DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, AZAS DAN TUJUAN, PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN (Pasar Tradisional, Pasar Modern), PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL, PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN (Lokasi Pendirian, Batasan Luas Lantai Penjualan, Sistem Penjualan dan Jenis Barang Dagangan, Persyaratan Pendirian, Pusat Perbelanjaan, Supermarket, Hypermarket ( Department Store dan Perkulakan, Minimarket Berjaringan, Minimarket Tidak Berjaringan), Jam Kerja), PERIZINAN, KEMITRAAN USAHA, KEWAJIBAN DAN LARANGAN (Kewajiban, Larangan), PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI, SANKSI (Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana), KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modem;
b.bahwa untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok barang dengan Toko Modem serta pengembangan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modem dan konsumen, perlu diatur perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern;
a.bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modem dalam skala besar, maka Pasar Tradisional perlu dilindungi dan diberdayakan, sedangkan Pasar Modem perlu ditata dan dikendalikan agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan; Menimbang WALIKOTASIBOLGA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA ' PERLINDUNGANDANPEMBERDAYAANPASARTRADISIONAL, PENATAANDANPENGENDALIANPASARMODERN TENTANG PERATURANDAERAHKOTASIBOLGA NOMOR7 TAHUN2016 WALIKOTA SIBOLGA PROVINS! SUMATERA UTARA §LINAN I . ··,,. . .. ,

Mengingat

9.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor2036);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem;••
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) · sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4866);
2.Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
7.Pasar Modem adalah area tern pat jual beli barang dagangan dengan harga yang pasti, terdiri dari pusat perbelanjaan dan toko modem. O n...,...,.,.,+
6.Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Sibolga.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan · oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1.Daerah adalah Kota Sibolga. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTASIBOLGA dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTASIBOLGA Dengan Persetujuan Bersama

18.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya dapat disingkat IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya dapat disingkat IUPPdan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya dapat disingkat IUTMadalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
17.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah dengan Usaha Besar.
16.Perkulakan adalah toko modern yang menjual secara grosir barang konsumsi dengan luas lantai lebih dari 5.000 M2.
15.Hypermarket adalah toko modem yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 M2.
14.Departemen Store adalah toko modem yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk .sandang · dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan luas lantai lebih dari 400 M2. •' ~-
13.Supermarket adalah toko modem yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai 400 M2 sampai dengan 5.000 M2.
12.Minimarket Tidak Berjaringan adalah minimarket yang dalam melakukan kegiatan usahanya bukan merupakan jaringan manajemen dari minimarket lainnya.
10.Minimarket adalah toko modem yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 M2 yang dipergunakan untuk berusaha.
9.Toko Modem adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan . .
8.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha · atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, antara lain berupa Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan.
11.Minimarket berjaringan adalah minimarket yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
26.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki · hasil · penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (limapuluh milyar Rupiah).
25.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratusjuta Rupiah).
24.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Limapuluh juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memilikihasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tigaratusjuta Rupiah).
23.Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
22.Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
21.Jalan kolektor adalah jalan umurn yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
20.Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata- rata tinggi, dan jumlah jalan rnasuk dibatasi secara berdaya guna.
19.Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pernerintah Daerah yang rnengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

(2). Pendirian dan permodalan usaha Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasar Tradisional meliputi beberapa bentuk, antara lain:
1. a.pasar lingkungan;
2. b.pasar kelurahan;
3. c.pasar Tradisional kota; dan
4. d.pasar khusus. ( 1)

Pasal 3

(2)Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, penataan dan Pengendalian Pasar Modern,bertujuan untuk:
1. a.melindungi dan memberdayakan Pasar Tradisional beserta pelaku-pelaku usaha di dalamnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, · mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
2. b.menata dan mengendalikan Pasar Modern agar keberadaannya tidak merugikan Pasar Tradisional dan dapat menjadi mitra Usaha Mikro,Kecildan Menengah di Daerah.
3. a.kemanusian;
4. b.keadilan;
5. c.kesamaan kedudukan;
6. d.kemitraan;
7. e.ketertiban dan kepastian hukum;
8. f.kelestarian lingkungan;
9. g.kejujuran usaha; dan
10. h.persaingan sehat (faimees). ( 1) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern, dilaksanakan berdasarkan atas asas :

BAB III

PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN

Pasal 2

(3)Dalam upaya pemberdayaan Pasar Tradisional serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan hal-hal sebagai beriku t:
1. a.pembinaan terhadap pengelola Pasar Tradisional serta pelaku- pelaku usaha yang ada didalamnya;
2. b.fasilitasi terhadap pelaku-pelaku usaha di dalam Pasar Tradisional untuk mendapatkan modal usaha;
3. c.membantu peningkatan sarana dan prasarana Pasar Tradisional;
4. d.fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
5. e.mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.
(2)Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Tradisional, serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :
1. a.lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan;
2. b.kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
3. c.persaingan dengan pelaku usaha di Toko Modem baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
4. d.kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha; dan
5. e.kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar. '
(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN •· '\:!!!, ~· c__ _

Pasal 5

(3)Toko Modem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan sistem manajemennya dikelompokkan sebagai berikut:
1. a.toko Modem berjaringan; dan
2. b.toko Modem tidak berjaringan.
(2)Toko Modem sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri atas:
1. a.minimarket;
2. b.supermarket;
3. c.hypermarket; .
4. d.departemen store; dan
5. e.perkulakan.
(1)Pasar Modem meliputi beberapa bentuk, yaitu:
1. a.pusat perbelanjaan; dan
2. b.toko modem.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 4

a.minimarket, kurang dari 400 M2 (Empat ratus Meter persegi};
b.supermarket, 400 M2 (Empat ratus Meter persegi) sampai dengan 5.000 M2 (Limaribu meter persegi);
c.hypermarket, diatas 5.000 M2 (Limaribu Meter persegi);
d.departnient Store, diatas 400 M2 (Empat ratus Meter persegi); dan
e.perkulakan, diatas 5.000 M2 {Limaribu Meter persegi). Baqian. Ketiga...

Pasal 7

(2)Lokasi pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai beriku t :
1. a.tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan atau kawasan pelayarian lingkungan lokal; dan
2. b.hanya boleh pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.
(1)Lokasi pendirian Pasar Modem wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, tennasuk Peraturan Zonasinya. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
(6)Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Tradisional.
(5)Pasar Tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Pasar Modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon Daerah, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
(4)

Pasal 6

-~-------- -- -- -

(2)Analisis ...
(1)Pendirian pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, departemen store dan perkulakan wajib:
1. a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Daerah;
2. b.memperhatikan jarak aritara pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, departement store dan perkulakan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
3. c.menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (Satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M2 (Enam puluh Meter persegi) luas lantai penjualan;
4. d.areal parkir sebagaimana dimaksud pada huruf c agar menjadi pedoman bagi instansi terkait (Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) dalam menerbitkan izin mendirikan bangunan sesuai peruntukannya. , e. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, departemen store dan perkulakan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
5. f.menyediakan tempat usaha untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan gratis agar hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh usaha tersebut melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan setelah dapat rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 9

a.minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
b.department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
c.perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi. Sistem penjualan dan jems barang dagangan Toko Modern diatur sebagai berikut:

Pasal 8

a.jarak Minimarket berjaringan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya paling sedikit 200 M (Dua ratus Meter); dan '.
b.jarak Minimarket berjaringan yang berlokasi di Jalan Arteri dengan toko lebih kecil yang telah ada sebelumnya paling sedikit 50 M (Limapuluh Meter);

(2)Pendirian Minimarket berjaringan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.perkembangan pemukiman baru;
3. c.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. d.dukungan/ketersediaan infrastruktur;
5. e.jarak Minimarket berjaringan dengan Pasar Tradisional dan toko lebih kecil di wilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
6. f.menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya. ( 1) .

Pasal 10

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan kajian sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.
(4)Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan Pasar Modem.
(3)Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
(2)Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; 1
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.pertumbuhan penduduk;
5. e.kemitraan dengan UMKMdi Daerah;
6. f.penyerapan tenaga kerja di Daerah;
7. g.ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKMdi Daerah;
8. h.keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  1. 1.dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, departemen store dan perkulakan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan J. tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). ? . ..•.• Bagian Keli ma...
(4)Pendirian Minimarket tidak berjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.
(3)Areal parkir dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (Satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M2 (Enam puluh meter persegi)luas lantai penjualan;
2. b.sarana umum sekurang-kurangnya berupa toilet/ kamar mandi, sarana kesehatan (P3K)dan tempat sampah.
(2)Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi Jarak Minimarket tidak berjaringan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya paling sedikit 200 M (Dua ratus Meter). ( 1) Pendirian Minimarket tidak berjaringan wajib memperhatikan hal- hal sebagai berikut:
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.perkembangan pemukiman baru;
3. c.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. d.dukungan / ketersediaan infrastruktur;
5. e.jarak Minimarket tidak berjaringan dengan Pasar Tradisional dan toko lebih kecil diwilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
6. f.menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015