.pontianak.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. PENJELASAN UMUM Terkait rekomendasi/laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas kinerja Pengelolaan pendapatan asli daerah untuk mendorong kemandirian fiskal daerah Tahun anggaran 2019 Nomor 540/LHP/XIX.PNK/12/2021 terkait temuan struktur organisasi badan keuangan daerah kota pontianak sebagai pengelola pajak restoran dan PBB P2 belum sepenuhnya menetapkan secara jelas wewenang, tugas fungsi dan tanggung jawab serta alur koordinasi antar bidang sehingga perlu dilaksanakan evaluasi SOTK badan keuangan daerah Kota pontianak dalam rangka optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan untuk mendukung kinerja serta peningkatan pelayananpublik perlu pemisahan perangkat Daerah yang menangani pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan pendatapan daerah. bahwa kota pontianak telah mengusulkan perubahan terkait unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan kepada gubernur Kalimantan barat selaku wakil dari pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 didalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwasanya persetujuan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat diberikan berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Sehubungan dengan adanya surat rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Barat Nomor 061.1/3967/RO-ORG perihal Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kota Pontianak yang menyatakan salah satunya adalah pemisahan Badan Keuangan Daerah dikarenakan jumlah objek pajak yang besar untuk mencapai target pajak yang lebih optimal kedepannya dan mengelola wajib pajak/objek pajak yang jumlahnya besar diperlukan Sumber daya manusia yang cukup dan kompeten serta struktur yang memadai dan kinerja yang optimal. Untuk melaksanakan penataan Perangkat Daerah didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:
a.urusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
b.karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
c.kemampuan keuangan daerah;
d.ketersediaan sumber daya aparatur; dan
e.pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga. 6 jdih.pontianak.go.id Berdasarkan pemikiran di atas, maka Pemerintah Kota Pontianak melakukan penataan kembali struktur organisasi pemerintahan dengan cara mengubah kembali Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan harapan agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 218 jdih.pontianak.go.id STRUKTUR PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KEPALA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH INSPEKTORAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN WALI KOTA PONTIANAK, ttd EDI RUSDI KAMTONO DPRD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA DINAS KESEHATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERHUBUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN KEUANGAN ASET DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT DPRD STAF AHLI LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK BADAN KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK DINAS TENAGA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); SALINAN 2 jdih.pontianak.go.id
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 huruf e angka 1 diubah, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Pontianak merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kota Pontianak merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B; 3 jdih.pontianak.go.id
c.Inspektorat Daerah Kota Pontianak merupakan Inspektorat, Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. 3.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
4. 4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. 5.Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, bidang Perdagangan, bidang Perindustrian;
6. 6.Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
7. 7.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga serta bidang pariwisata;
8. 8.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. 10.Dinas Sosial, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
11. 11.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. 12.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan;
13. 13.Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, serta bidang Kelautan dan Perikanan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
15. 15.Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan
17. 17.Dinas Tenaga Kerja, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; 4 jdih.pontianak.go.id
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
5. 5.Badan Pendapatan Daerah, Tipe C, melaksanakan urusan dibidang Pendapatan Daerah.
f.Kecamatan.
1. 2.Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 9 Maret 2023 WALI KOTA PONTIANAK, ttd EDI RUSDI KAMTONO Diundangkan di Pontianak pada tanggal 9 Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MULYADI LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (1/2023) 5 jdih.pontianak.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. PENJELASAN UMUM Terkait rekomendasi/laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas kinerja Pengelolaan pendapatan asli daerah untuk mendorong kemandirian fiskal daerah Tahun anggaran 2019 Nomor 540/LHP/XIX.PNK/12/2021 terkait temuan struktur organisasi badan keuangan daerah kota pontianak sebagai pengelola pajak restoran dan PBB P2 belum sepenuhnya menetapkan secara jelas wewenang, tugas fungsi dan tanggung jawab serta alur koordinasi antar bidang sehingga perlu dilaksanakan evaluasi SOTK badan keuangan daerah Kota pontianak dalam rangka optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan untuk mendukung kinerja serta peningkatan pelayananpublik perlu pemisahan perangkat Daerah yang menangani pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan pendatapan daerah. bahwa kota pontianak telah mengusulkan perubahan terkait unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan kepada gubernur Kalimantan barat selaku wakil dari pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 didalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwasanya persetujuan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat diberikan berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Sehubungan dengan adanya surat rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Barat Nomor 061.1/3967/RO-ORG perihal Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kota Pontianak yang menyatakan salah satunya adalah pemisahan Badan Keuangan Daerah dikarenakan jumlah objek pajak yang besar untuk mencapai target pajak yang lebih optimal kedepannya dan mengelola wajib pajak/objek pajak yang jumlahnya besar diperlukan Sumber daya manusia yang cukup dan kompeten serta struktur yang memadai dan kinerja yang optimal. Untuk melaksanakan penataan Perangkat Daerah didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:
a.urusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
b.karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
c.kemampuan keuangan daerah;
d.ketersediaan sumber daya aparatur; dan
e.pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga. 6 jdih.pontianak.go.id Berdasarkan pemikiran di atas, maka Pemerintah Kota Pontianak melakukan penataan kembali struktur organisasi pemerintahan dengan cara mengubah kembali Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan harapan agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 218 jdih.pontianak.go.id STRUKTUR PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KEPALA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH INSPEKTORAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN WALI KOTA PONTIANAK, ttd EDI RUSDI KAMTONO DPRD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA DINAS KESEHATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERHUBUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN KEUANGAN ASET DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT DPRD STAF AHLI LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK BADAN KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK DINAS TENAGA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024