Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 11 Tahun 2016
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 28
Ringkasan
Peraturan ini berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Peraturan ini berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Menimbang: a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu dilakukan Perubahan demi peningkatan mutu pendidikan serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan; WALIKOTASIBOLGA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA • PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANGPENYELENGGARAANPENDIDIKAN TENTANG PERATURANDAERAHKOTA SIBOLGA NOMOR 11 TAHUN 2016 WALIKOTA SIBOLGA PROVINS! SUMATERA UTARA §4LINAN I
Beberapa ketentuan dalam. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 1) diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANGPENYELENGGARAANPENDIDIKAN.
Menetapkan : " MEMUTUSKAN: WALIKOTASIBOLGA dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTASIBOLGA Dengan Persetujuan Bersama
2036);
'
•
1 Ob. -Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. lOa. Lembaga Penyelenggara .Pendidikan adalah organisasi dan/atau badan hukum yang mendapat izin untuk menyelenggarakan satuan pendidikan formal, non formal maupun informal.
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pemimpin, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, pelayan dan pengendali lembaga Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendidikan.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Walikota adalah Walikota Sibolga. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Sibolga.
BABI KETENTUANUMUM 4. 5. 6. 7. 8. ~
masyarakat yang untuk menunjang 1;7. Tenaga kependidikan adalah anggota mengabdikan diri dan diangkat . penyelenggaraan pendidikan.
lSd. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA),Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)atau bentuk lain yang sederajat. lSc. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs),atau bentuk lain yang sederajat. lSb. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. lSa. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
lOc. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/ atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
( 1) Pendidik dan tenaga kependidikan dengan status CPNS,Aparatur Sipil Negara selain mendapatkan gaji, dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara,juga berhak memperoleh: tunjangan kesejahteraan; penghargaan sesuai dengan prestasi kerja; pembinaan karir; perlindungan hukum; dan menggunakan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran tugas. a. b. c. ~· d. e.
( 1) Penyelenggara sekolah negeri adalah Pemerintah Daerah.
( 1) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap sekolah yang sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
Bagian keenam Pengawas
:
( 1) Kepala Sekolah harus menetapkan dan melaksanakan visi dan misi sekolah yang dipimpinnya. ! Pasal 17
~· Dalam hal pemberian penghargaan dan memperhatikan kelanjutan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki prestasi dibidang olahraga dan seni, maka dilaksanakan penerimaan peserta didik berprestasi melalui jalur khusus berdasarkan pertimbangan khusus yaitu prestasi tingkat provinsi, nasional dan intemasional.
( 1)
Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pengawas sekolah dan pengawas PAUD ditetapkan oleh Walikota atas usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2 Standar ... a. b. c. • d. e. f. g. h. ( 1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) terdiri atas: anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI paling rendah 95 persen; angka putus sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah; sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional paling rendah 90 persen; jumlah guru SD yang diperlukan terpenuhi paling rendah 90 persen; guru SD /MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional paling rendah 90 persen; siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran paling rendah 90 persen; jumlah siswa SD/MI perkelas 32 orang siswa; siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standard nasional mencapai nilai "memuaskan" dalam mata pelajaran membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III dan mata pelajaran bahasa, matematika, IPA, untuk kelas V paling rendah 90 persen; dan
( 1) Sekolah baru dapat menyelenggarakan masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) bagi peserta didik pada tiap jenjang pendidikan paling lama 3 ( tiga) hari yang dilaksanakan m ulai hari pertama masuk sekolah.
(4}Dewan ...
( 1) Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
10.·diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal . 44A, Pasal 44B dan Pasal 44C, sehingga berbunyi sebagai berikut: • e. f. • g. h. i.
jumlah guru SMP yang diperlukan terpenuhi paling rendah 90 persen; guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional paling rendah 90 persen; jumlah siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran 100 persen; jumlah siswa SMP/MTsper kelas 34 orang siswa; siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standard nasional mencapai nilai "memuaskan" dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IFS di kelas I dan II paling rendah 90 persen; dan ' J. lulusan SMP/MTsyang melanjutkan' ke Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekotah Menengah Kejuruan (SMK)paling rendah 70 persen. ·(13) Pendanaan dewan pendidikan daerah dapat bersumber dari:
Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Walikota paling ban yak 22 ( dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Daerah setelah mendapatkan usulan dari :
( 11) Anggotadewan pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
atau
,.
( 5) Anggotadewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
( 10) Anggotakomite sekolah dapat diberhentikan apabila :
a tau
Anggotakomite sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
(8)
Satuan pendidikan yang memilikipeserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis. (5)
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen