DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi, antara lain : Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; Urusan Pemerintahan Sisa; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06) sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); SALINAN 2
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA dan WALIKOTA SAMARINDA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kota Samarinda.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Samarinda.
4.Walikota adalah Walikota Samarinda.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3
7.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9.Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
10.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
12.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
13.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

(1)Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
(3)Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
2. b.urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
(4)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 3

(1)Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 4
5. e.ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.
(2)Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. i.perhubungan;
10. j.komunikasi dan informatika;
11. k.koperasi, usaha kecil dan menengah;
12. l.penanaman modal;
13. m.kepemudaan dan olahraga;
14. n.statistik;
15. o.persandian;
16. p.kebudayaan;
17. q.perpustakaan; dan
18. r.kearsipan.
(3)Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pariwisata;
3. c.pertanian;
4. d.kehutanan;
5. e.energi dan sumber daya mineral;
6. f.perdagangan;
7. g.perindustrian; dan
8. h.transmigrasi.

Pasal 4

(1)Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas sub urusan, dan setiap sub urusan terdiri atas rincian urusan.
(2)Rincian Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan pedoman dalam:

a.penyusunan dan penetapan produk hukum Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah; 5
b.penyusunan organisasi perangkat daerah sesuai kewenangan, kebutuhan dan potensi Daerah;
c.perencanaan dan penetapan urusan pemerintahan yang diprioritaskan berdasarkan kondisi dan kemampuan Daerah;
d.perencanaan dan penyusunan alokasi biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
e.penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
(2)Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

(1)Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah diselenggarakan:
1. a.sendiri oleh Pemerintah Daerah; dan
2. b.dengan cara melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Keputusan Walikota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Pasal 8

(1)Selain urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintahan Daerah dapat menerima penugasan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
(2)Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga perangkat daerah wajib melaporkan setiap tahapan proses kepada Walikota.

BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 9

(1)Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Daerah yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren. 6
(2)Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah diusulkan terlebih dahulu kepada Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008