Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2023
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Ringkasan
Ketentuan Pasal 3 huruf e angka 1 diubah
Ketentuan Pasal 3 huruf e angka 1 diubah
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
SALINAN 2 jdih.pontianak.go.id
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
3 jdih.pontianak.go.id
4 jdih.pontianak.go.id
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 9 Maret 2023 WALI KOTA PONTIANAK, ttd EDI RUSDI KAMTONO Diundangkan di Pontianak pada tanggal 9 Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MULYADI LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (1/2023) 5 jdih.pontianak.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. PENJELASAN UMUM Terkait rekomendasi/laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas kinerja Pengelolaan pendapatan asli daerah untuk mendorong kemandirian fiskal daerah Tahun anggaran 2019 Nomor 540/LHP/XIX.PNK/12/2021 terkait temuan struktur organisasi badan keuangan daerah kota pontianak sebagai pengelola pajak restoran dan PBB P2 belum sepenuhnya menetapkan secara jelas wewenang, tugas fungsi dan tanggung jawab serta alur koordinasi antar bidang sehingga perlu dilaksanakan evaluasi SOTK badan keuangan daerah Kota pontianak dalam rangka optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan untuk mendukung kinerja serta peningkatan pelayananpublik perlu pemisahan perangkat Daerah yang menangani pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan pendatapan daerah. bahwa kota pontianak telah mengusulkan perubahan terkait unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan kepada gubernur Kalimantan barat selaku wakil dari pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 didalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwasanya persetujuan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat diberikan berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Sehubungan dengan adanya surat rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Barat Nomor 061.1/3967/RO-ORG perihal Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kota Pontianak yang menyatakan salah satunya adalah pemisahan Badan Keuangan Daerah dikarenakan jumlah objek pajak yang besar untuk mencapai target pajak yang lebih optimal kedepannya dan mengelola wajib pajak/objek pajak yang jumlahnya besar diperlukan Sumber daya manusia yang cukup dan kompeten serta struktur yang memadai dan kinerja yang optimal. Untuk melaksanakan penataan Perangkat Daerah didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:
6 jdih.pontianak.go.id Berdasarkan pemikiran di atas, maka Pemerintah Kota Pontianak melakukan penataan kembali struktur organisasi pemerintahan dengan cara mengubah kembali Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan harapan agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 218 jdih.pontianak.go.id STRUKTUR PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KEPALA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH INSPEKTORAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN WALI KOTA PONTIANAK, ttd EDI RUSDI KAMTONO DPRD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA DINAS KESEHATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERHUBUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN KEUANGAN ASET DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT DPRD STAF AHLI LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK BADAN KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK DINAS TENAGA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)