DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini terdiri dari 8 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Sistematika RPJMD, BAB III tentang Pengendalian dan Evaluasi RPJMD, BAB IV tentang Perubahan RPJMD, BAB V tentang Ketentuan Peralihan , BAB VI tentang Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20\4 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Subulussalam Tahun 2019-2024;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tengtang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan Klasifikasi, Kodefikas dan Nomenklatur yang digunakan pada tahapan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintanan Daerah, dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disajikan kedalam sistem informasi (SIPD) ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024. Menngingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang ' Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, or. t -+ . Tambahan Lembaran Negara Re p u blik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ; 5 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 Pemben t ukan Kota Subulussalam di Provinsi Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 10); tentang Nanggroe Indonesia
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4700) ;
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penl3.taan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 481 7) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Da erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Presiden Republik Indon esia Nomor 2 Tahun 201 5 ten tang Rencana Pembangunan J angka Menengah Nasion al (RPJMN) 20 15 - 2019 ; (Lembaran Negara l Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 3): r' 15 . Peraruran Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik In donesia Tahu n 2017 Nomor 136 );
16.Peraturan Pres iden Repu blik Indonesia Nom or 18 Tahun 2020 tentang Ren cana Pembangunan ]angka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Da erah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ; 18 . Pera t u ran Mente1i Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Sistem Informasi Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Ta hun 2019 Nomor 1447);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21.Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minya k dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 201 8 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7) ; 22 . Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012- 2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9 ; Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9) ; 2 3. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Ta ta Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 (Lemba ran Aceh Tahun 2014 Nomor 1);
24.Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan J angka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9) ;
25.Qanun Kota S ubulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota S ubulussalam Tahun 2014 - 2034 . (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2; 4t Nomor 3) ;
26.Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 85);
27.Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM dan Menetapkan WALIKOTA SUBULUSSALAM MEMUTUSKAN : QANUN SUBULUSSALAM TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan RPJM yang memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Kota Subulussalam.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah WaliKota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya .
7.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan m asa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, gun a pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam j angka waktu tertentu di daerah. 8 . Pengend alian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam ~ ~ penyus unan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
13.Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
14.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
19.Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan i Daerah. f .tJ 21 . Kebijakan Umum APBD yang sclanjutnya disingkat h:UA. adalah dokumen yang memuat kebijakan b idang pendapatan, belanja , dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
23.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
24.Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
25.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
26.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
27.Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
28.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
29.Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
30.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik b ersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
31.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
32.Misi adalah rumusan umum m engenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk m ewujudkan visi. \
33.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalamjangka waktu 5 (lima) tahunan.
34.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.
35.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
36.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
37.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
38.Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
39.Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
40.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
41.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
42.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
43.Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
44.Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
45.Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
46.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
47.Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. ~ 1
48.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
49.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
50.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program.
51.Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah.
52.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 2

(1). RPJMD dokumen perencanaan pembangunan daerah se- bagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah da- lam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang men- jabarkan: a . visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota ter- pilih; dan b . tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
(2). RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Aceh serta memperhatikan RPJMD Kabu- paten tetangga.
(3). RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA SUBULUSSALAM Kisah Kota Subulussalam bermula sejak periode penamaan tatkala pemberian nama “Subulussalam” pada tanggal 14 September 1962. Nama Subulussalam diberikan oleh ulama kharismatik yang sekaligus Gubernur Aceh pada waktu itu yaitu Alm. Prof. Ali Hasyimi pada saat berkunjung ke daerah Subulussalam. Nama subulussalam diambil dari bahasa arab yang berarti jalan menuju kedamaian/kesejahteraan. Pada waktu itu Subulussalam menjadi Ibukota Kecamatan Simpang Kiri yang tergabung dengan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan.

Pasal 3

(1). Sistematika RPJMD m eliputi:
(2). RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN KOTA SUBULUSSALAM Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

(1). Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksa- naan RPJMD.
(2). Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a . kebijakan perencanaan RPJMD;
1. b.pelaksanaan RPJMD; dan
2. c.hasil RPJMD.
(3). Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana di- maksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Kepala BAPPEDA.
(4). Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KOTA SUBULUSSALAM Mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan di masa lalu serta hal-hal yang masih belum berjalan secara optimal melalui perumusan permasalahan agar dapat disusun perencanaan pembangunan untuk jangka lima tahun ke depan. Selanjutnya rumusan permasalahan tersebut dikelompokkan menjadi isu strategis yang merupakan permasalahan utama untuk dijadikan prioritas. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Subulussalam.

Pasal 5

(1). Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila : a . hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan ta- ta cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; b . hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan c . terjadi perubahan yang m endasar.
(2). Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan ap · ··a sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. t 'ff!j

Pasal 6

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024-2029 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN.

Pasal 7

Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam. Diu ndangkan di Subulussalam pada tanggal 3 Agustus 202 1 M 24 Dzulhijjah 1442 H DAE RAH ~ SSALAM -f Ditetapkan di Subulussalam pada tanggal 3 Agustus 2021 M 24 Dzulhijjah 1442 H LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2021 NOMOR 6 · NOREG QANUN KOTA SUBULUSSALAM, PROVINSI ACEH: ( 6/89/20 21) I. UMUM PENJELASAN ATAS QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019 - 2024 RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kota Subulussalam untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPK untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor9). RPJMD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPK, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Kota Subulussalam, serta merriuat prioritas pembangunan Kota Subulussalam, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kota Subulussalam memiliki kurun waktu selama 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam : a : RKPK Tahun 2020;

b.RKPK Tahun 2021;
c.RPKK Tahun 2022; d . RKPK Tahun 2023; dan
e.RKPK Tahun 2024. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman c;lan komitmen bersama antara Pemerintah Kota t .tJ Subulussalam, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Aceh serta pemangku kepentingan di Kota Subulussalam. Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Kota Subulussalam, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPK dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBK) pada tahun pertama periode Pemerintahan 0 Walikota berikutnya, yaitu pada tahun 2019. Namun demikian, Walikota terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempumakan APBK melalui mekanisme perubahan APBK (APBK-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

RPJMD mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan Kota Subulussalam dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan Kota Subulussalam dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan merupakan pedoman dalam:

a.penyusunan RPJMD, Renstra SKPK, RKPK, Renja SKPK, dan perencanaan penganggaran; b . mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Subulussalam yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan yang berbatasan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019