DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 termasuk didalamnya mengatur tentang Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2018. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA dan WALIKOTA SAMARINDA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp. 2.700.306.264.071,77
b.Belanja Rp. 2.515.289.345.996,38
c.Transfer Rp. 1.903.474.953,00 Surplus/Defisit Rp. 183.113.443.122,39
d.Pembiayaan -Penerimaan Rp. 184.675.840.246,59 -Pengeluaran Rp. 792.000.000,00 PembiayaanNetto Rp. 183.883.840.246,59 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 366.997.283.368,98

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.157.647.927.662,77 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 2.542.658.336.409,00
2. b.Realisasi Rp. 2.700.306.264.071,77 Selisih Lebih/Kurang Rp. 157.647.927.662,77
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (209.341.355.706,62) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran belanja dan transfer setelah Rp. 2.726.534.176.656,00 Perubahan
2. b.Realisasi belanja dan transfer Rp. 2.517.192.820.949,38 Selisih Lebih/Kurang Rp. (209.341.355.706,62)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.366.989.283.369,39 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/defisit setelah perubahan Rp.(183.875.840.247,00)
2. b.Realisasi Rp. 183.113.443.122,39 Selisih Lebih/Kurang Rp. 366.989.283.369,39
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(0,41) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 184.675.840.247,00
2. b.Realisasi Rp. 184.675.840.246,59 Selisih Lebih/Kurang Rp. 0,41
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(8.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 800.000.000,00
2. b.Realisasi Rp. 792.000.000,00 Selisih Lebih/Kurang Rp. 8.000.000,00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.7.999.999,59 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 183.875.840.247,00
2. b.Realisasi Rp. 183.883.840.246,59 Selisih Lebih/Kurang Rp. 7.999.999,59 4

Pasal 4

Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 184.675.840.246,59
b.Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan Rp. 184.675.840.246,59 Sub Total Rp. -
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan (SiLPA/SiKPA) Rp. 366.997.283.368,98 Sub Total Rp. 366.997.283.368,98
d.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 366.997.283.368,98

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp. 18.424.211.620.274,80
b.Jumlah Kewajiban Rp. 221.203.139.519,52
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp. 18.203.008.480.755,30

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a.Pendapatan-LO Rp. 2.759.776.164.529,04
b.Beban-LO Rp. 2.236.089.322.243,72 Surplus/defisit dari Operasi Rp. 523.686.842.285,32
c.Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp. (11.461.172.079,47) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa Rp. 512.225.670.205,85
d.Defisit dari Pos Luar Biasa Rp. (524.085.623.575,49) Surplus/defisit LO Rp. (11.859.953.369,64)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a.Saldo awal kas per 1 Januari Tahun 2018 Rp. 184.676.366.247,01
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 1.000.130.677.466,66
c.Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan Rp. (817.809.234.344,27)
d.Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 644.675.876,20
e.Saldo akhir kas per 31 Desember Tahun 2018 Rp. 367.642.485.245,60

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal per 1 Januari Tahun 2018 Rp.18.157.806.205.348,80
b.Surplus/Defisit LO Rp. (11.859.953.369,64)
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Rp. (57.062.228.776,11) Mendasar 5 - Koreksi Nilai Persediaan Rp. 784.652.020,00 - Koreksi Ekuitas Lainnya Rp. (60.675.044.992,11) - Koreksi Ekuitas Perubahan Kebijakan- Koreksi Penyusutan Aset Tetap Rp. 2.828.164.196,00
d.Ekuitas Akhir Rp.18.203.008.480.755,30

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009