DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN jdih.pontianakkota.go.id
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
9.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistim Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615); jdih.pontianakkota.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
8.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respons terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
11.Analisis gender adalah proses analisis gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. jdih.pontianakkota.go.id
12.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
13.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

(1)Pemerintah daerah berkewajiban menyusun Perencanaan PUG melalui penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam:
1. a.rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. b.rencana strategis perangkat daerah; dan
3. c.rencana kerja perangkat daerah.
(2)Perencanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis Gender.
(3)Dalam melakukan analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis Gender atau metode analisis lain.
(4)Perencanaan analisis Gender dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan.
(5)Proses analisis Gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
(6)Analisis Gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
(7)Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement dan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1)Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
(2)Dalam pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan PUG di Daerah dilakukan dengan pembentukan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
(2)Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pokja PUG Daerah. jdih.pontianakkota.go.id
(3)Pembentukan Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

(1)Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:
1. a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
2. b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG;
3. c.menyusun program kerja setiap tahun;
4. d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
5. e.menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. f.bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
7. g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
8. h.menyusun profil Gender Daerah;
9. i.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
10. j.menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
11. k.menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
12. l.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point dimasing-masing Perangkat Daerah.
(2)Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:
1. a.mengoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran Focal Point pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya; dan
2. b.wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di Perangkat Daerah.
(3)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j bertugas membantu Pokja PUG Daerah dalam melakukan pelatihan, pembinaan dan perencanaan ARG.
(4)Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, memuat:
1. a.PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
2. b.PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
3. c.penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
4. d.penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 6

(1)Penetapan Focal Point PUG pada Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan.
(2)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

Focal Point PUG pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bertugas:

a.mempromosikan PUG pada unit kerja;
b.memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender; jdih.pontianakkota.go.id
c.melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
d.melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
e.mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
f.memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 8

Focal Point PUG pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berfungsi:

a.memberikan saran berdasarkan permintaan responsif Gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
b.mewakili Perangkat Daerah dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi PUG;
c.membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh Ketua, Sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian; dan
d.menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di Perangkat Daerah.

BAB IV

KERJASAMA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan PUG untuk melakukan pemberdayaan perempuan.
(2)Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.upaya peningkatan kualitas hidup perempuan;
2. b.upaya perlindungan perempuan;
3. c.upaya peningkatan kualitas keluarga; dan
4. d.pembentukan sistem data Gender.

Pasal 10

Upaya peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:

a.pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah;
b.pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan; dan
c.penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011