DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah; 3. pembentukan UPT; 4. Staf Ahli; 5. Jabatan Perangkat Daerah; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950)Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor Rebuplik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah dengan terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALIKOTA PROBOLINGGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3.Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
6.Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo. 3
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Probolinggo.
10.Dinas adalah Dinas Daerah Kota Probolinggo.
11.Badan adalah Badan Daerah Kota Probolinggo.
12.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah Pegawi Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, meliputi :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan.

Pasal 3

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

a.Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRDTipe C;
c.Inspektorat Tipe B;
d.Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari : 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan Dinas Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olah raga; 4 2) Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan; 5) Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 6) Dinas Tenaga Kerja merupakan Dinas Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 8) Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 10) Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 11) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; 12) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian merupakan Dinas Tipe A, yang menyelenggarakan urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan serta bidang perindustrian; 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintumerupakan Dinas Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; 14) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata; 15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; 16) Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 5 17) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan; dan 18) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
e.Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari : 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan Badan Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian pengembangan; 2) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Tipe C, yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
f.Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari : 1) Kecamatan Kademangan merupakan kecamatan Tipe A; 2) Kecamatan Kanigaran merupakan kecamatan Tipe A; 3) Kecamatan Kedupok merupakan kecamatan Tipe A; 4) Kecamatan Mayangan merupakan kecamatan Tipe B; dan 5) Kecamatan Wonoasih merupakan kecamatan Tipe A.

Pasal 4

Kententuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. 6

Pasal 7

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 8

Ketentuan mengenai nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang susunan organisasi dan tata kerja dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. 7
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022