DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 356

Lembaga terkait

Ringkasan

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang dengan sistematika sebagai berikut; 1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah 3. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Azas Umum dan Struktur APBD 5. Penyusunan Rancangan APBD 6. Penetapan APBD 7. Pelaksanaan APBD 8. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD 9. Penatausahaan Keuangan Daerah 10. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 11. Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD 12. Kekayaan dan Kewajiban 13. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah 14. Penyelesaian Kerugian Daerah 15. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 16. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 17. Ketentuan Peralihan 18. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

b.menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
c.menetapkan kuasa pengguna anggaran atau barang;
d.menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
e.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
f.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
g.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
h.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

(3)Walikota ....................
(3)Walikota selaku pemegang kewenangan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
1. a.sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
2. b.kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) selaku PPKD;
3. c.kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah adalah koordinator pengelolaan keuangan daerah.
(2)Sekretaris Daerah selaku koordinator keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang:
1. a.penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
2. b.penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
3. c.penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
4. d.penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
5. e.tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah;
6. f.penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(3)Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas:
1. a.memimpin tim anggaran Pemerintah Daerah;
2. b.menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
3. c.menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
4. d.memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan
5. e.melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.
(4)Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Walikota.

Pasal 7

(1)Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat
(3)huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. b.menyusun ....................
3. b.menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
4. c.melaksanakan pengendalian pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. d.melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
6. e.menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
7. f.melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.
(2)PPKD selaku BUD berwenang:
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. b.megesahkan DPA-SKPD;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. e.melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. f.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
7. g.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
8. h.menyimpan uang daerah;
9. i.mengelola atau menatausahakan penyertaan modal;
10. j.menetapkan SPD;
11. k.melaksanakan penempatan uang daerah;
12. l.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
13. m.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
14. n.melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
15. o.melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
16. p.melakukan penagihan piutang daerah;
17. q.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
18. r.menyajikan informasi keuangan daerah;
19. s.melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pasal 8

(1)PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD.
(2)Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
(3)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. a.menyiapkan anggaran kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D;
4. d.menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
5. e.memantau ....................
6. e.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
7. f.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
8. g.menyimpan uang daerah;
9. h.melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan penyertaan modal daerah;
10. i.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
11. j.melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
12. k.melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
13. l.melakukan penagihan piutang daerah.
(4)Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 9

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

a.menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
b.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
c.melaksanakan pemungutan pajak daerah;
d.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
e.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
f.menyajikan informasi keuangan daerah;
g.melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pasal 10

(1)Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang- undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(2)Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.menyusun RKA-SKPD;
2. b.menyusun DPA-SKPD;
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. d.melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dengan menandatangani SPM;
6. f.melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
7. g.mengadakan ...................
8. g.mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
9. h.mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10. i.mengelola barang milik daerah atau kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
11. j.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. l.melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran atau pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota;
14. m.bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
15. n.mengesahkan laporan pertanggungjawaban anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Pasal 11

(1)Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang.
(2)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
(3)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul kepala SKPD melalui PPKD.
(4)Pelimpahan sebagaian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi :
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
6. f.mengawasi pelaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
7. g.melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
(5)kuasa ....................
(5)Kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran atau pengguna barang.
(6)Dalam hal pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 12

(1)Pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatannya dapat menunjuk pejabat unit kerja SKPD selaku PPTK melalui atasan langsung yang bersangkutan.
(2)Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.
(3)PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran atau pengguna barang.
(4)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
1. a.mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. b.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. c.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
(5)Dokumen anggaran sabagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
(2)PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada (1) mempunyai tugas :
1. a.meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui atau disetujui oleh PPTK;
2. b.meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP- LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. c.melakukan verifikasi SPP;
4. d.menyiapkan SPM;
5. e.melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. f.melaksanakan akuntansi SKPD;
7. g.menyiapkan laporan keuangan SKPD.
(3)PPK .....................
(3)PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara atau daerah, bendahara dan atau PPTK.

Pasal 14

(1)Walikota atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
(2)Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.
(3)Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan atau pekerjaan atau penjualan, serta membuka rekening atau giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
(4)Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Walikota atas usul SKPD melalui PPKD menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
(5)Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

BAB IV

AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Pasal 15

(1)APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
(2)Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
(3)APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
(4)APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 16

(1)Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan atau jasa dianggarkan dalam APBD.
(2)Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
(3)seluruh .......................
(3)Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
(4)Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks356PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 2 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Pasal 15

Pasal 16

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Pasal 15

Pasal 16

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 9 Tahun 2015