DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembentukan BUMD sebagai perusahaan induk (Holding Company) yang berbentuk perusahaan perseroan daerah dnegan nama PT Serang Guna Sarana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa BUMD yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk menjadi perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menjunjung prinsip tatakelolaperusahaan yang baik, menciptakan lapangan kerja,sertasebagai pendorong pembangunan di Kota Serang;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD dan pendirian BUMD dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang …………….
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
11.Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 0811);
12.Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 1211); Dengan ………………. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG dan WALIKOTA SERANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Serang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Serang.
3.Walikota adalah Walikota Serang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroan.
7.Organ Perusahaan Perseroan Daerah adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroandan/atau anggaran dasar.
9.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11.Pegawai adalah Pegawai BUMD.
12.Kerjasama adalah usaha bersama antara BUMD dengan Pemerintah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam mauapun di luar negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud didirikannya BUMD adalah:
1. a.Memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi Daerah;
2. b.Mencari keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;
3. c.Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing, dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat;
4. d.Meningkatkan tata kelola aset Pemerintah Daerah;
5. e.Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan
6. f.Turut aktif membina, mengembangkan, dan memberdayakan ekonomi kerakyatan secara professional sebagai perwujudan Visi dan Misi Daerah.
(2)Tujuan didirikannya BUMD adalah :
1. a.Meningkatkan pelayanan publik;
2. b.Meningkatkan pendapatan Daerah;
3. c.Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BUMD sebagai perusahaan induk (Holding Company) yang berbentuk perusahaan perseroan daerah dengan nama, PT. Serang Guna Sarana.
(2)Perseroan daerah dapat membentuk anak perusahaan yang berbentuk Perseroan Daerah dan perusahaan umum daerah.
(3)Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan dengan Akta pendirian oleh Notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 4

BUMD berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah serta dapat membuka cabang atau perwakilan perusahaan di dalam dan/atau luar negeri atas keputusan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

BIDANG USAHA

Pasal 5

BUMD melakukan kegiatan dengan menyelenggarakan kegiatan usaha di dalam ruang lingkup prioritas bidang usaha, meliputi :

a.bidang usaha air bersih;
b.bidang usaha jasa pengelolaan sampah dan kebersihan;
c.bidang usaha perikanan; d.bidang……
d.bidang usaha pertanian;
e.bidang usaha transportasi.
f.bidang usaha perdagangan;
g.bidang usaha pembangunan;
h.bidang usaha infrastruktur;
i.bidang usaha jasa keuangan; dan
j.bidang usaha jasa umum.

BAB VI

Organ Perusahaan

Pasal 6

(1)Organ perseroan Daerah terdiri atas :
1. a.walikota selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal,
2. b.direksi, dan
3. c.dewan pengawas.
(2)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat oleh Walikota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 7

(1)Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perseroan dapat membentuk kerjasama dengan Pihak Lain di dalam dan di luar negeri.
(2)Laporan pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan kepada Walikota dan DPRD.

BAB VIII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

(1)Modal dasar pendirian BUMD dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau bentuk lainnya berupa kekayaan Pemerintah Daerah yang dinilai secara ekonomis.
(2)Modal dasar yang berbentuk uang untuk penetapan besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(3)Jumlah modal ditempatkan adalah sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disetor penuh sebagai penyertaan modal awal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 9

(1)Penyertaan Modal merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
(2)Penambahan modal melalui penjualan saham Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.
(3)Ketentuan lain-lain mengenai perubahan modal dasar BUMD ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(4)Penambahan modal perseroan dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(5)Untuk membentuk Perseroan Anak Perusahaan (Subsidary Company) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal tambahan.
(6)Ketentuan mengenai penyertaan modal diatur dengan Peraturan daerah tersendiri.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 2 Tahun 2014