DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sukabumi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penyesuaian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Mengingat...... Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang.......
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan.......
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 36);
15.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
16.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 2);
17.Peraturan.......
17.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 4);
18.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 31);
19.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
20.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);
21.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 37);
22.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 7); Dengan....... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALIKOTA SUKABUMI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1.Di antara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 9a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala.......
3.Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan jenis barang daerah yang ada dalam penguasaaannya atau pengelolaannya.
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi pada Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi atau bank lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9.Retribusi.......
9.Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 9a. Barang Milik Daerah adalah kekayaan Daerah yang merupakan Aset Pemerintah Daerah termasuk diantaranya tanah, kios, los, sawah, dan kolam ikan.
10.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
11.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selajutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15.Surat......
15.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
17.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas pemakaian kekayaan Daerah, antara lain :
1. a.GOR Merdeka;
2. b.Gedung Juang ’45;
3. c.Gedung Pusat Kajian Islam;
4. d.Lapang Merdeka, terdiri dari :
  1. 1.lapang utama;
  2. 2.podium;
  3. 3.Lapang.......
  4. 3.lapang basket;
  5. 4.lapang voli; dan
  6. 5.lapang sepak takraw.
5. e.Stadion Suryakencana;
6. f.GOR Suryakencana;
7. g.penyedotan tinja;
8. h.alat-alat berat;
9. i.rumah susun sederhana sewa;
10. j.kandang penggemukan sapi potong cikundul;
11. k.kandang penampungan ternak di RPH milik Pemerintah Daerah;
12. l.fasilitas pasar hewan;
13. m.alat USG hewan;
14. n.mesin penggilingan beras.
(2)Barang Milik Daerah yang digunakan oleh orang dan/atau Badan, merupakan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
(2)Struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : No....... No. JENIS BARANG MILLIK DAERAH BESARNYA RETRIBUSI (Rp) 1 2 3 1. 2. 3. GOR Merdeka
1. a.Kegiatan Hiburan Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB
2. b.Kegiatan Hiburan Non Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB
3. c.Kegiatan Olahraga Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB
4. d.Kegiatan Olahraga Non Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB
5. e.Kegiatan Latihan Olahraga 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB Gedung Juang’45 :
6. a.Kegiatan Resepsi
7. b.Kegiatan Hiburan Komersil
8. c.Kegiatan Hiburan Non Komersil
9. d.Kegiatan Rapat/Seminar/kegiatan lainnya Gedung Pusat Kajian Islam :
10. a.Kegiatan Resepsi
11. b.Kegiatan Hiburan Komersil
12. c.Kegiatan Hiburan Non Komersil
13. d.Kegiatan Rapat/Seminar/kegiatan lainnya 3.000.000,00/kegiatan 4.000.000,00/kegiatan 1.500.000,00/kegiatan 2.250.000,00/kegiatan 1.000.000,00/hari 1.250.000,00/hari 500.000,00/hari 750.000,00/hari 20.000,00/jam 30.000,00/jam 3.000.000,00/hari 4.000.000,00/hari 1.200.000,00/hari 1.200.000,00/hari 2.000.000,00/hari 2.000.000,00/hari 1.000.000,00/hari 500.000,00/hari
  1. 4.Lapang …… 1 2 3 4. 5. 6 Lapang Merdeka, terdiri dari :
14. a.lapang utama : 1) Komersil 2) Non Komersil
15. b.podium
16. c.lapang basket
17. d.lapang voli
18. e.lapang sepak takraw Stadion Suryakencana :
19. a.Kegiatan Hiburan Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 – 22.00 WIB
20. b.Kegiatan Hiburan Non Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 – 22.00 WIB
21. c.Kegiatan Olahraga Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB
22. d.Kegiatan Olahraga Non Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB
23. e.Kegiatan Latihan Olahraga 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB GOR Suryakencana
24. a.Kegiatan Hiburan Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB
25. b.Kegiatan Hiburan Non Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB
26. c.Kegiatan Olahraga Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB 5.000.000,00/hari 2.500.000,00/hari 500.000,00/hari 200.000,00/hari 200.000,00/hari 200.000,00/hari 5.000.000,00/kegiatan 10.000.000,00/kegiatan 2.500.000,00/kegiatan 5.000.000,00/kegiatan 1.500.000,00/hari 2.000.000,00/hari 750.000,00/hari 1.000.000,00/hari 50.000,00/Jam 100.000,00/Jam 1.500.000,00/kegiatan 2.000.000,00/kegiatan 750.000,00/kegiatan 1.000.000,00/kegiatan 500.000,00/hari 750.000,00/hari
27. d.Kegiatan...... 1 2 3 7. 8. 9. 10.
28. d.Kegiatan Olahraga Non Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB
29. e.Kegiatan Latihan Olahraga 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB Penyedotan Tinja (diukur berdasarkan luas septic tank dan volume limbah tinja) :
30. a.dalam Daerah
31. b.luar Daerah ditambah biaya Rp 2.000,00/km Alat-Alat Berat :
32. a.Mesin Gilas : 1) dalam Daerah 2) Luar Daerah ditambah Rp 2.500,00/km
33. b.Sky lift Rumah Susun Sederhana Sewa Cikundul :
34. a.lantai I
35. b.lantai II
36. c.lantai III
37. d.lantai IV
38. e.lantai V Kandang penggemukan sapi potong Cikundul 250.000,00/hari 350.000,00/hari 25.000,00/jam/lapang 35.000,00/jam/lapang 100.000,00/m3 85.000,00/m3 100.000,00/hari 100.000,00/hari 25.000,00/jam 250.000,00/bulan/unit 200.000,00/bulan/unit 175.000,00/bulan/unit 150.000,00/bulan/unit 125.000,00/bulan/unit 1.000,00/ekor/hari
  1. 11.Kandang …… 1 2 3 11. 12. 13. 14. Kandang penampungan ternak di RPH milik Pemerintah Daerah (paling lama 3 hari) Fasilitas pasar hewan : - Tempat penjualan hewan Pemakaian Alat USG Hewan
39. a.domba/kambing
40. b.hewan kesayangan Pemakaian mesin penggilingan beras 4.000,00/ekor/hari 2.000,00/ekor/hari 15.000,00/ekor/hari 50.000,00/ekor/hari 400,00/kg
(3)Pemakaian/penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan orang dan/atau Badan.
(4)Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam perjanjian pemakaian Barang Milik Daerah dengan jangka waktu mengacu pada peraturan perundang-undangan.

4.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

5.BAB XVII dihapus.
6.Diantara......
6.Di antara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan 2 (dua) bab dan 2 (dua) pasal, yakni BAB XVIIA dan BAB XVIIB dan Pasal 24A dan Pasal 24B sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB XVIIA PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 24A

(1)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Selain memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
(4)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah. BAB XVIIB

Pasal 24B

Perjanjian pemakaian kekayaan Daerah yang telah ada, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian dimaksud dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal....... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi. Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 1 Desember 2015 WALIKOTA SUKABUMI, ttd. MOHAMAD MURAZ Diundangkan di Sukabumi Pada tanggal 1 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTASUKABUMI, ttd. M.N. HANAFIE ZAIN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT : 241/2015

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penyesuaian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Mengingat...... Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang.......
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan.......
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 36);
15.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
16.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 2);
17.Peraturan.......
17.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 4);
18.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 31);
19.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
20.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);
21.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 37);
22.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 7); Dengan....... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALIKOTA SUKABUMI

Menetapkan

1.Di antara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 9a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala.......
3.Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan jenis barang daerah yang ada dalam penguasaaannya atau pengelolaannya.
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi pada Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi atau bank lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9.Retribusi.......
9.Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 9a. Barang Milik Daerah adalah kekayaan Daerah yang merupakan Aset Pemerintah Daerah termasuk diantaranya tanah, kios, los, sawah, dan kolam ikan.
10.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
11.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selajutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15.Surat......
15.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
17.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas pemakaian kekayaan Daerah, antara lain :
1. a.GOR Merdeka;
2. b.Gedung Juang ’45;
3. c.Gedung Pusat Kajian Islam;
4. d.Lapang Merdeka, terdiri dari :
  1. 1.lapang utama;
  2. 2.podium;
  3. 3.Lapang.......
  4. 3.lapang basket;
  5. 4.lapang voli; dan
  6. 5.lapang sepak takraw.
5. e.Stadion Suryakencana;
6. f.GOR Suryakencana;
7. g.penyedotan tinja;
8. h.alat-alat berat;
9. i.rumah susun sederhana sewa;
10. j.kandang penggemukan sapi potong cikundul;
11. k.kandang penampungan ternak di RPH milik Pemerintah Daerah;
12. l.fasilitas pasar hewan;
13. m.alat USG hewan;
14. n.mesin penggilingan beras.
(2)Barang Milik Daerah yang digunakan oleh orang dan/atau Badan, merupakan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
(2)Struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : No....... No. JENIS BARANG MILLIK DAERAH BESARNYA RETRIBUSI (Rp) 1 2 3 1. 2. 3. GOR Merdeka
1. a.Kegiatan Hiburan Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB
2. b.Kegiatan Hiburan Non Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB
3. c.Kegiatan Olahraga Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB
4. d.Kegiatan Olahraga Non Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB
5. e.Kegiatan Latihan Olahraga 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB Gedung Juang’45 :
6. a.Kegiatan Resepsi
7. b.Kegiatan Hiburan Komersil
8. c.Kegiatan Hiburan Non Komersil
9. d.Kegiatan Rapat/Seminar/kegiatan lainnya Gedung Pusat Kajian Islam :
10. a.Kegiatan Resepsi
11. b.Kegiatan Hiburan Komersil
12. c.Kegiatan Hiburan Non Komersil
13. d.Kegiatan Rapat/Seminar/kegiatan lainnya 3.000.000,00/kegiatan 4.000.000,00/kegiatan 1.500.000,00/kegiatan 2.250.000,00/kegiatan 1.000.000,00/hari 1.250.000,00/hari 500.000,00/hari 750.000,00/hari 20.000,00/jam 30.000,00/jam 3.000.000,00/hari 4.000.000,00/hari 1.200.000,00/hari 1.200.000,00/hari 2.000.000,00/hari 2.000.000,00/hari 1.000.000,00/hari 500.000,00/hari
  1. 4.Lapang …… 1 2 3 4. 5. 6 Lapang Merdeka, terdiri dari :
14. a.lapang utama : 1) Komersil 2) Non Komersil
15. b.podium
16. c.lapang basket
17. d.lapang voli
18. e.lapang sepak takraw Stadion Suryakencana :
19. a.Kegiatan Hiburan Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 – 22.00 WIB
20. b.Kegiatan Hiburan Non Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 – 22.00 WIB
21. c.Kegiatan Olahraga Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB
22. d.Kegiatan Olahraga Non Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB
23. e.Kegiatan Latihan Olahraga 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB GOR Suryakencana
24. a.Kegiatan Hiburan Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB
25. b.Kegiatan Hiburan Non Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB
26. c.Kegiatan Olahraga Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB 5.000.000,00/hari 2.500.000,00/hari 500.000,00/hari 200.000,00/hari 200.000,00/hari 200.000,00/hari 5.000.000,00/kegiatan 10.000.000,00/kegiatan 2.500.000,00/kegiatan 5.000.000,00/kegiatan 1.500.000,00/hari 2.000.000,00/hari 750.000,00/hari 1.000.000,00/hari 50.000,00/Jam 100.000,00/Jam 1.500.000,00/kegiatan 2.000.000,00/kegiatan 750.000,00/kegiatan 1.000.000,00/kegiatan 500.000,00/hari 750.000,00/hari
27. d.Kegiatan...... 1 2 3 7. 8. 9. 10.
28. d.Kegiatan Olahraga Non Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB
29. e.Kegiatan Latihan Olahraga 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB Penyedotan Tinja (diukur berdasarkan luas septic tank dan volume limbah tinja) :
30. a.dalam Daerah
31. b.luar Daerah ditambah biaya Rp 2.000,00/km Alat-Alat Berat :
32. a.Mesin Gilas : 1) dalam Daerah 2) Luar Daerah ditambah Rp 2.500,00/km
33. b.Sky lift Rumah Susun Sederhana Sewa Cikundul :
34. a.lantai I
35. b.lantai II
36. c.lantai III
37. d.lantai IV
38. e.lantai V Kandang penggemukan sapi potong Cikundul 250.000,00/hari 350.000,00/hari 25.000,00/jam/lapang 35.000,00/jam/lapang 100.000,00/m3 85.000,00/m3 100.000,00/hari 100.000,00/hari 25.000,00/jam 250.000,00/bulan/unit 200.000,00/bulan/unit 175.000,00/bulan/unit 150.000,00/bulan/unit 125.000,00/bulan/unit 1.000,00/ekor/hari
  1. 11.Kandang …… 1 2 3 11. 12. 13. 14. Kandang penampungan ternak di RPH milik Pemerintah Daerah (paling lama 3 hari) Fasilitas pasar hewan : - Tempat penjualan hewan Pemakaian Alat USG Hewan
39. a.domba/kambing
40. b.hewan kesayangan Pemakaian mesin penggilingan beras 4.000,00/ekor/hari 2.000,00/ekor/hari 15.000,00/ekor/hari 50.000,00/ekor/hari 400,00/kg
(3)Pemakaian/penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan orang dan/atau Badan.
(4)Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam perjanjian pemakaian Barang Milik Daerah dengan jangka waktu mengacu pada peraturan perundang-undangan.

4.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

5.BAB XVII dihapus.
6.Diantara......
6.Di antara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan 2 (dua) bab dan 2 (dua) pasal, yakni BAB XVIIA dan BAB XVIIB dan Pasal 24A dan Pasal 24B sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB XVIIA PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 24A

(1)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Selain memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
(4)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah. BAB XVIIB

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 14A

Pasal 24A

Pasal 24B

Dasar hukum (23)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 14A

Pasal 24A

Pasal 24B

Dasar hukum (23)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2014