DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2025 dari semula Rp1.622.462.990.970,00 menjadi Rp1.693.865.469.567,00 dengan rincian Pendapatan Daerah menjadi Rp1.626.847.643.395,00, Belanja Daerah menjadi Rp1.683.865.469.567,00, Penerimaan Pembiayaan menjadi Rp67.017.826.172,00, dan Pengeluaran Pembiayaan menjadi Rp10.000.000.000,00, serta mengatur sumber-sumber pendapatan, jenis belanja (pegawai, barang/jasa, subsidi, hibah, bantuan sosial, modal, tidak terduga), pembiayaan, dan ketentuan pengeluaran dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa1317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 19 bulan Juni tahun 2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang ...
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid- 19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);
11.Peraturan ...
11.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi' Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 136); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHANANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Serang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.WaHKota adalah WaHKota Serang.
4.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
9.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali darr/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya Pasal 2 APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.622.462.990.970,00 bertambah sebesar Rp71.402.478.597,00 sehingga menjadi Rp1.693.865.469.567,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
1. 1.semula
2. 2.bertambah jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rpl.592.462.990.970,00 Rp 34.384.652.425,00 Rp 1.626.847.643.395,00
b.belanja ...
b.Belanja Daerah
1. 1.semula
2. 2.bertambah Rp1.610.962.990.970,00 Rp72.902.478.597,OO jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.683.865.469.567,00
c.Pembiayaan daerah
1. 1.penerimaan Pembiayaan a) semula Rp30.000.000.000,OO b) bertambah Rp37.017.826.172,OO jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp67.017.826.172,OO
2. 2.pengeluaran Pembiayaan a) semula Rp11.500.000.000,OO b) berkurang Rp(1.500.000.000,00) jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp10.000.000.000,OO

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah
1. 1.semula
2. 2.bertambah Rp424.894.985.484,OO Rp559 .347.901,00 jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
b.pendapatan transfer
1. 1.semula
2. 2.bertambah Rp 425.454.333.385,00 Rp1.167.568.005.486,00 Rp 27.645.202.837,00 jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 1.195.213.208.323,00
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah
1. 1.semula RpO,OO
2. 2.bertambah Rp6.180.101.687,00 jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp6.180.101.687,00

(1)Pendapatan asli daerah a, bersumber dari:
1. a.pajak daerah;
  1. 1.semula
  2. 2.berkurang jumlah pajak daerah setelah peru bahan
2. b.retribusi daerah;
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah Pasal 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf Rp351.300.000.000,OO Rp(10.089.292.297,00) Rp 341.210.707.703,00 Rp66.640.928.250,OD Rp 2.891. 707.435,00 jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp69.532.635.685,00
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  1. 1.semula Rp1.308.410.992,00
  2. 2.bertambah Rp629.151.223,00 jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp1.937.S62.21S,00
4. d.lain-lain ...
5. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
  1. 1.semula Rp5.645.646.242,00
  2. 2.bertarnbah Rp7.127.781.540,00 jumlah lain -lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp12.773.427.782,OO
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.transfer pemerintah pusat
  1. 1.semula
  2. 2.bertarnbah jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.065.827.860.790,00
2. b.transfer antar daerah
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp129.385.347.533,00
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 huruf c, bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.semula RpO,OO
2.bertarnbah Rp6. 180. 101.687,00 jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Pasal 5 Anggaran Belanja Daerah sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.belanja operasi
1. 1.semula
2. 2.bertambah jumlah belanja operasi setelah perubahan
b.belanja modal
1. 1.semula
2. 2.bertarnbah jumlah belanja modal setelah perubahan
c.belanja tidak terduga
1. 1.semula
2. 2.berkurang jumlah belanja tidak terduga setelah peru bahan Pasa16

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.belanja pegawai
  1. 1.semula
  2. 2.berkurang jumlah belanja pegawai setelah peru bahan
2. b.belanja barang dan jasa
  1. 1.semula
  2. 2.bertarnbah Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp1.065.679.534.968,00 Rp148.325.822,00 Rp101.888.470.518,00 Rp27.496.877.015,00 Rp6.180.101.687,00 Rp 1.492.060.588.720,00 Rp16.864.786.201,00 Rp1.508.925.374.921,00 Rp11 1.902.402.250,00 Rp61.512.692.396,OO Rp173.415.094.646,00 Rp7.000.000.000,00 Rp(5.475.000.000,00) Rp1.525.000.000,00 Rp814.862.574.292,00 Rp{8.077.101.277,00) Rp806.785.473.015,00 Rp622.080.330.875,00 Rp23.704.919.278,00 Rp645.785.250.153,00
3. c.belanja ...
4. c.belanja subsidi
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah/ (berkurang) jumlah belanja subsidi setelah perubahan
5. d.belanja hibah
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah jumlah belanja hibah setelah peru bahan
6. e.belanja bantuan sosial
  1. 1.semula
  2. 2.berkurang jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp1.715.000.000,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah/berkurang jumlah be1anja modal tanah setelah perubahan Rp 1.900.000.000,00
2. b.belanja modal peralatan dan mesin
  1. 1.semula Rp33.526.076.529,00
  2. 2.bertambah Rp15.633.269.369,00 jumlah be1anja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp49.159.345.898,OO
3. c.be1anja modal gedung dan bangunan
  1. 1.semula Rp25.100.996.414,00
  2. 2.bertambah Rp12.246.066.166,00 Jumlah be1anja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp37.347.062.580,OO
4. d.be1anja modal jalan, jaringan, dan irigasi
  1. 1.semula Rp44.791.298.207,00
  2. 2.bertambah Rp33.272.816.861,00 jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp78.064.115.068,00
5. e.belanja modal aset tetap lainnya
  1. 1.semula Rp6.484.031.100,00
  2. 2.bertambah Rp99.200.000,00 jumlah be1anja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp6.583.231.100,00
6. f.belanja modal aset lainnya
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah Rp525.000.000,00 Rp70.000.000,00 Rp595.000.000,00 Rp52.125.318.553,00 Rp1.919.333.200,00 Rp54.044.651.753,OO Rp2.467.365.000,00 Rp(752.365.000,00) Rp1.900.000.000 ,00 RpO,OO Rp 100.000.000,00 Rp261.340.000,00 jumlah belanja aset lainnya sete1ah perubahan Rp361.340.000,00
(3)Be1anja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:
1. a.semula
2. b.berkurang jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp7.000. 000. 000 ,00 Rp(5.475.000.000,00) Rpl.525.000.000,00 Pasal 7 ... Anggaran Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
3. a.penerimaan Pembiayaan
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
4. b.pengeluaran Pembiayaan
  1. 1.semula
  2. 2.berkurang jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

Pasal 7

Rp30.000.000.000,OO Rp37.017.B26.172,OO Rp67.017.B26.172,OO Rp11.500.000.000,OO Rp(1.500.000.000),OO Rp10.000.000.000,OO PasalB Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1.semula Rp30.000.000.000,OO
2.bertambah Rp37.017.B26.172,OO jumlah sisa lebih perhitungan Anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp67.017.B26.172,OO Pasal 9 Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a.pembentukan dana cadangan
1. 1.semula Rp5.000.000.000,00
2. 2.bertambah/berkurang RpO,OO jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp5.000.000.000,00
b.penyertaan modal daerah
1. 1.semula
2. 2.berkurang jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp6.500.000.000,OO Rp(1.500.000.000,00) Rp5.000.000.000,00

Pasal 10

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan / atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial darr/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan / atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja ...
3. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
4. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; danj atau
5. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1.Lampiran I
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V 6. 7. 8. Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII
9.Lampiran IX
10.LampiranX
11.Lampiran XI
12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII
14.Lampiran XIV
15.Lampiran XV
16.Lampiran XVI ringkasan APBD perubahan yang diklasifikasi menurut kelompok dan jerns pendapatan, belanja, dan pembiayaan; ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta subkeluaran; rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM; sinkronisasi program pada RPJMDjRPD dengan APBD; sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan peraturan daerah tentang APBD; sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi; daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; daftar piutang daerah; daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; daftar subkegiatan tahun anggaran sebe1umnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan; daftar dana cadangan; dan daftar pinjaman daerah.

Pasal 12

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD. PasalI3 ...

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang. erang Agustus 2025 NG, Diundangkan di Serang pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG, LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN (NOMOR URUT PERDA 7, 27) / (TAHUN 2025)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 7 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022