(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
a.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
b.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
c.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
d.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
e.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 7 Mei 2021 WALIKOTA SEMARANG, ttd HENDRAR PRIHADI Diundangkan di Semarang pada tanggal 7 Mei 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH (1-59/2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Drs.Satrio Imam Poetranto, M.Si Pembina Tingkat I NIP.196503111986021004 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG I. UMUM Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan kepastian hukum dan arah kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun peraturan tentang kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Rumah Sakit Daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pengaturan Rumah Sakit Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum mampu menjamin terwujudnya tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, sehingga dalam praktiknya memberi dampak pada penurunan mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang antara lain mengatur rumah sakit daerah bertujuan untuk lebih meningkatkan kinerja rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Seiring pesatnya pertumbuhan dan perkembangan Kota Semarang berimbas terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Penataan Ruang memiliki tugas dan tanggungjawab yang lebih besar terhadap pencapaian kinerja dan visi misi Kota Semarang. Dalam mewujudkan visi dan misi Kota Semarang dan mengacu pada kerangka konseptual, pelaksanaan kebijakan dalam menyelenggarakan masing-masing urusan/sub urusan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Penataan Ruang mengemban tugas yang yang besar dan tanggungjawab penuh dalam perkembangan infrastruktur, penataan ruang, bangunan gedung dan pertanahan. Hasil pemetaan Tahun 2016 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri urusan pekerjaan umum, tata ruang kota dan pertanahan di Kota Semarang hanya dilaksanakan oleh 2 (dua) dinas tipe B. Untuk memberikan kinerja yang lebih efisien, efektif dan optimal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Penataan Ruang perlu adanya peningkatan tipe dinas yang semula merupakan dinas dengan tipe B menjadi dinas dengan tipe A. Dalam rangka penyesuaian kebijakan pemerintah pusat dan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana Sekretariat Daerah bukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan maka perlu adanya pengalihan tugas urusan bidang pemberdayaan masyarakat yang semula dilaksanakan oleh Seketariat Daerah dialihkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana dinas dimaksud merupakan salah satu pecahan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I