DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis Standar Pelayanan Minimal Bab III Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bab IV Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bab V Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Bab VII Pendanaan Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa semakin tingginya kebutuhan masyarakat masyarakat akan pelayanan yang optimal menuntut adanya pelayanan yang baik dan tertib;
c.bahwa dengan ditetapkanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4.Peraturan .....
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG dan WALI KOTA SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Serang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
6.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7.Pelayanan .....
7.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
9.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11.Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
14.Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
16.Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20.Rencana .....
20.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
(2)Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Pasal 4

(1)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.
(2)Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai SPM.
(3)Penetapan sebagai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang:
1. a.bersifat mutlak;dan
2. b.mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

BAB II

JENIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 5

(1)Jenis Pelayanan Dasar untuk Daerah terdiri atas:
1. a.pendidikan anak usia dini;
2. b.pendidikan dasar;
3. c.pendidikan kesetaraan;
4. d.pelayanan kesehatan ibu hamil;
5. e.pelayanan kesehatan ibu bersalin;
6. f.pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
7. g.pelayanan kesehatan balita;
8. h.pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
9. i.pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. j.pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
11. k.pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. l.pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
13. m.pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. n.pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
15. o.pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immun odeficiency virus);
16. p.pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
17. q.penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
18. r.penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah;
19. s.fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah;
20. t.pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
21. u.pelayanan informasi rawan bencana;
22. v.pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. w.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. x.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. y.rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
26. z.rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; aa. rehabilitasi .... aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; ab. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan ac. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.
(2)Materi muatan SPM mencakup:
1. a.Jenis Pelayanan Dasar;
2. b.Mutu Pelayanan Dasar; dan
3. c.penerima Pelayanan Dasar.
(3)Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar.

Pasal 6

(1)Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah terdiri atas:
1. a.pendidikan anak usia dini;
2. b.pendidikan dasar; dan
3. c.pendidikan kesetaraan.
(2)Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, paling sedikit memuat:
1. a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. b.standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
3. c.petunjuk teknis tata cara pemenuhan standar.
(3)Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
1. a.usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
2. b.usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
3. c.usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.
(4)Ketentuan mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah terdiri atas:
1. a.pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. b.pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. c.pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. d.pelayanan kesehatan balita;
5. e.pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. f.pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. g.pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. h.pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. i.pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. j.pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. k.pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. l.pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immun odeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.
(2)Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, paling sedikit memuat:
1. a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. b.standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan;dan
3. c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
(3)Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
1. a.ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. b.ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. c.bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. d.balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita;
5. e.usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. f.usia ....
7. f.usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
8. g.usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
9. h.penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
10. i.penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
11. j.orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
12. k.orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
13. l.orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immun odeficiency virus) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immun odeficiency virus).
(4)Ketentuan mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah terdiri atas:
1. a.pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. b.penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
(2)Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, paling sedikit memuat:
1. a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
2. b.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
(3)Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu setiap Warga Negara.
(4)Ketentuan ....
(4)Ketentuan mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah terdiri atas:
1. a.penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah; dan
2. b.fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah.
(2)Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, paling sedikit memuat:
1. a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
2. b.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
(3)Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
1. a.korban bencana Daerah yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah; dan
2. b.masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah.
(4)Ketentuan mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah terdiri atas:
1. a.pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. b.pelayanan ....
3. b.pelayanan informasi rawan bencana;
4. c.pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
5. d.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
6. e.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
(2)Mutu Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang paling sedikit memuat:
1. a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. b.standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan
3. c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
(3)Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
1. a.yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. b.yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
3. c.yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
(4)Ketentuan mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

JENIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

JENIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2011