DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang yaitu ketentuan umum, Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
1. d.bahwa sehubungan dengan adanya perkembagan peraturan perundang-undangan tentang kelembagaan perangkat daerah, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu diubah dan disesuaikan;
2. e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf d angka 3, angka 4 dan angka 10 Pasal 2 diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
4. 4.Dinas Penataan Ruang merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum sub urusan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
5. 5.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan permukiman;
6. 6.Dinas Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sub urusan Kebakaran;
7. 7.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
8. 8.Dinas Sosial merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
9. 9.Dinas Tenaga Kerja merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. 11.Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
12. 12.Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Persampahan dan air limbah dan bidang Kehutanan;
13. 13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. 14.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
15. 15.Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
16. 16.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
17. 17.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. 18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
19. 19.Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
20. 20.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
21. 21.Dinas Arsip dan Perpustakaan merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
22. 22.Dinas Perikanan merupakan Dinas Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan Perikanan Tangkap dan sub urusan Perikanan Budidaya;
23. 23.Dinas Pertanian merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
24. 24.Dinas Perdagangan merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
25. 25.Dinas Perindustrian merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
f.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Daerah dengan intensitas besar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
1. 2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan terdapat:
1. a.Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
2. b.Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

3.Pasal 11 dihapus.
4.Pasal 13 dihapus.
5.Pasal 14 dihapus.
6.Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3, angka 4, dan angka 10, huruf f dan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah diundangkan.

7.Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
1. a.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. b.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3. c.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
4. d.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
5. e.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 7 Mei 2021 WALIKOTA SEMARANG, ttd HENDRAR PRIHADI Diundangkan di Semarang pada tanggal 7 Mei 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH (1-59/2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Drs.Satrio Imam Poetranto, M.Si Pembina Tingkat I NIP.196503111986021004 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG I. UMUM Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan kepastian hukum dan arah kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun peraturan tentang kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Rumah Sakit Daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pengaturan Rumah Sakit Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum mampu menjamin terwujudnya tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, sehingga dalam praktiknya memberi dampak pada penurunan mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang antara lain mengatur rumah sakit daerah bertujuan untuk lebih meningkatkan kinerja rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Seiring pesatnya pertumbuhan dan perkembangan Kota Semarang berimbas terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Penataan Ruang memiliki tugas dan tanggungjawab yang lebih besar terhadap pencapaian kinerja dan visi misi Kota Semarang. Dalam mewujudkan visi dan misi Kota Semarang dan mengacu pada kerangka konseptual, pelaksanaan kebijakan dalam menyelenggarakan masing-masing urusan/sub urusan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Penataan Ruang mengemban tugas yang yang besar dan tanggungjawab penuh dalam perkembangan infrastruktur, penataan ruang, bangunan gedung dan pertanahan. Hasil pemetaan Tahun 2016 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri urusan pekerjaan umum, tata ruang kota dan pertanahan di Kota Semarang hanya dilaksanakan oleh 2 (dua) dinas tipe B. Untuk memberikan kinerja yang lebih efisien, efektif dan optimal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Penataan Ruang perlu adanya peningkatan tipe dinas yang semula merupakan dinas dengan tipe B menjadi dinas dengan tipe A. Dalam rangka penyesuaian kebijakan pemerintah pusat dan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana Sekretariat Daerah bukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan maka perlu adanya pengalihan tugas urusan bidang pemberdayaan masyarakat yang semula dilaksanakan oleh Seketariat Daerah dialihkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana dinas dimaksud merupakan salah satu pecahan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 140

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 15A

Pasal 16

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 15A

Pasal 16

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023