DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat : a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c) Neraca; d) Laporan Operasional; e) Laporan Arus Kas; f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan g) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut : a. Pendapatan sebesar Rp. 3,345,520,495,268.58 b. Belanja sebesar Rp. 3,065,215,869,366.89 c. Transfer Rp 1,968,531,745,00 sehingga menghasilkan Surplus Rp. 278,336,094,156.69 d. Pembiayaan Netto sebesar Rp 366,997,283,368.98 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Rp. 645,333,377,525.67.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA DAN WALIKOTA SAMARINDA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat : a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c) Neraca; d) Laporan Operasional; e) Laporan Arus Kas; f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan g) Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. 3,345,520,495,268.58
b.Belanja Rp. 3,065,215,869,366.89
c.Transfer Rp 1,968,531,745,00 Surplus/Defisit Rp. 278,336,094,156.69
d.Pembiayaan -Penerimaan Rp. 366,997,283,368.98 -Pengeluaran Rp. 0,00 Pembiayaan Netto Rp 366,997,283,368.98 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Rp. 645,333,377,525.67

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp281,193,165,137.58 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pendapatan Rp 3,064,327,330,131.00
2. b.Realisasi Pendapatan Rp 3,345,520,495,268.58 Selisih Lebih/Kurang Rp. 281,193,165,137.58
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (364,140,212,388.11) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Belanja dan Transfer Rp 3,431,324,613,500.00
2. b.Realisasi belanja dan transfer Rp 3,067,184,401,111.89 Selisih Lebih/Kurang Rp. (364,140,212,388.11)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp645,333,377,525.69 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Surplus/Defisit Rp (366,997,283,369.00)
2. b.Realisasi Surplus/Defisit Rp 278,336,094,156.69 Selisih Lebih/Kurang Rp. 645,333,377,525.69
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0.02 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Penerimaan Pembiayaan Rp 366,997,283,369.00
2. b.Realisasi Pembiayaan Rp 366,997,283,368.98 Selisih Lebih/Kurang Rp. 0.02
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00
2. b.Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00 Selisih Lebih/Kurang Rp 0,00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(0.02) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pembiayaan Netto Rp 366,997,283,369.00
2. b.Realisasi Pembiayaan Netto Rp 366,997,283,368.98 Selisih Lebih/Kurang Rp (0.02)

Pasal 4

Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 366,997,283,368.98
b.Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 366,997,283,368.98 Sub Total Rp. 0,00
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan (SiLPA/SiKPA) Rp. 645,333,377,525.67 Sub Total Rp. 645,333,377,525.67
d.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 645,333,377,525.67

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp. 19,087,291,017,178.10
b.Jumlah Kewajiban Rp. 195,599,683,156.48
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp. 18,891,691,334,021.60

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a.Pendapatan - LO Rp. 3,354,334,327,409.03
b.Beban – LO Rp. 2,569,883,703,566.77 Surplus/Defisit dari Operasi Rp. 784,450,623,842.26
c.Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp. (9,959,448,396.17) Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp. 774,491,175,446.09
d.Defisit dari Pos Luar Biasa Rp. (1,693,960,756.00)
e.Surplus/Defisit LO Rp. 772,797,214,690.09

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a.Saldo Awal Kas per 1 Januari Tahun 2018 Rp. 367,642,485,245.60
b.Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp. 1,484,840,118,904.65
c.Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan Rp. (1,206,504,024,747.96)
d.Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Rp. (645,201,876.62)
e.Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2018 Rp. 645,333,377,525.67

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal per 1 Januari Tahun 2018 Rp. 18,203,008,480,755.30
b.Surplus/Defisit LO Rp. 772,797,214,690.09
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Rp. (84,114,361,423.75) Mendasar - Koreksi Nilai Persediaan Rp. 0.00 - Koreksi Ekuitas Lainnya Rp. (83,225,804,315.27) - Koreksi Ekuitas Perubahan Kebijakan- Koreksi Penyusutan Aset Tetap Rp. 2,259,058,391.52
d.Ekuitas Akhir Rp. 18,891,691,334,021.60

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2019