DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini membahas tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hal-hal yang dibahas dalam Perda ini diantaranya yaitu: BAB I: Ketentuan Umum BAB II: Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah BAB III: Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BAB IV: Staf Ahli BAB V: Kepegawaian BAB VI: Ketentuan Peralihan BAB VII: Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). SALINAN 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA dan WALIKOTA SAMARINDA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Samarinda.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3.Walikota adalah Walikota Samarinda.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Samarinda.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Samarinda.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Samarinda.
12.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah diselenggarakan dengan berasaskan:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali; 3
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Perangkat Daerah Pemerintah Daerah terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas;
5. e.Badan; dan
6. f.Kecamatan.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
(3)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sekretariat DPRD tipe A.
(4)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Inspektorat Daerah Tipe A.
(5)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
2. b.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. d.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. e.Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Kebakaran;
6. f.Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sub bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
7. g.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
8. h.Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
9. i.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 4
10. j.Dinas Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
11. k.Dinas Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;
12. l.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan;
13. m.Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. n.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
15. o.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
16. p.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
17. q.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
18. r.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
19. s.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
20. t.Dinas Kebudayaan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
21. u.Dinas Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
22. v.Dinas Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
23. w.Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
24. x.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
25. y.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
26. z.Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan aa. Dinas Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian. 5
(6)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
2. b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. c.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. d.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan; dan
5. e.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.
(7)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
1. a.Kecamatan Palaran dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Samarinda Seberang dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Samarinda Ulu dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Samarinda Ilir dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Samarinda Utara dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Sungai Kunjang dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Sambutan dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Sungai Pinang dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Samarinda Kota dengan Tipe A; dan
10. j.Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal. 6

Pasal 7

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
(4)Staf ahli Walikota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli Walikota oleh Walikota.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
1. a.UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UPT yang baru;
2. b.Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
3. c.Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan; dan 7
4. d.Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 11

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
1. a.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2015;
2. b.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
3. c.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Daerah No 14 Tahun 2014;
4. d.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013;
5. e.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013;
6. f.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013; dan
7. g.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Semua ketentuan yang mengatur mengenai organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini. 8

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2017