DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Perubahan Kedua Mengenai Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kelembagaan Perangkat Daerah meliputi aspek produktifitas, efisiensi dan struktur organisasi Perangkat Daerah terdapat perubahan beban kerja pada beberapa Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan penataan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penataan perangkat daerah, perlu dilakukan perubahan kembali atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah: Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 2
3.tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): |
4.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
6.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Dearah Kota Solok Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerrah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Dearah Kota Solok Nomor 2), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK dan WALI KOTA SOLOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2) diubah sebagai berikut: 3
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B,
2. b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C,
3. c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe C,
4. d.Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pendidikan dan urusan bidang kebudayaan,
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang kesehatan,
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan bidang pertanahan,
  4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan bidang lingkungan hidup,
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan bidang kebakaran,
  6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
  7. 7.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan bidang sosial dan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
  8. 8.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pertanian, urusan bidang pangan dan urusan bidang kelautan dan perikanan,
  9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C menyelenggarakan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
  10. 10.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang perhubungan,
  11. 11.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang persandian dan urusan bidang statistik,
  12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan urusan bidang tenaga kerja,
  13. 13.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan bidang kepemudaan dan olahraga,
  14. 14.Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pariwisata,
  15. 15.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang perpustakaan dan urusan bidang kearsipan,
  16. 16.Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan bidang perdagangan, urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan bidang perindustrian, 4
5. e.Badan Daerah terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan,
  2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan,
  3. 3.Badan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan,
6. f.Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
7. g.Kecamatan terdiri dari:
  1. 1.Kecamatan Lubuk Sikarah dengan Tipe A, terdiri dari 7 Kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat di wilayah kelurahan yang dipimpinnya terdiri dari : a) Kelurahan Tanah Garam, b) Kelurahan VI Suku, c) Kelurahan Sinapa Piliang, d) Kelurahan IX Korong, e) Kelurahan Kampai Tabu Karambia, f) Kelurahan Aro IV Korong,dan g) Kelurahan Simpang Rumbio.
  2. 2.Kecamatan Tanjung Harapan dengan Tipe A, terdiri dari 6 Kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat di wilayah kelurahan yang dipimpinnya terdiri dari : a) Kelurahan Koto Panjang, b) Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, c) Kelurahan Tanjung Paku, d) Kelurahan Nan Balimo, e) Kelurahan Kampung Jawa,dan f) Kelurahan Laing.
  3. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Selain UPTD sebaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat UPTD pada urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kesehatan.
(4)UPTD pada urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa satuan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan formal.
(5)UPTD pada urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(6)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. 5
(7)Jumlah, penamaan, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. |

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling banyak 3 (tiga) staf
(2)Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli oleh Wali Kota. (S5) Kedudukan, tugas dan fungsi Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

UPTD yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota mengenai UPTD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 9 dihapus. Pasal II
1.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat pada Perangkat Daerah yang ada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat pada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok. Ditetapk i Solok INA Juli 2025pada gga I KOTA SOLOK RAMADHANI RANA PUTRA Diupdangkan di Solok 31 Juli 2025 9 KOTA SOLOK Xx F4RIA1 OL LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT: (1/31/2025) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Kota Solok, hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Didalam pengelompokan Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (strategic apex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core), Badan/ fungsi penunjang (techno Structure), dan staf pendukung (supporting staf). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugasdan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (techno structure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core) Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsure staf, unsur pelaksana, dan unsure penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam bentuk Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilatar belakangi L oleh lahirnya beberapa regulasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan untuk mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 3096 (tiga puluh persen) dari total belanja APBD, sementara saat ini belanja pegawai masih diangka 424p, sehingga perlu dilaksanakan penggabungan beberapa perangkat daerah untuk efisiensi anggaran. 7 Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan terbentuknya Perangkat Daerah yang tepat fungsi (right function) dan tepat ukuran (right sizing) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Il. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021