DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sukabumi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar dalam pengaturan penyelenggaraan rumah susun sederhana sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Sukabumi; Mengingat……. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
1. 2.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. 3.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang…….
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7);
11.Peraturan…….
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7);
15.Peraturan.......
15.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
16.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 2);
17.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11);
18.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 32);
19.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
20.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16); Dengan....... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALIKOTA SUKABUMI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5.Rumah…….
5.Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
6.Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Sarusunawa, adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
7.Badan Pelaksana Rusunawa adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan bertugas mengelola Rusunawa di Daerah.
8.Penghuni adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku atau atas kebijakan Pemerintah Daerah yang melakukan perjanjian sewa sarusunawa dengan Badan Pelaksana.
9.Penghuni adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku yang melakukan perjanjian sewa sarusunawa dengan Badan Pelaksana.
10.Masyarakat…….
10.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh Rusunawa.
11.Penyelenggaraan Rusunawa adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, dan pendanaan Rusunawa, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Rusunawa berasaskan pada :

a.kesejahteraan;
b.keadilan dan pemerataan;
c.keterjangkauan dan kemudahan;
d.keefisienan dan kemanfaatan; [
e.keserasian dan keseimbangan;
f.keterpaduan;
g.kesehatan;
h.kelestarian dan berkelanjutan;
i.keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
j.keamanan, ketertiban, dan keteraturan. Pasal 3…….

Pasal 3

Penyelenggaraan Rusunawa bertujuan untuk :

a.menjamin terwujudnya Rusunawa yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
b.meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
c.mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh;
d.mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif;
e.memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR;
f.memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan Rusunawa;
g.menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu; dan/atau
h.memberikan……..
h.memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan Rusunawa.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

a.perencanaan;
b.pembangunan;
c.penguasaan dan pemanfaatan;
d.kelembagaan;
e.pengelolaan;
f.penghunian;
g.pendanaan; dan
h.peran masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan pembangunan Rusunawa meliputi :
1. a.penetapan penyediaan jumlah dan jenis Rusunawa; dan
2. b.penetapan zonasi dan lokasi pembangunan Rusunawa.
(2)Penetapan penyediaan jumlah dan jenis Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan kelompok sasaran, pelaku, dan sumber daya pembangunan Rusunawa.
(3)Penetapan…….
(3)Penetapan zonasi dan lokasi pembangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan Rusunawa dilaksanakan berdasarkan :

a.kepadatan bangunan;
b.jumlah dan kepadatan penduduk;
c.rencana rinci tata ruang;
d.layanan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
e.layanan moda transportasi;
f.alternatif pengembangan konsep pemanfaatan Rusunawa;
g.layanan informasi dan komunikasi;
h.konsep hunian berimbang; dan
i.analisis potensi kebutuhan Rusunawa.

BAB IV

PEMBANGUNAN RUSUNAWA

Pasal 7

(1)Pembangunan Rusunawa merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Pembangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak pakai atau hak pengelolaan Pemerintah Daerah. Pasal 8…….

Pasal 8

Pengadaan tanah untuk pembangunan Rusunawa dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pembangunan Rusunawa dilakukan melalui perencanaan teknis, pelaksanaan, dan pengawasan teknis.
(2)Perencanaan teknis, pelaksanaan, dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar dalam pengaturan penyelenggaraan rumah susun sederhana sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Sukabumi; Mengingat……. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
1. 2.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. 3.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang…….
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7);
11.Peraturan…….
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7);
15.Peraturan.......
15.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
16.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 2);
17.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11);
18.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 32);
19.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
20.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16); Dengan....... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALIKOTA SUKABUMI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5.Rumah…….
5.Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
6.Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Sarusunawa, adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
7.Badan Pelaksana Rusunawa adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan bertugas mengelola Rusunawa di Daerah.
8.Penghuni adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku atau atas kebijakan Pemerintah Daerah yang melakukan perjanjian sewa sarusunawa dengan Badan Pelaksana.
9.Penghuni adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku yang melakukan perjanjian sewa sarusunawa dengan Badan Pelaksana.
10.Masyarakat…….
10.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh Rusunawa.
11.Penyelenggaraan Rusunawa adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, dan pendanaan Rusunawa, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Rusunawa berasaskan pada :

a.kesejahteraan;
b.keadilan dan pemerataan;
c.keterjangkauan dan kemudahan;
d.keefisienan dan kemanfaatan; [
e.keserasian dan keseimbangan;
f.keterpaduan;
g.kesehatan;
h.kelestarian dan berkelanjutan;
i.keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
j.keamanan, ketertiban, dan keteraturan. Pasal 3…….

Pasal 3

Penyelenggaraan Rusunawa bertujuan untuk :

a.menjamin terwujudnya Rusunawa yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
b.meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
c.mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh;
d.mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif;
e.memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR;
f.memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan Rusunawa;
g.menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu; dan/atau
h.memberikan……..
h.memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan Rusunawa.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

a.perencanaan;
b.pembangunan;
c.penguasaan dan pemanfaatan;
d.kelembagaan;
e.pengelolaan;
f.penghunian;
g.pendanaan; dan
h.peran masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan pembangunan Rusunawa meliputi :
1. a.penetapan penyediaan jumlah dan jenis Rusunawa; dan
2. b.penetapan zonasi dan lokasi pembangunan Rusunawa.
(2)Penetapan penyediaan jumlah dan jenis Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan kelompok sasaran, pelaku, dan sumber daya pembangunan Rusunawa.
(3)Penetapan…….
(3)Penetapan zonasi dan lokasi pembangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan Rusunawa dilaksanakan berdasarkan :

a.kepadatan bangunan;
b.jumlah dan kepadatan penduduk;
c.rencana rinci tata ruang;
d.layanan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
e.layanan moda transportasi;
f.alternatif pengembangan konsep pemanfaatan Rusunawa;
g.layanan informasi dan komunikasi;
h.konsep hunian berimbang; dan
i.analisis potensi kebutuhan Rusunawa.

BAB IV

PEMBANGUNAN RUSUNAWA

Pasal 7

(1)Pembangunan Rusunawa merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Pembangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak pakai atau hak pengelolaan Pemerintah Daerah. Pasal 8…….

Pasal 8

Pengadaan tanah untuk pembangunan Rusunawa dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pembangunan Rusunawa dilakukan melalui perencanaan teknis, pelaksanaan, dan pengawasan teknis.
(2)Perencanaan teknis, pelaksanaan, dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2015