Peraturan Daerah (Perda) Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Ringkasan
Menetapkan Perubahan Kedua Mengenai Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Menetapkan Perubahan Kedua Mengenai Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah: Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
|
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2) diubah sebagai berikut: 3
a) Kelurahan Tanah Garam, b) Kelurahan VI Suku, c) Kelurahan Sinapa Piliang, d) Kelurahan IX Korong, e) Kelurahan Kampai Tabu Karambia, f) Kelurahan Aro IV Korong,dan g) Kelurahan Simpang Rumbio.
a) Kelurahan Koto Panjang, b) Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, c) Kelurahan Tanjung Paku, d) Kelurahan Nan Balimo, e) Kelurahan Kampung Jawa,dan f) Kelurahan Laing.
5
|
(S5) Kedudukan, tugas dan fungsi Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
UPTD yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota mengenai UPTD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Pasal II
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok. Ditetapk i Solok INA Juli 2025pada gga I KOTA SOLOK RAMADHANI RANA PUTRA Diupdangkan di Solok 31 Juli 2025 9 KOTA SOLOK Xx F4RIA1 OL LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT: (1/31/2025) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Kota Solok, hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Didalam pengelompokan Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (strategic apex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core), Badan/ fungsi penunjang (techno Structure), dan staf pendukung (supporting staf). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugasdan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (techno structure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core) Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsure staf, unsur pelaksana, dan unsure penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam bentuk Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilatar belakangi L oleh lahirnya beberapa regulasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan untuk mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 3096 (tiga puluh persen) dari total belanja APBD, sementara saat ini belanja pegawai masih diangka 424p, sehingga perlu dilaksanakan penggabungan beberapa perangkat daerah untuk efisiensi anggaran. 7 Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan terbentuknya Perangkat Daerah yang tepat fungsi (right function) dan tepat ukuran (right sizing) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Il. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)