DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2012

Nomor: 72
Tahun: 2012
Ditetapkan: 13 Agustus 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Kesehatan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2.Sistem … R. Perpres SKN 9 Januari 2012 – Verbal Final
2.Sistem Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
3.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

(1)Pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
(2)Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan.
(3)Pengelolaan … R. Perpres SKN 9 Januari 2012 – Verbal Final
(3)Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan melalui SKN.
(4)Otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kerangka Negara Kesatuan
(5)Otonomi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan.

Pasal 3

(1)Komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam SKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan dalam subsistem:
1. a.upaya kesehatan;
2. b.penelitian dan pengembangan kesehatan;
3. c.pembiayaan kesehatan;
4. d.sumber daya manusia kesehatan;
5. e.sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan;
6. f.manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan
7. g.pemberdayaan masyarakat.
(2)Rincian SKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. R. Perpres SKN 9 Januari 2012 – Verbal Final

Pasal 4

(1)SKN dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
(2)SKN dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional.
(3)Pelaksanaan SKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan standar persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

SKN menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan SKN ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif.
(2)Profesionalisme sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibina oleh Menteri hanya bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.
(3)Pelaksanaan … R. Perpres SKN 9 Januari 2012 – Verbal Final
(3)Pelaksanaan SKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.cakupan pelayanan kesehatan berkualitas, adil, dan merata;
2. b.pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat;
3. c.kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat;
4. d.kepemimpinan dan profesionalisme dalam pembangunan kesehatan;
5. e.inovasi atau terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi yang etis dan terbukti bermanfaat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan sistem rujukan;
6. f.pendekatan secara global dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang sistematis, berkelanjutan, tertib, dan responsif gender dan hak anak;
7. g.dinamika keluarga dan kependudukan;
8. h.keinginan masyarakat;
9. i.epidemiologi penyakit;
10. j.perubahan ekologi dan lingkungan; dan
11. k.globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi dengan semangat persatuan dan kesatuan nasional serta kemitraan dan kerja sama lintas sektor.

Pasal 7

… R. Perpres SKN 9 Januari 2012 – Verbal Final

Pasal 7

(1)Untuk meningkatkan akselerasi dan mutu pelaksanaan SKN, pembangunan kesehatan perlu melandaskan pada pemikiran dasar pembangunan kesehatan.
(2)Pemikiran dasar pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemikiran tentang pelaksanaan, tujuan, dan prinsip dasar pembangunan kesehatan.
(3)Prinsip dasar pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat.

Pasal 8

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SKN.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan yang mengatur tentang SKN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ... R. Perpres SKN 9 Januari 2012 – Verbal Final Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 193 linyaTA Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agus Sumartono, S.H., M.H.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (17)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas No. 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 30 Tahun 2015

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 14 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (17)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas No. 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 30 Tahun 2015

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 14 Tahun 2025