DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. yaitu perubahan pada tipe perangkat daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah juncto Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal, pemerintah daerah wajib untuk membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c serta pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, terdapat beberapa dinas yang digabung dengan dinas lainnya, sehingga dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 3
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
8.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALI KOTA PROBOLINGGO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 huruf d, pada angka 3, angka 6, angka 12 dan angka 16 diubah serta setelah angka 18, ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni 19, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

a.Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Tipe B;
d.Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari : 4
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
4. 4.Dihapus;
5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. 6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
7. 7.Dihapus;
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 10.Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. 11.Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
12. 12.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
13. 13.Dihapus;
14. 14.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata; 5
15. 15.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
16. 16.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan Dinas Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
17. 17.Dihapus;
18. 18.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
19. 19.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan Badan Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian pengembangan;
2. 2.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Tipe C, yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan dengan 2 (dua) Bidang yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Kademangan merupakan kecamatan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Kanigaran merupakan kecamatan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Kedopok merupakan kecamatan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Mayangan merupakan kecamatan Tipe B; dan
5. 5.Kecamatan Wonoasih merupakan kecamatan Tipe A.
6. 2.Diantara Pasal 16A dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 16B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16B

Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Januari 2023. 6

3.Diantara Pasal 17A dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 17B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17B

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo. Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 21 Oktober 2022 WALI KOTA PROBOLINGGO, Ttd, HADI ZAINAL ABIDIN Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 21 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, Ttd, NINIK IRA WIBAWATI LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 164-7/2022 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH NIP. 19780608 200903 1 004

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 16B

Pasal 17B

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 16B

Pasal 17B

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 7 Tahun 2016