DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Peraturan Daerah ini adalah perubahan susunan Perangkat Daerah, khususnya dengan mengubah Badan Perencanaan Pembangunan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, serta membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dibidang perencanaan, riset, dan inovasi serta Penanggulangan Bencana yang terintegrasi di Kota Pontianak, perlu dilakukan penataan kelembagaan kembali;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN 2 jdih.pontianak.go.id
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 218); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

a.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192); dan
b.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 218), diubah sebagai berikut: 3 jdih.pontianak.go.id
1. 1.Ketentuan huruf e angka 2 Pasal 3 diubah dan ditambah 1 angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Pontianak merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kota Pontianak merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kota Pontianak merupakan Inspektorat, Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. 3.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
4. 4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. 5.Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, bidang Perdagangan, bidang Perindustrian;
6. 6.Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
7. 7.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga serta bidang pariwisata;
8. 8.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. 10.Dinas Sosial, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
11. 11.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. 12.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan;
13. 13.Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, serta bidang Kelautan dan Perikanan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
15. 15.Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan 4 jdih.pontianak.go.id
17. 17.Dinas Tenaga Kerja, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. 5.Badan Pendapatan Daerah, Tipe C, melaksanakan urusan dibidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah; dan
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tipe A, melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Penanggulangan Bencana.
f.Kecamatan.
1. 2.Ketentuan huruf a Pasal 20, dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

a.Dihapus
b.Unit Pelaksana Teknis Daerah/Badan yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang baru;
c.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan perangkat daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
d.Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan. 5 jdih.pontianak.go.id Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak, pada tanggal 4 Desember 2024 Pj. WALI KOTA PONTIANAK, ttd EDI SURYANTO Diundangkan di Pontianak pada tanggal 4 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd AMIRULLAH LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2024 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT: ( 4/2024 ) 6 jdih.pontianak.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. PENJELASAN UMUM Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), dan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Daerah, perlu dilakukan optimalisasi pembentukan dan penguatan BRIDA/ BAPPERIDA oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu dilakukan pembentukan Kembali BPBD Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak telah mengusulkan perubahan terkait unsur penunjang Pemerintahan bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan kepada Gubernur Kalimantan Barat selaku Wakil dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 di dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwasanya persetujuan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat diberikan berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Sehubungan dengan adanya surat rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Barat Nomor 000.8.5/16/RO-ORG.A perihal Penyampaian Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah Kota Pontianak yang menyatakan memberikan persetujuan kepada Pemerintah Kota Pontianak terhadap perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipelogi B menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipelogi B, maka dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah yang telah direkomendasikan tetap disesuaikan dengan kewenangan dan urusan pemerintahan dan ditindaklanjuti dengan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah terkait Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. 7 jdih.pontianak.go.id Selain itu, Pemerintah Kota Pontianak juga telah mengusulkan permohonan rekomendasi dan klasifikasi BPBD Kota Pontianak kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dalam Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa Pembinaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan adanya surat rekomendasi dan klasifikasi BPBD Kota Pontianak dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B- 421/BNPB/SU/HK.02.01/07/2024 perihal rekomendasi dan klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak yang menyatakan memberikan rekomendasi dengan klasifikasi A, serta surat rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Barat Nomor 000.8.5/21/RO-ORG.A perihal Penyampaian Rekomendasi Persetujuan Pembentukkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak yang menyatakan memberikan persetujuan kepada Pemerintah Kota Pontianak terhadap pemberian rekomendasi BPBD Kota Pontianak dengan klasifikasi A namun tetap berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor B/467/KT.01/2021, tanggal 27 Mei 2021 Hal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana BPBD dengan klasifikasi A memiliki ketentuan di bawah Sekretariat terdapat 1 (satu) Jabatan Pengawas (Sub Bagian Tata Usaha) atau sebutan yang lain dan di bawah Bidang tidak memiliki jabatan pengawas. Untuk melaksanakan penataan Perangkat Daerah didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:
a.urusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
b.karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
c.kemampuan keuangan daerah;
d.ketersediaan sumber daya aparatur; dan
e.pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga. Berdasarkan pemikiran di atas, maka Pemerintah Kota Pontianak melakukan penataan kembali struktur organisasi pemerintahan dengan cara mengubah kembali Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan harapan agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 228 STRUKTUR PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KEPALA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH INSPEKTORAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN Pj. WALI KOTA PONTIANAK, ttd EDI SURYANTO DPRD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA DINAS KESEHATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERHUBUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN KEUANGAN ASET DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT DPRD STAF AHLI LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK BADAN KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK DINAS TENAGA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 20

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 20

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2023