DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 2.815.797.100.600,- (Dua Trilyun Delapan Ratus Lima belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Ebam Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.815.797.100.600 2. Belanja Daerah sebesar Rp. 2.815.797.100.600. 3. Pembiayaan Netto Rp. 0, Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kota Samarinda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2019; Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ; 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA dan WALIKOTA SAMARINDA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

1.Pendapatan Daerah Rp. 2.815.797.100.600
2.Belanja Daerah Rp. 2.815.797.100.600
3.Pembiayaan : Surflus/Defisit Rp. 0

a.Penerimaan Rp. 0
b.Pengeluaran Rp. 0 Pembiayaan Netto Rp. 0 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0 3

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 462.390.433.700
2. b.Dana Perimbangan Rp. 1.526.232.021.600
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 827.174.645.300
(2)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan:
1. a.Pajak daerah Rp. 332.216.400.000
2. b.Retribusi Daerah Rp. 60.883.434.200
3. c.Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 11.962.599.000
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 57.328.000.500
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan:
1. a.Dana bagi hasil pajak/ bukan pajak Rp. 547.077.929.600
2. b.Dana Alokasi Umum Rp. 696.702.219.000
3. c.Dana Alokasi khusus Rp. 282.451.873.000
(4)Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c Terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah Rp. 81.168.000.000
2. b.Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya Rp. 390.382.082.300
3. b.Dana Penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 30.087.063.000
4. c.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya Rp. 325.537.500.000

Pasal 3

(1)Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp. 1.066.994.035.000
2. b.Belanja Langsung Rp. 1.748.803.065.600 4
(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Huruf a terdiri dari Jenis Belanja:
1. a.Belanja pegawai Rp. 1.037.472.217.800
2. b.Belanja Hibah Rp. 22.530.400.000
3. c.Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.087.942.000
4. d.Belanja bantuan keuangan kepada partai politik Rp. 1.903.475.200
5. e.Belanja Tidak Terduga Rp. 3.000.000.000
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Huruf b terdiri dari Jenis Belanja:
1. a.Belanja pegawai Rp. 315.319.492.300
2. b.Belanja barang dan jasa Rp. 477.854.993.300
3. c.Belanja Modal Rp. 955.628.580.000

Pasal 4

(1)Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Rp. 0
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) Rp. 0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1.Lampiran I : Ringkasan APBD;
2.Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 5 dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7.Lampiran VII : Daftar piutang daerah;
8.Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9.Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10.Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11.Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
13.Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kota Samarinda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya ;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kota Samarinda ; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 6

Pasal 7

Landasan Operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 18 Desember 2018 WALIKOTA SAMARINDA, ttd Diundangkan di Samarinda pada tanggal 18 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, ttd SUGENG CHAIRUDDIN SYAHARIE JA’ANG LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 8. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kota Samarinda Kepala Bagian Hukum, H. MASRIL N, SH. MH. NIP. 196303121986031008 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2020