DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan pada Ketentuan Pasal 3 ayat (6) huruf a dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan peraturan perundang- undangan saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) , Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 192);
7.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA dan WALI KOTA SAMARINDA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 3 ayat (6) huruf a dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas Daerah;
5. e.Badan Daerah; dan
6. f.Kecamatan.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe.
(3)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sekretariat DPRD tipe A.
(4)Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Inspektorat Tipe A.
(5)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
4. d.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. e.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sub urusan Kebakaran;
6. f.Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sub bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
7. g.Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
8. h.Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
9. i.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4
10. j.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. k.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan;
12. l.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
13. m.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. n.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
15. o.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik;
16. p.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
17. q.Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
18. r.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. s.Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olah Raga dan bidang Pariwisata;
20. t.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan
21. u.Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
(6)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta riset dan inovasi yang terintegrasi di Daerah
2. b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
3. c.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. d.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan; dan
5. e.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
(7)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
1. a.Kecamatan Palaran dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Samarinda Seberang dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Samarinda Ulu dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Samarinda Ilir dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Samarinda Utara dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Sungai Kunjang dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Sambutan dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Sungai Pinang dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Samarinda Kota dengan Tipe A; dan
10. j.Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Tipe A. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 22 Desember 2023 WALI KOTA SAMARINDA, ttd ANDI HARUN Diundangkan di Samarinda pada tanggal 22 Desember 2023 PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, ttd M. RIDWAN TASA LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 47 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kota Samarinda Kepala Bagian Hukum, EKO SUPRAYETNO, S.Sos Pembina Tingkat I / IV b NIP. 19680119 198803 1 002 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 64.72/I/71/8/2023. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. Dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pemajuan dan pengembangan Iptek di daerahnya, oleh sebab itu pembentukan BRIDA sesungguhnya memiliki urgensi yang penting dalam hal mengkonsolidasi ketercapaian tujuan sebagaimana yang diharapkan dalam pembentukan UU Sisnas Iptek, dan melalui adanya kelembagaan BRIDA maka terjadi konektivitas serta pengintegrasian dalam pelaksanaan kebijakan Iptek secara keseluruhan baik yang dilaksanakan oleh BRIN maupun BRIDA. Peran daerah dalam pemajuan dan pengembangan Iptek antara lain yaitu :
  1. 1.penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan instrument kebijakan dalam pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang menghasilkan invensi dan inovasi bagi daerah;
  2. 2.pendanaan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang menghasilkan invensi dan inovasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  3. 3.pengembangan dan pemanfaatan hasil invensi dan inovasi yang di dorong dan dikembangkan oleh daerah, termasuk membangun kemitraan yang ada di daerah; dan
  4. 4.pengadaan sarana dan prasarana Iptek di daerah. BRIDA tidak melaksanakan fungsi sendiri, melainkan dimaknai sebagai penguatan atau perluasan fungsi Litbang yang sudah ada yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kota Samarinda. Pembentukan BRIDA diintegrasikan atau digabung dengan Bappeda dengan nama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 22

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…