DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI; GOLONGAN RETRIBUSI; CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; PENETAPAN DAN MASA RETRIBUSI; KETENTUAN PENGECUALIAN; WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI; SAAT RETRIBUSI TERUTANG; TATA CARA PEMUNGUTAN; TATA CARA PEMBAYARAN; KADALUARSA PENAGIHAN; PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; KEBERATAN; PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; PENGAWASAN; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian pada saat ini baik ditinjau dari pengaturan tarif, dasar hukum pembentukannya maupun jenis tarif retribusi yang dipungut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksudpada huruf a dan b, perlu Peraturan Daerah tentang Retribusi Kesehatan pada Dinas Kesehatan; sebagaimana membentuk Pelayanan Mengingat I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Ort Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang Undang...
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahunn 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pem berian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322); 1 1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeioiaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan....
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas] (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 ten tang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA DAN WAL! KOTA SIBOLGA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dipungut retribusi atas pe1ayanan kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Sibolga.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Pela ya nan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar dan tambahan pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Kelurahan dan Laboratorium Kesehatan, meliputi:
1. a.mikrobiologi;
2. b.hematologi;
3. c.kimia Klinik;
4. d.immunologi;
5. e.toksikologi;
6. f.kimia Kesehatan;
7. g.pemeriksaan Laboratorium Dasar di Puskesmas;
8. h.pelayanan Medis Tehnis;
9. i.pelayanan Kesehatan Gigi;
10. j.pemeriksaan Kehamilandi Puskesmas;
11. k.pelayanan Rawat Inap/Persalinan; I. pelayanan Tindakan;
12. m.pemeriksaan Keuring/Surat Keterangan Dokter; dan
13. n.higienis sanitasi.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Sibolga. Pasa/5 ....

Pasal 5

Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Sibolga, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi. BABIII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TING KAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan berdasarkan jenis layanan dan frekuensi penggunaan. 2) Tarif retribusi Pelayanan Kesehatan ditentukan bervariasi berdasark.an tempat, jenis, golongan dan lain lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 (!) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasional, pemeliharaan, dan belanja modal.

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VJ PENETAPAN DAN MASA RETRIBUS!

Pasal 10

Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan ditetapkan pada saat digunakannya fasilitas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan. Pasal 1 1 . . . . Pasal 1 1 Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dengan menggunakan SKRD atau bukti lain yang sah.

BAB VIL

KETENTUAN PENGECUALIAN

Pasal 12

( 1) Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya pendaftaran.

(2)Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta tidak termasuk objek retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016