DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, UTTP,Tera Atau Tera Ulang, Tanda Tera, BDKT, Pengawasan, Larangan, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal; Mengingat ..... Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan .....
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI DAN WALI KOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Wali .....
2.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Sukabumi atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan.
6.Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
7.Tempat Usaha ialah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan- penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
8.Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
9.Alat-alat .....
9.Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya yang dipergunakan oleh pedagang dan produsen dalam transaksi perdagangan dan/atau kegiatan usaha di Daerah yang wajib ditera atau tera ulang.
10.Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
11.Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau bertanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
12.Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau bertanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
13.Wajib Tera atau Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera atau ditera ulang.
14.Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP digunakan setelah UTTP dilakukan pemeriksaan.
15.Tanda .....
15.Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
16.Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
17.Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
18.Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
19.Pegawai yang Berhak yang selanjutnya disebut pegawai berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera atau tera ulang UTTP oleh menteri.
20.Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
21.Penera adalah pegawai negeri sipil yang telah lulus diklat fungsional penera.
22.Pengamat Tera adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pegamatan Tera.
23.Pengawas Kemetrologian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.

BAB II

UTTP

Pasal 2

(1)UTTP yang digolongkan ke dalam UTTP Metrologi Legal terdiri atas:
1. a.UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang;
2. b.UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang; dan
3. c.UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang.
(2)UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Alat Ukur panjang;
2. b.takaran;
3. c.Alat Ukur dari gelas;
4. d.bejana ukur;
5. e.tangki ukur;
6. f.timbangan;
7. g.anak timbangan;
8. h.Alat Ukur gaya dan tekanan;
9. i.meter kadar air;
10. j.Alat Ukur cairan minyak;
11. k.meter air;
12. l.meter cairan minum selain air;
13. m.Alat Ukur gas;
14. n.meter prover;
15. o.meter arus massa;
16. p.Alat Ukur pengisi (filling machine);
17. q.Alat Ukur energi listrik (kWh); dan
18. r.perlengkapan UTTP.
(3)Ketentuan mengenai rincian UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
(4)Perubahan .....
(4)Perubahan jenis dan rincian UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:

a.kepentingan umum;
b.usaha;
c.menyerahkan atau menerima barang;
d.menentukan pungutan atau upah;
e.menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
f.melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)UTTP yang dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Penggunaan UTTP yang dapat dimintakan pembebasan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di tempat laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, di lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, ruangan tempat unit mesin produksi, dan di tempat tertentu bagi tangki ukur gerak.

Pasal 5

(1)UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c harus memenuhi syarat:
1. a.menggunakan satuan sistem internasional dan berdasarkan desimal;
2. b.bentuk dan konstruksinya berbeda dari UTTP yang wajib ditera; dan
3. c.dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.
(2)UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
(3)UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pertama kalinya wajib diuji sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

TERA ATAU TERA ULANG

Pasal 6

(1)Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:
1. a.pemeriksaan;
2. b.pengujian; dan
3. c.pembubuhan Tanda Tera.
(2)Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi Tanda Tera.
(3)Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang harus mampu telusur.
(4)Pemeriksaan .....
(4)Pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Syarat Teknis.

Pasal 7

Pelayanan Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan pada:

a.kantor unit Metrologi Legal Daerah atau sebutan lain yang menyelenggarakan fungsi kemetrologian;
b.luar kantor unit Metrologi Legal Daerah atau sebutan lain yang menyelenggarakan fungsi Kemetrologian yang bersifat pelayanan keliling; dan/atau
c.tempat UTTP terpasang tetap.

Pasal 8

(1)Tera atau Tera Ulang terhadap UTTP berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, kecuali untuk jenis UTTP sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
(2)Tera atau Tera Ulang terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan pemilik UTTP, pihak ketiga, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perubahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Wali Kota yang mengacu pada peraturan perundang- undangan.
(4)Setiap pelaksanaan Tera atau Tera Ulang terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dikenakan retribusi Tera atau Tera Ulang.
(5)Ketentuan mengenai retribusi Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV

TANDA TERA

Pasal 9

Jenis Tanda Tera terdiri atas:

a.Tanda Sah;
b.Tanda Batal;
c.Tanda Jaminan;
d.Tanda Daerah; dan /atau
e.tanda Pegawai Berhak.

Pasal 10

(1)Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang ditera atau ditera ulang.
(2)UTTP yang bentuk dan konstruksinya tidak dimungkinkan dilakukan pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Tera, Tanda Tera dibubuhkan pada lak di atas surat keterangan tertulis.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015