DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penambahan angka 18 Pasal 1, penghapusan huruf f Pasal 2, perubahan huruf e angka 1 Pasal 2, penambahan angka 5 dan angka 6 huruf e Pasal 2, penyisipan Pasal 15B.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan tentang kelembagaan perangkat daerah sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
9.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALI KOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Semarang.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Semarang.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Semarang.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Semarang.
12.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
13.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat sebagai Perangkat Daerah.
14.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Tipe A adalah ukuran atau intensitas untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar.
17.Tipe B adalah ukuran atau intensitas untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang sedang.
18.Tipe C adalah ukuran atau intensitas untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang kecil.
2.Ketentuan huruf f Pasal 2 dihapus dan huruf e angka 1 Pasal 2 diubah dan huruf e Pasal 2 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 5 dan angka 6, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
4. 4.Dinas Penataan Ruang merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum sub urusan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
5. 5.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan permukiman;
6. 6.Dinas Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum sub urusan Kebakaran;
7. 7.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
8. 8.Dinas Sosial merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
9. 9.Dinas Tenaga Kerja merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. 11.Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
12. 12.Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Persampahan dan air limbah dan bidang Kehutanan;
13. 13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. 14.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
15. 15.Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
16. 16.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
17. 17.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. 18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. 19.Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
20. 20.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
21. 21.Dinas Arsip dan Perpustakaan merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
22. 22.Dinas Perikanan merupakan Dinas Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan Perikanan Tangkap dan sub urusan Perikanan Budidaya;
23. 23.Dinas Pertanian merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
24. 24.Dinas Perdagangan merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan; dan
25. 25.Dinas Perindustrian merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Energi Sumber Daya Mineral.
e.Badan Daerah, terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
2. 2.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
5. 5.Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan Badan Daerah Tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan; dan
6. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Daerah dengan intensitas besar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Dihapus.
1. 3.Di antara Pasal 15A dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15B

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1 dan angka 5 wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah diundangkan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 9 November 2023 WALI KOTA SEMARANG ttd HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU Diundangkan di Semarang pada tanggal 9 November 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (8-298/2023) Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Diah Supartiningtias, SH, M.Kn Pembina Tingkat I NIP. 196710231994012001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 20233 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG I. UMUM Dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, mengamanatkan Pemerintah Daerah membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan 2 (dua) konsep. Pertama, menggabungkan dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perencanaan. Kedua, membentuk Perangkat Daerah dan Badan Riset dan Inovasi Daerah, dengan mendapatkan rekomendasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam hal pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah telah mendapatkan rekomendasi Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Nomor B_170/I/OT.00.00/3/2023 perihal pertimbangan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 2 Maret 2023 bahwa Pemerintah Daerah Kota Semarang dapat membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 15B

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 158

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 15B

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 15B

Dasar hukum (4)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 15B

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 15B

Dasar hukum (4)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021