DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A; c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A; d. Dinas Daerah; e. Badan Daerah; f. Kecamatan; Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Walikota adalah Walikota Semarang;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Semarang;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Semarang;
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Semarang;
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Semarang;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum merupakan Dinas Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum
4. 4.Dinas Penataan Ruang merupakan Dinas Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum sub urusan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
5. 5.Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sub urusan permukiman;
6. 12.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;
7. 13.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat sebagai Perangkat Daerah;
8. 14.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. 15.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
10. 16.Tipe A adalah ukuran atau intensitas untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar;
11. 17.Tipe B adalah ukuran atau intensitas untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang sedang.
12. 6.Dinas Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sub urusan kebakaran;
13. 7.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
14. 8.Dinas Sosial merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
15. 9.Dinas Tenaga Kerja merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
16. 10.Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
17. 11.Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
18. 12.Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sub urusan persampahan dan air limbah serta bidang Kehutanan;
19. 13.Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
20. 14.Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
21. 15.Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
22. 16.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
23. 17.Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
24. 18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
25. 19.Dinas Kepemudaan Dan Olahraga merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan Dan Olahraga;
26. 20.Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
27. 21.Dinas Arsip Dan Perpustakaan merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
28. 22.Dinas Perikanan merupakan Dinas Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan Dan Perikanan;
29. 23.Dinas Pertanian merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
30. 24.Dinas Perdagangan merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
31. 25.Dinas Perindustrian merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Energi Sumber Daya Mineral.
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Semarang Barat dengan Tipe A
2. b.Kecamatan Semarang Utara dengan Tipe A
3. c.Kecamatan Semarang Tengah dengan Tipe A
4. d.Kecamatan Semarang Selatan dengan Tipe A
5. e.Kecamatan Semarang Timur dengan Tipe A
6. f.Kecamatan Pedurungan dengan Tipe A
7. g.Kecamatan Gajahmungkur dengan Tipe A
8. h.Kecamatan Banyumanik dengan Tipe A
9. i.Kecamatan Candisari dengan Tipe A
10. j.Kecamatan Gunungpati dengan Tipe A
11. k.Kecamatan Mijen dengan Tipe A
12. l.Kecamatan Ngaliyan dengan Tipe A
13. m.Kecamatan Tugu dengan Tipe A
14. n.Kecamatan Genuk dengan Tipe A
15. o.Kecamatan Gayamsari dengan Tipe A
16. p.Kecamatan Tembalang dengan Tipe A
(3)Dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas :

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD dan UPTB.
(2)UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6, terdapat UPTD di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat, tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja serta unit kerja dibawah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya.
(4)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli Walikota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020