Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
1.Lampiran I
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V 6.
7. 8. Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII
9.Lampiran IX
10.LampiranX
11.Lampiran XI
12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII
14.Lampiran XIV
15.Lampiran XV
16.Lampiran XVI ringkasan APBD perubahan yang diklasifikasi menurut kelompok dan jerns pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta subkeluaran; rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM; sinkronisasi program pada RPJMDjRPD dengan APBD; sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan peraturan daerah tentang APBD; sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi; daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; daftar piutang daerah; daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; daftar subkegiatan tahun anggaran sebe1umnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan; daftar dana cadangan; dan daftar pinjaman daerah.