DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19): a. b. 2

3.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537): Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), 4. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK Menetapkan dan WALIKOTA SOLOK MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasali Beberapa Ketentuan dalam Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 4, angka 5, dan angka 9 dihapus, diantara angka 5 dan la 6 disisipkan 1 (Satu) angka yaitu 5A, dan angka 15 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : n 2 WN Daerah adalah Kota Solok. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Solok. Walikota adalah Walikota Solok. Dihapus. Dihapus. 5A. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan 10. 11. 12. 13. 14. 15. Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Solok. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok. Dihapus, Inspektorat adalah Inspektorat Kota Solok. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Solok. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Solok. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah. 6. 7. 8. 9.

2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Lx

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut : a. b Cc. d Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B, Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C, Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe C, Dinas Daerah, terdiri dari :

1.Dinas Pendidikan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang pendidikan, 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 4 Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang2. kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C menyelenggarakan urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan bidang sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang pangan, Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C menyelenggarakan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pengendalian pendudukdan keluarga berencana, Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang persandian dan urusan bidang statistik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan urusan bidang tenaga kerja, Dinas pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan bidang kepemudaan dan olahraga, Dinas Pariwisata, Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pariwisata dan urusan bidang kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang perpustakaan dan urusan bidang kearsipan, Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pertanian dan urusan bidang kelautan dan perikanan, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 5
19.Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan bidang perdagangan, urusan bidang perindustrian dan urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,dan
20.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang kebakaran.

e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, Badan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C melaksanakan 3. 4. fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
f.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Lubuk Sikarah dengan Tipe A, terdiri dari 7 Kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat di wilayah kelurahan yang dipimpinnya terdiri dari : a) Kelurahan Tanah Garam, b) Kelurahan VI Suku, c) Kelurahan Sinapa Piliang, d) Kelurahan IX Korong, e) Kelurahan Kampai Tabu Karambia, f) Kelurahan Aro IV Korong, dan 29) Kelurahan Simpang Rumbio. Kecamatan Tanjung Harapan dengan Tipe A, terdiri dari 6 Kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat di wilayah kelurahan yang dipimpinnya terdiri dari : a) Kelurahan Koto Panjang: b) Kelurahan Pasar Pandan Air Mati: c) Kelurahan Tanjung Paku, d) Kelurahan Nan Balimo, e) Kelurahan Kampung Jawa, dan f) Kelurahan Laing. 7 1. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH UMUM Dalam rangka mengoptimalkan kinerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat diperlukan penataan perangkat daerah dengan meningkatkan tipelogi Dinas Kesehatan yang semula Tipe C ditingkatkan menjadi Tipe B dan menambahkan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan serumpun yaitu pada Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga terjadi perubahan nomenklatur terhadap dinas tersebut menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Disampingitu, untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Kabupaten / Kota, perlu dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berdiri sendiri dan terpisah dari Satuan Polisi Pamong Praja. L PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR lk 6
2. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3)Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal II

1.Dinas Daerah dan UPTD yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Dinas Daerah dan UPTD berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok. Ditetapkan di Solok pada tanggal 14 agus fvs 2021 ALIKOTA SOLOK (Gu IA Diundangkan di Solok pada tanggal (95 agus ts 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK, SYAIFUL A LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT: (2146 I2cat ) « SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK Kepada Yth. : Walikota Solok Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah
2.Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Dari : Bagian Hukum Tentang : Peraturan Daerah Kota Solok Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Lampiran 1: 1 (satu) berkas OPD Pembrakarsa : Bagian Organisasi Untuk mohon : Peraturan Daerah Kota Solok Perubahan atas Peraturan tanda tangan atas Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. DISPOSISI PIMPINAN KEPALA BAG HUKUM EDRIZ Is MM NIP. Pe ROA jane 1 0047:

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…